Wartatrans.com SEMARANG — Setelah diprotes ribuan warganya dilanjut petisi penolakan terhadap padat dan ribetnya kegiatan PKK di lingkungan Rukun Tetangga (RT), Walikota Semarang Agustina Wilujeng memanggil Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Jumat (23/10/2026).
Di sini, Agustina meminta TP PKK Semarang menyederhanakan prosedur administrasi, mengurangi jumlah aplikasi yang harus diisi kader, serta menertibkan pelaksanaan tugas di tingkat masyarakat.
Selain itu, diskripsi job Ketua RT, Ketua PKK, kader, serta petugas pelayanan masyarakat juga menjadi perhatian. Agustina meminta tanggung jawab pada masing – masing kegiatan diperjelas. Jangan sampai terjadi tugas Ketua PKK malah dikerjakan warga.
Menurut dia, sejumlah kegiatan di masyarakat memiliki sistem penugasan tersendiri, termasuk pelayanan posyandu dan tugas kader kesehatan lainnya. Ketika beberapa tanggung jawab dijalankan oleh orang yang sama, beban kerja berpotensi dipersepsikan sebagai bagian dari tugas PKK.
“Orang yang sama bisa jadi Ketua PKK sekaligus petugas kesehatan yang juga mengurusi posyandu serta taman toga. Ini mungkin yang membuat orang berpikir bahwa bebannya di PKK,” ungkap Agustina.
Persoalan lain yang disoroti adalah penerapan denda terhadap warga yang tidak memenuhi ketentuan tertentu. Agustina minta masalah ini ditelusuri dari tingkat pelaksana, lokasi dan pihak yang menerapkan denda. Penertibannya jadi tanggung jawab TP PKK Semarang.
Apa yang dilakukan Walikota Semarang, mendapat tanggapan dari Masyarakat Pemantau Program Pemerintah (MP3). Staf ahli MP3 SW Selaparang mengatakan kegiatan PKK di lingkungan RT harus mengutamakan unsur sukarela. Keikutsertaan warga berdasar kesadaran, bukan paksaan.
Selain itu, program harus dirancang sederhana. Tujuannya agar tenaga pelaksana punya waktu untuk urusan yang lain selain giat PKK. Dan jika ada keluhan atau komplain, maka harus segera diadakan evaluasi.
“Jika ini dilakukan, akan terjadi PKK yang hanya berfokus pada pendampingan keluarga dan pelayanan masyarakat. Pengurus inti RT juga tidak kuwalahan mengadakan giat yang bersumber dana operasional bulanan dan BOP Rp 25 juta,” ujar Selaparang sambil senyum. ***
(Aditiya Widodo Putra)
