Wartatrans.com, ACEH TENGAH — Warga Desa Burlah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, yang saat ini mengungsi di SD Negeri 15 Ketol, menghadapi ancaman kehilangan tempat berteduh. Pasalnya, kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut dijadwalkan kembali aktif mulai 5 Januari 2026, sehingga para pengungsi harus segera meninggalkan lokasi pengungsian.
Hingga kini, warga mengaku belum memiliki alternatif tempat tinggal sementara. Sementara itu, rumah-rumah mereka di Desa Burlah masih belum dapat ditempati akibat dampak bencana. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan pengungsi, terutama terkait keselamatan dan kenyamanan anak-anak.

“Kalau sekolah sudah aktif, kami harus keluar. Tapi sampai sekarang belum ada tenda atau tempat pengungsian pengganti,” kata salah seorang warga pengungsi.
Di sisi lain, sejumlah tenda bantuan terlihat terpasang di Mersah Gunung Bukit, Kecamatan Kebayakan, serta di beberapa titik lain seperti Desa Mendale. Namun, tenda-tenda tersebut dinilai tidak dimanfaatkan secara maksimal karena minimnya jumlah pengungsi di lokasi tersebut.
Kepala Desa Burlah, Kecamatan Ketol, Salman Ahyuni, mengatakan warganya sangat membutuhkan tenda pengungsian beserta perlengkapan dasar seperti kelambu, alas tidur, dan bantal. Menurutnya, kebutuhan tersebut mendesak agar para pengungsi, khususnya anak-anak, dapat beristirahat dengan layak.
“Warga kami sangat berharap adanya tenda dan perlengkapan tidur. Anak-anak perlu tidur dengan nyaman, apalagi dalam kondisi darurat seperti sekarang,” ujar Salman.
Ia juga menyarankan agar tenda-tenda yang saat ini kurang dimanfaatkan di Kecamatan Kebayakan dapat dialihkan ke Desa Burlah maupun ke Desa Bintang Pepara, yang warganya sama-sama terdampak bencana dan masih membutuhkan tempat pengungsian.
“Kalau bisa dialihkan, itu akan jauh lebih bermanfaat bagi warga yang benar-benar membutuhkan,” katanya.
Para pengungsi berharap sebelum 5 Januari 2026, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dapat segera mengambil langkah konkret dengan menyediakan tempat tinggal sementara, meskipun hanya berupa tenda, agar warga tidak terlantar setelah harus meninggalkan sekolah.
Masyarakat juga meminta pemerintah daerah lebih bijaksana dan merata dalam menyalurkan bantuan, sehingga seluruh korban terdampak bencana dapat merasakan manfaat secara adil dan menyeluruh.*** (K.Agam)










