Wartatrans.com, TAMIANG — Presiden Republik Indonesia menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam menangani dampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang saat melakukan peninjauan Hunian Sementara (Huntara) dan menggelar jumpa pers, Kamis (1/1/2026).
Dalam keterangannya, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah telah mengucurkan dana untuk pembangunan di Aceh Tamiang dengan fokus utama pada penyediaan hunian sementara, fasilitas kesehatan, serta fasilitas pendidikan bagi masyarakat terdampak.
Presiden menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat, khususnya perangkat desa hingga kepala dusun (kadus), guna mempercepat proses pendataan kerusakan dan kebutuhan warga. Pendataan yang cepat dan akurat dinilai menjadi kunci agar bantuan rumah maupun bantuan pemulihan ekonomi dapat segera direalisasikan.
Terkait dokumen kependudukan yang hilang akibat bencana, Presiden meminta agar pendataan tetap dilakukan oleh kepala dusun dengan prinsip tanggung jawab penuh atas kebenaran data yang disampaikan, sehingga masyarakat tidak terhambat dalam menerima bantuan.
Selain itu, pemerintah juga akan melakukan pengerokan dan normalisasi kuala-kuala serta sungai-sungai yang berpotensi tertimbun lumpur. Langkah ini dilakukan untuk mencegah meluasnya genangan air saat curah hujan tinggi.
Presiden menegaskan bahwa bantuan dari pihak mana pun akan diterima dengan mekanisme yang jelas, transparan, dan dilandasi keikhlasan tanpa pamrih.
Terkait status bencana nasional, Presiden meminta agar hal tersebut tidak menjadi perdebatan. Menurutnya, pemerintah telah menunjukkan kemampuan dan keseriusan dengan mengucurkan anggaran dan tinggal memastikan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta perangkat desa sebagai ujung tombak pendataan di lapangan.
“Huntara direncanakan akan diresmikan sekitar tanggal 18 Desember,” ungkap Presiden.
Presiden juga menegaskan bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional bukan berarti pemerintah tidak mampu. Pemerintah, kata Presiden, telah menyiapkan dana pemulihan bencana sebesar Rp60 triliun, dan anggaran tersebut sudah tersedia.
Sementara itu, Bupati Aceh Tamiang Armya menyampaikan bahwa kebutuhan mendesak saat ini adalah penyediaan air bersih. Sistem PDAM dilaporkan mengalami kerusakan parah akibat bencana. Saat ini, proses pengeboran sumur-sumur air bersih sedang dilakukan oleh Polri, BNPB, dan TNI AD di sejumlah desa.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Armya juga mengajukan sejumlah permintaan kepada pemerintah pusat, di antaranya pembangunan hunian tetap (huntap) sekitar 4.000 unit rumah bagi warga terdampak.
Selain itu, pemerintah daerah meminta bantuan pangan bagi sekitar 314 ribu jiwa berupa paket sembako untuk kebutuhan enam bulan ke depan, mengingat kondisi perekonomian masyarakat Aceh Tamiang yang masih sulit, terutama menjelang hari raya dan Idulfitri.
Permintaan lainnya adalah bantuan langsung tunai (BLT) bagi sekitar 11 ribu kepala keluarga terdampak, masing-masing sebesar Rp1 juta per KK selama satu tahun guna menopang kelangsungan ekonomi rumah tangga warga.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah pusat dan daerah berharap proses pemulihan pascabencana di Aceh Tamiang dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.*** (Kamaruzzaman)
