Wartatrans.com, JAKARTA – DKI Jakarta semakin mengukuhkan posisinya sebagai pusat transaksi digital nasional. Hingga Mei 2026, volume transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di ibu kota mencapai 3,8 miliar transaksi atau melonjak 212 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan Jakarta menyumbang hampir 38 persen dari total transaksi QRIS secara nasional. Tingginya penggunaan sistem pembayaran digital tersebut didorong oleh semakin luasnya adopsi QRIS di sektor perdagangan, terutama oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Saya bangga Jakarta mampu memberikan kontribusi hampir 38 persen terhadap transaksi QRIS di seluruh Indonesia. Saat ini lebih dari 422.000 merchant UMKM di Jakarta telah menggunakan QRIS sebagai sarana transaksi utama,” ujar Pramono saat puncak Jakarta Kreatif Festival (JKF) 2026 di Istora Senayan, Sabtu (4/7/2026).
Menurut Pramono, pesatnya digitalisasi pembayaran turut mendukung pertumbuhan ekonomi Jakarta. Pada triwulan I 2026, ekonomi ibu kota tumbuh 5,59 persen dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 16,67 persen.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, mengatakan pengembangan QRIS terus diarahkan untuk memperkuat ekosistem pembayaran digital nasional. Sepanjang 2026, Bank Indonesia menargetkan 17 miliar volume transaksi dan penambahan 70 juta pengguna baru, termasuk memperluas implementasi QRIS Antarnegara yang kini telah terintegrasi dengan sistem pembayaran Tiongkok sejak 30 April 2026.
“Jakarta memiliki kontribusi sekitar 16,7 persen terhadap perekonomian nasional, sehingga menjaga stabilitas Jakarta berarti menjaga Indonesia. QRIS bukan lagi sekadar alat pembayaran, tetapi telah menjadi pintu masuk UMKM menuju ekosistem digital,” ujarnya.
Secara nasional, nilai transaksi QRIS telah mencapai Rp2.970 triliun dengan volume sekitar 31 miliar transaksi. Bank Indonesia juga telah menaikkan batas maksimum transaksi QRIS menjadi Rp20 juta untuk mengakomodasi kebutuhan transaksi ritel bernilai lebih besar.
Meski demikian, data Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) menunjukkan pertumbuhan pengguna QRIS mulai memasuki fase pematangan. Setelah meningkat dari 29 juta pengguna pada Desember 2022 menjadi 46 juta pada akhir 2023, pertumbuhannya melambat menjadi 55 juta pengguna pada akhir 2024 dan 60 juta pengguna pada Desember 2025.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menilai dominasi Jakarta dalam transaksi QRIS sekaligus menunjukkan masih lebarnya kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah di Indonesia.
“Pemusatan transaksi hingga 38 persen di Jakarta menunjukkan literasi keuangan digital dan kualitas jaringan internet di luar Pulau Jawa masih tertinggal. Ketika pertumbuhan pengguna mulai melambat, strategi harus bergeser dari sekadar edukasi menuju pemerataan infrastruktur digital agar pertumbuhan ekonomi benar-benar inklusif,” kata Bhima.
Ia juga mengingatkan bahwa konsentrasi transaksi yang terlalu besar di satu wilayah dapat meningkatkan risiko sistemik apabila terjadi gangguan terhadap infrastruktur digital maupun serangan siber.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Iwan Setiawan, menegaskan sinergi antarpemangku kepentingan menjadi faktor penting untuk menjaga momentum digitalisasi sekaligus memitigasi berbagai risiko. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Jakarta Kreatif Festival (JKF) 2026 yang melibatkan 67 institusi lintas sektor guna memperkuat ketahanan pangan dan memperluas akses pasar bagi pelaku usaha kreatif.***
(Artha Tidar)
