Wartatrans.com, JAKARTA — Demokrasi brutal harus dihentikan. Demokrasi yang semestinya menjadi ruang adu gagasan dan etika bernegara, kini kerap menjelma menjadi arena saling menjatuhkan, penuh ujaran kebencian, manipulasi opini, dan pragmatisme kekuasaan. Kondisi ini bukan hanya menggerus kepercayaan publik, tetapi juga mengancam fondasi kebangsaan yang dibangun di atas nilai persatuan dan keadaban.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi Podcast Ruang Darmin, yang menghadirkan Ramadhan Pohan sebagai narasumber. Dalam perbincangan yang dipandu Putra Gara selaku host mengambil tema Politik Indonesia Saat Ini, Apa Kabar?
Ramadhan menegaskan bahwa demokrasi Indonesia tengah mengalami distorsi serius, di mana kepentingan elit sering kali mengalahkan kepentingan rakyat luas.
“Demokrasi hari ini terlalu keras, bahkan brutal. Yang muncul bukan adu gagasan, tetapi adu kekuatan dan pengaruh. Ini berbahaya bagi masa depan bangsa,” ujar Ramadhan Pohan.
Menurutnya, sudah saatnya segera dilakukan rekonsiliasi nasional yang melibatkan elit politik lintas partai, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, serta aktivis sipil. Semua elemen tersebut perlu duduk satu meja, membuka ruang dialog yang jujur dan setara demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Rekonsiliasi bukan berarti menghapus perbedaan, melainkan mengelola perbedaan secara dewasa dan bermartabat.
Dalam dialog tersebut, Putra Gara menekankan bahwa kegaduhan politik yang berkepanjangan justru berdampak langsung pada rakyat, mulai dari ketidakpastian ekonomi hingga menurunnya kepercayaan terhadap institusi negara. Ia menilai, publik kini membutuhkan keteladanan dari para pemimpin, bukan sekadar narasi kemenangan politik.
Di sisi lain, Ramadhan Pohan menyoroti perlunya introspeksi menyeluruh dari para penyelenggara negara—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—terkait fungsi dan peran konstitusional mereka. Kekuasaan, katanya, adalah amanah yang harus dijalankan dengan integritas, bukan alat transaksi politik.
Eksekutif dituntut untuk kembali pada prinsip pelayanan dan kepemimpinan yang berpihak pada rakyat. Legislatif harus memperkuat fungsi representasi dan pengawasan, bukan sekadar menjadi perpanjangan tangan kepentingan elit. Sementara yudikatif wajib menjaga independensi dan marwah hukum, agar keadilan tidak berhenti sebagai jargon, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat.
Podcast Ruang Darmin menutup diskusi dengan refleksi bahwa politik Indonesia hari ini membutuhkan arah baru—politik yang berlandaskan etika, kemanusiaan, dan kepentingan nasional. Tanpa upaya serius menghentikan demokrasi yang brutal dan mengembalikan politik pada nilai dasarnya, demokrasi berisiko menjadi prosedur kosong yang menjauh dari cita-cita reformasi.
Pertanyaannya kini, masihkah para pemangku kepentingan bersedia menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok dan kekuasaan sesaat?*** (Dino)
