Oleh: Bambang Subarnas (@bungbarnaz)
Wartatrans.com, BANDUNG — Akhirnya saya sempat juga mengikuti nobar (nonton bareng) film dokumenter Pesta Babi di kampus Fakultas Seni Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung, 7 Mei 2026. Saya menyebutnya “akhirnya menonton” karena rasa penasaran yang cukup lama terhadap film ini—baik karena judulnya yang provokatif maupun cerita dari sejumlah kawan yang telah lebih dahulu menyaksikannya. Bahkan sebelumnya saya sempat menulis status di media sosial, meminta informasi apabila ada agenda pemutaran film tersebut.
Sebenarnya, melalui promosi di media sosial, saya bisa saja menginisiasi nobar sendiri, dengan syarat minimal sepuluh calon penonton. Namun saya memilih ikut dalam pemutaran yang sudah diselenggarakan pihak lain agar dapat merasakan atmosfer diskusi dan penerimaan publik terhadap film tersebut.
Pemutaran yang diinisiasi Fakultas Ilmu Seni dan Sastra (FISS) UNPAS itu semula direncanakan berlangsung di Kampus I Tamansari, namun kemudian dipindahkan ke Kampus IV di Jalan Dr. Setiabudhi, Bandung. Kegiatan ditujukan terutama bagi mahasiswa seni, khususnya Program Studi Fotografi. Menariknya, usai pemutaran film, diskusi yang digelar lebih banyak membahas aspek teknis produksi film dokumenter dengan narasumber IGP Wiranegara, filmmaker peraih Piala Citra untuk kategori dokumenter. Sementara isi dan substansi film nyaris tidak disentuh. Mungkin justru karena itulah pemutaran film ini dapat berlangsung relatif aman di lingkungan kampus.
Padahal, di berbagai daerah lain, sejumlah agenda nobar Pesta Babi diberitakan dibubarkan aparat atau dibatalkan pihak kampus sendiri. Fakta ini memberi kesan bahwa film tersebut memang dianggap sensitif.
Film karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale itu secara tegas mendefinisikan dirinya sebagai dokumenter tentang kolonisasi dan militerisasi tanah Papua oleh negara. Pada bagian akhir film, sejumlah warga Papua berteriak lantang: “Papua bukan tanah kosong!”
Secara umum, film ini menyoroti pembabatan ribuan hektare hutan di wilayah Papua Selatan, terutama sekitar Digul, yang dipersiapkan untuk proyek perkebunan sawit dan pertanian skala besar dalam rangka program nasional swasembada pangan dan energi.
Film dibuka dengan adegan sekelompok warga mengusung batang kayu utuh sepanjang sekitar 17 meter untuk dijadikan “salib merah”. Salib itu dicat merah dan didirikan sebagai tanda batas wilayah adat sekaligus simbol peringatan agar pembabatan hutan tidak melampaui area tersebut. Puluhan salib merah tampak berdiri di tengah kawasan hutan yang sebagian sudah gundul.
Adegan-adegan alat berat yang diturunkan dari kapal, melintas di jalan kampung dan memasuki hutan, dibangun dengan visual yang kuat. Deru mesin dan asap knalpot menciptakan suasana mencekam. Dalam satu adegan, seorang perempuan Papua berkata lirih, “Saya tidak tahu, tiba-tiba alat-alat berat sudah ada di situ.”
Di latar belakang tampak rice cooker, kemasan makanan styrofoam, serta peralatan dapur seadanya—detail kecil yang justru memperkuat kesan perubahan mendadak dalam ruang hidup masyarakat adat.
Film juga menampilkan footage tentara berbaris menuju hutan, disusul adegan penembakan ke arah pepohonan, membangun asosiasi tentang situasi konflik dan operasi militer. Salah satu gambar paling menyentuh adalah seekor burung kiwi yang berjalan tertatih di lumpur tepat di bawah lengan ekskavator. Sebuah metafora visual yang kuat tentang rapuhnya kehidupan ekologis di tengah ekspansi industri.
Dalam narasi film, pembukaan lahan pertanian itu tidak hanya menggusur ruang hidup masyarakat adat, tetapi juga mengubah ekosistem budaya mereka. Hutan bagi masyarakat Papua bukan sekadar sumber ekonomi, melainkan ruang kehidupan yang menyimpan makanan, obat-obatan, sejarah, dan nilai-nilai leluhur. Kehilangan hutan berarti kehilangan “Rumah” dalam makna yang paling mendasar.
Barangkali karena itulah pembuat film menggunakan istilah “kolonisasi”—sebuah frasa yang terasa keras, bahkan provokatif.
Namun di sisi lain, sebagai karya dokumenter, Pesta Babi juga menyisakan catatan kritis. Dengan durasi sekitar 95 menit, film terasa terlalu panjang. Titik jenuh mulai muncul di pertengahan cerita. Hampir sepanjang film dipenuhi narasi verbal yang terus-menerus menjelaskan data, angka, dan argumentasi. Pada titik tertentu, gambar justru kehilangan ruang untuk berbicara.
Visual akhirnya hanya menjadi ilustrasi dari narasi yang dominan. Kekuatan gambar seperti direpresi oleh suara narator yang nyaris “cerewet”.
Barangkali pendekatan itu dipengaruhi latar belakang pembuatnya sebagai jurnalis, atau karena pertimbangan agar pesan mudah dipahami publik luas. Tetapi justru di situ persoalan estetiknya muncul.
Saya kemudian teringat pada film dokumenter Baraka karya Ron Fricke (1992), sebuah dokumenter tanpa narasi verbal. Dalam Baraka, gambar sepenuhnya menjadi bahasa utama. Penonton diberi kebebasan membangun tafsir dan narasi sendiri di dalam kepalanya. Imajinasi dibiarkan bergerak bebas tanpa diarahkan terus-menerus oleh narator.
Meski demikian, Pesta Babi tetap merupakan karya dokumenter yang digarap serius dan memiliki keberanian mengambil sudut pandang tertentu. Film ini berhasil menghadirkan kegelisahan tentang hubungan negara, pembangunan, militerisasi, dan nasib masyarakat adat Papua.
Ada satu kalimat dalam film yang cukup mengendap di kepala saya, kira-kira berbunyi: “Kebutuhan pangan dunia akan terus meningkat di tengah keterbatasan lahan.”
Kalimat itu terasa penting karena menjadi semacam simpul dari seluruh konflik yang dipertontonkan film ini: benturan antara kebutuhan pembangunan global dengan keberlangsungan ruang hidup manusia lokal.***
