Wartatrans.com, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan bersinergi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memberikan pembekalan terhadap para anak buah kapal (ABK) yang akan bekerja di usaha perikanan luar negeri.
Langkah ini untuk memberikan perlindungan ekstra kepada ABK dari potensi penempatan nonprosedural, kerentanan eksploitasi, serta lemahnya pemahaman kontrak kerja. Kemudian agar para ABK bisa tetap produktif setelah kembali ke Tanah Air dengan mengembangkan usaha perikanan berdasarkan pengalaman yang dimiliki.
Pembekalan bertajuk “PMI Berdaya, Migrasi Aman, dan Usaha Berkelanjutan di Sektor Kelautan dan Perikanan” berlangsung hybrid dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal, belum lama ini. Kegiatan turut didukung perbankan, Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP), serta organisasi masyarakat sipil.
“PMI (Pekerja Migran Indonesia-red) harus berangkat dengan kompetensi, bekerja dengan pelindungan, dan pulang dengan masa depan. Migrasi aman dan usaha berkelanjutan adalah kunci agar PMI tidak hanya menjadi penyumbang remitansi, tetapi juga pelaku utama pembangunan ekonomi biru di daerahnya,” ujar Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta dalam siaran resmi di Jakarta, Rabu (18/2).
Pembekalan dirancang dalam tiga pilar utama, yakni penguatan migrasi aman dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), literasi keuangan dan akses pembiayaan, serta reintegrasi profesi melalui kewirausahaan berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan.
Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, Lilly Aprilya Pregiwati, menjelaskan bahwa pelatihan ini menjadi jembatan antara pengalaman kerja internasional dan peluang usaha di dalam negeri. “PMI sektor kelautan dan perikanan memiliki keterampilan global yang sangat berharga. Kami ingin memastikan mereka kembali dengan rencana usaha yang matang, jejaring yang kuat, serta akses pembiayaan yang jelas,” ujarnya.
Dari sisi pelindungan, Direktur Jenderal Pelindungan KP2MI, Rinardi, menekankan bahwa sektor kelautan dan perikanan masih rentan terhadap praktik penempatan ilegal dan perdagangan orang. “Jika proses sudah melibatkan perekrutan, penampungan, pengiriman hingga pengendalian pekerja di luar prosedur resmi, itu dapat masuk kategori Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Karena itu, migrasi harus legal, terdata, dan terlindungi,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Kewirausahaan dan Pengembangan Usaha Produktif KP2MI, Sukarman, menyoroti pentingnya transformasi purna PMI dari pekerja menjadi wirausaha. “Remitansi harus menjadi modal kemandirian ekonomi, bukan habis untuk konsumsi. Jangan hanya menjadi follower seperti ‘ubur-ubur’ yang terbawa arus pasar. Usaha harus punya nilai tambah, diferensiasi, dan mitigasi risiko yang jelas,” ujarnya.
Semangat tersebut tercermin dalam sesi berbagi pengalaman bersama para pelaku usaha dan purna PMI. Perwakilan P2MKP Mina Ngremboko Kab. Sleman, P2MKP Sari Ulam Kota Tegal, dan P2MKP Berkah Alam Kab. Pati membagikan kisah keberhasilan membangun usaha budi daya, pengolahan perikanan, hingga modernisasi tambak garam. Mereka menegaskan bahwa sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi ekonomi besar jika dikelola secara terintegrasi, inovatif, dan konsisten.
Bagi para calon PMI, pembekalan ini menjadi bekal konkret untuk masa depan. Edi Puji Setio, purna PMI yang pernah bekerja sebagai deckhand di Malta, Mediterania, mengaku mendapatkan perspektif baru tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. “Selama ini kami fokus bekerja di luar negeri. Di sini kami diajari bagaimana merencanakan usaha perikanan dan mengakses pembiayaan. Rasanya lebih siap untuk membangun usaha sendiri di kampung,” ungkapnya.
Dalam kegiatan ini juga dilakukan peluncuran layanan Migrant Point BPPP Tegal sebagai pusat informasi dan pendampingan terpadu bagi calon dan purna PMI, penandatanganan kerja sama strategis, serta mentoring usaha langsung oleh pelaku usaha perikanan.
Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut PMI sektor kelautan dan perikanan selama ini berkontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional, baik melalui remitansi maupun transfer keterampilan dari industri perikanan global. (fahmi)
