Wartatrans.com, BOGOR — Pemerintah Kabupaten Bogor memperkuat kolaborasi dengan TNI dalam menjaga keamanan dan mempercepat pembangunan wilayah. Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 Tahun 2026 yang digelar di Markas Korem 061/Suryakancana, Kota Bogor, Kamis, 16 April 2026.
Bupati Bogor Rudy Susmanto hadir bersama Komandan Korem 061/Suryakancana Brigadir Jenderal TNI Thomas Rajunio. Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi lintas sektor, terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta percepatan pembangunan hingga wilayah pelosok.
“Sinergi ini menjadi kekuatan bersama agar pembangunan dapat dirasakan merata oleh masyarakat,” kata Rudy dalam keterangan resmi Diskominfo Kabupaten Bogor.
Menurut Rudy, Rakornis TMMD menjadi momentum untuk menyatukan langkah antara pemerintah daerah dan TNI. Ia menilai kolaborasi yang terbangun selama ini perlu terus diperkuat agar program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Sejumlah program strategis turut menjadi perhatian, antara lain Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, serta pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan. Program-program tersebut diharapkan mampu meningkatkan konektivitas wilayah sekaligus kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Danrem 061/Suryakancana Brigjen TNI Thomas Rajunio mengatakan koordinasi antara TNI dan pemerintah daerah selama ini telah berjalan baik. Namun, Rakornis ini dinilai penting untuk memperdalam fokus kerja, khususnya dalam aspek kamtibmas dan percepatan pembangunan.
Ia menyebutkan TNI juga mendorong sejumlah program pendukung, seperti pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta dukungan terhadap program sosial pemerintah.
Selain itu, TNI tengah menjalankan program pembangunan Jembatan Perintis Garuda. Program ini difokuskan pada wilayah yang rawan bencana, terutama daerah yang kerap mengalami kerusakan infrastruktur akibat banjir atau longsor.
“Beberapa kejadian jembatan hanyut menjadi perhatian kami. Perbaikan dilakukan dengan anggaran TNI dan kolaborasi bersama pemerintah daerah,” ujar Thomas.
Ia menjelaskan, setiap komando resor militer (Korem) ditargetkan membangun lima jembatan per bulan. Prioritas pembangunan ditentukan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan hasil kajian teknis di lapangan.
Menurut Thomas, program yang dijalankan TNI dirancang untuk melengkapi program pemerintah daerah. “Kolaborasi ini diharapkan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.*** (MY)
