Wartatrans.com, JAKARTA – Rencana pengalihan pengelolaan transportasi laut Kepulauan Seribu, kepada PT Transportasi Jakarta mulai 2027, dinilai membuka peluang integrasi perjalanan dari daratan Jakarta menuju pulau.
Tantangannya bukan sekadar menyediakan kapal, tetapi menyambungkan Kereta Rel Listrik (KRL), angkutan pengumpan, pelabuhan, hingga kapal dalam satu perjalanan yang mudah dan terukur.
Potensi pasarnya sudah terlihat. Stasiun Angke mencatat 3.089.576 aktivitas pelanggan dan Stasiun Ancol 550.289 aktivitas pada semester I- 2026.
Bila digabungkan, mencapai 3.639.865 aktivitas atau sekitar 3,64 juta. Angka itu merupakan akumulasi gate in dan gate out, bukan jumlah pelanggan unik maupun perjalanan ke Kepulauan Seribu.
Stasiun Angke sendiri mencatat 5.927.071 aktivitas sepanjang 2025, meningkat 7,37 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Stasiun Ancol membukukan 1.030.402 aktivitas pada periode yang sama. Besarnya volume itu membuat kedua stasiun berpotensi menjadi simpul penting perjalanan menuju kawasan pesisir dan Kepulauan Seribu.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pengelolaan transportasi laut menuju dan dari Kepulauan Seribu akan dialihkan kepada PT Transportasi Jakarta mulai 2027.
“Kebijakan tersebut diarahkan untuk membuat mobilitas masyarakat lebih mudah dan efisien,” uca Pramono di Jakarta, Senin (10/8/2026).
Namun, perpindahan moda masih menjadi celah utama. Vice President Corporate Communication PT Kereta Api Indonesia (KAI) Anne Purba menyampaikan, Stasiun Angke berjarak sekitar 7–8 kilometer dari Pelabuhan Kali Adem. Sementara Stasiun Ancol berjarak sekitar 2–3 kilometer dari kawasan Marina Ancol.
“Kepulauan Seribu berada di wilayah Jakarta, tetapi karakter geografisnya membuat perjalanan masyarakat membutuhkan perpindahan moda. Kereta api dapat mengambil peran pada perjalanan dari berbagai wilayah menuju kawasan Jakarta, kemudian perjalanan dilanjutkan dengan transportasi perkotaan menuju pelabuhan dan selanjutnya menggunakan angkutan laut,” ujar Anne.
Karena itu, integrasi pertama harus menyentuh first mile dan last mile. Angkutan pengumpan menuju Kali Adem dan Marina Ancol perlu mengikuti pola kedatangan KRL serta keberangkatan kapal.
Penumpang tidak ideal bila harus turun dari kereta, mencari kendaraan lanjutan, lalu kembali menunggu kapal tanpa kepastian waktu.
Persoalan kedua adalah tiket. KRL memiliki sistem tiket sendiri, sedangkan layanan kapal Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menggunakan aplikasi JaketBoat.
Aplikasi itu menyediakan informasi jadwal, lintasan, dan pembelian tiket secara daring. Dengan sistem tersebut, Jakarta sebenarnya sudah memiliki fondasi digital; pekerjaan berikutnya adalah menghubungkan informasi dan pembayaran antarmoda.
Komparasi Penang, Malaysia, memberi gambaran. Penang Sentral di Butterworth menghubungkan kereta, bus, taksi dan feri dalam satu kawasan simpul. Model ini berbeda dengan Jakarta, tetapi prinsipnya sama: semakin pendek dan sederhana perpindahan antarmoda, semakin kecil friksi perjalanan penumpang.
Executive Vice President Corporate Secretary KAI Wisnu Pramudya turut menyampaikan hal senada. “Rel dapat menjadi awal perjalanan menuju laut.”
Karena itu, keberhasilan integrasi pada 2027 tidak cukup diukur dari jumlah kapal atau jumlah rute. Ukurannya harus lebih konkret: berapa lama perpindahan dari KRL ke kapal, berapa kali penumpang harus membeli tiket, seberapa sinkron jadwalnya, dan bagaimana layanan tetap berjalan ketika cuaca laut berubah.
Jika mata rantai itu berhasil disatukan, maka 3,64 juta aktivitas di Angke dan Ancol, dapat menjadi basis permintaan bagi sistem transportasi darat-laut yang lebih terintegrasi.
Jika tidak, angka tersebut hanya menunjukkan besarnya aktivitas di stasiun, bukan keberhasilan konektivitas menuju Kepulauan Seribu. (Artha Tidar)
