Wartatrans.com, JAKARTA — Tiga bulan terakhir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperlihatkan sejumlah perkembangan positif dalam bidang ekonomi, investasi, pangan, energi, hingga pelayanan publik. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah berupaya menjaga pertumbuhan sekaligus memperkuat fondasi kemandirian nasional.
Salah satu indikator yang paling konkret adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan. Angka ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi nasional masih mampu bergerak di atas lima persen ketika banyak negara menghadapi tekanan geopolitik, perubahan perdagangan global, serta ketidakpastian ekonomi dunia.
Pertumbuhan tersebut berjalan beriringan dengan meningkatnya investasi. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi investasi pada semester I 2026 mencapai sekitar Rp1.010 triliun dan menyerap sekitar 1,4 juta tenaga kerja langsung. Angka ini memperlihatkan bahwa investasi bukan hanya berbicara mengenai masuknya modal, tetapi juga mengenai pembukaan kesempatan kerja dan penguatan kegiatan ekonomi di dalam negeri.
Di sektor pangan, pemerintah membawa agenda yang lebih strategis: mengurangi ketergantungan terhadap impor dan memperkuat produksi domestik.
Pemerintah menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pada sejumlah komoditas strategis, antara lain beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar dan cabai rawit. Pada saat yang sama, pemerintah melaporkan cadangan beras mencapai sekitar 5,25 juta ton hingga Agustus 2026.
Jika angka tersebut mampu dipertahankan, persoalan pangan tidak lagi sekadar dipandang sebagai urusan harga di pasar, tetapi sebagai bagian dari ketahanan dan kedaulatan nasional.
Hal yang sama terlihat dalam kebijakan energi. Pemerintah mulai menjalankan program B50, yaitu peningkatan pemanfaatan campuran biodiesel berbasis sawit dalam solar. Kebijakan ini ditargetkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor solar dan menghemat devisa hingga sekitar Rp170 triliun.
B50 juga membawa konsekuensi ekonomi yang lebih luas. Penggunaan bahan bakar berbasis sumber daya domestik berarti menciptakan permintaan terhadap komoditas sawit di dalam negeri, membuka peluang pekerjaan, sekaligus memperkuat upaya pemerintah mengurangi ketergantungan energi dari luar negeri.
Dengan demikian, pangan dan energi mulai ditempatkan dalam kerangka yang sama: memanfaatkan kekuatan sumber daya nasional untuk mengurangi ketergantungan eksternal.
Di bidang pelayanan masyarakat, Program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus diperluas. Namun perkembangan pentingnya bukan semata-mata mengenai jumlah penerima manfaat. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional juga melakukan pengetatan pengawasan. Ratusan dapur yang dinilai tidak memenuhi standar ditutup permanen.
Langkah tersebut dapat dibaca sebagai upaya memperbaiki kualitas pelaksanaan program. Program besar dengan anggaran besar memang membutuhkan pengawasan yang ketat agar manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat dan tidak berubah menjadi sekadar proyek administratif.
Program lain yang juga mendapatkan perhatian adalah Cek Kesehatan Gratis. Pemerintah melaporkan program tersebut telah menjangkau sekitar 108 juta orang melalui ribuan puskesmas. Jika pelaksanaannya konsisten dan kualitas pemeriksaannya terus diperbaiki, program ini berpotensi menggeser paradigma pelayanan kesehatan dari sekadar mengobati menjadi lebih menekankan deteksi dan pencegahan dini.
Dari rangkaian perkembangan tersebut, terlihat satu benang merah dalam kebijakan pemerintahan Prabowo: memperkuat kapasitas domestik.
Pertumbuhan ekonomi dijaga, investasi didorong, produksi pangan diperkuat, energi domestik dimanfaatkan, program sosial diperluas, dan pada saat yang sama pengawasan mulai diperketat.
Tentu, capaian tersebut belum berarti seluruh persoalan Indonesia telah selesai. Pertumbuhan ekonomi harus diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Investasi harus menghasilkan lapangan kerja berkualitas. Swasembada pangan harus mampu menjaga harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. B50 harus dijalankan dengan perhitungan matang agar tidak menimbulkan persoalan baru. Begitu pula MBG dan program sosial lainnya harus terus diawasi agar tepat sasaran.
Namun dalam tiga bulan terakhir, sejumlah indikator memberikan alasan untuk melihat bahwa pemerintah sedang membangun arah kebijakan yang lebih berorientasi pada kemandirian ekonomi dan ketahanan nasional.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang diluncurkan. Ukuran yang lebih penting adalah apakah program tersebut mampu mengubah keadaan.
Dan dari pertumbuhan ekonomi 5,29 persen, realisasi investasi Rp1.010 triliun, penguatan cadangan pangan, kebijakan B50 dengan potensi penghematan devisa sekitar Rp170 triliun, hingga perluasan layanan sosial, terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo sedang berusaha membawa Indonesia dari sekadar bertahan menghadapi ketidakpastian global menuju negara yang semakin percaya pada kekuatan ekonominya sendiri.*** (PG)
