Wartatrans.com, TAKENGON — Dataran Tinggi Gayo memasuki masa paling kelam dalam sejarahnya. Sudah lebih dari 15 hari Aceh Tengah dan Bener Meriah terisolasi total pasca banjir bandang dan longsor yang melanda pada 26 November 2025. Akses transportasi lumpuh, bantuan minim, dan stok pangan hampir habis.
Di banyak kampung, warga hanya mengandalkan pisang, singkong, tepung kanji, dan kacang tanah sebagai sumber makanan. Situasi darurat ini membuat masyarakat kian terdesak.
Ketua GMNI Aceh Tengah, Saparuda, menyebut kondisi tersebut sebagai “darurat kemanusiaan yang tidak bisa ditunda sedetik pun.”
“Ratusan ribu rakyat Gayo terancam kelaparan. Ini bukan lagi tragedi lokal, ini jeritan nyawa,” ujarnya, Rabu (10/12/2025).
Kunjungan Wakil Gubernur Aceh ke Takengon sempat membangkitkan optimisme warga. Wagub menjanjikan jalur alternatif KKA akan dibuka dalam beberapa hari melalui pengerahan alat berat.
Saparuda yang turun langsung ke lokasi menyebut pengerjaan jalur sama sekali tidak menunjukkan kemajuan signifikan.
“Faktanya nihil. Tidak ada jalur yang mendekati siap. Rakyat sudah kehabisan makanan,” tegasnya.
Ia juga menyebut hanya satu alat berat yang bekerja, sementara delapan lainnya terparkir akibat kehabisan BBM.
“Kalau tidak serius, waktu satu bulan pun tidak cukup menembus KKA,” tambahnya.
Di gudang Bulog Aceh Tengah, persediaan beras nyaris kosong. Bantuan lewat udara yang masuk juga sangat terbatas dan hanya cukup untuk dua hari kebutuhan.
Di pedalaman, ibu-ibu menangis karena tak tahu lagi apa yang bisa dimasak. Anak-anak mulai tampak lemas akibat kurang asupan. Sebagian warga terpaksa berjalan kaki lima jam menuju Kampung Kem, Bener Meriah, untuk membeli bahan makanan.
“Hanya ini cara untuk bertahan hidup. Kalau berdiam diri bisa mati kelaparan. Yang tidak punya uang cukup bisa mati berdiri,” ujar Saparuda menggambarkan situasi warga.
Kondisi di pasaran juga memburuk. Gas elpiji tidak tersedia, telur kosong, BBM mahal, dan beras semakin langka. Jika pun ada, harga meroket. Obat-obatan mulai habis, listrik padam berhari-hari, dan sinyal internet tidak tersedia.
Melihat lambannya penanganan dan buruknya koordinasi, GMNI Aceh Tengah mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera memekarkan Aceh, memberikan wilayah administrasi tersendiri untuk Dataran Tinggi Gayo.
“Struktur pemerintahan sekarang terlalu jauh, terlalu lamban. Rakyat menjadi korban,” kata Saparuda.
Menurutnya, pemekaran diperlukan agar penanganan bencana lebih cepat, koordinasi lebih efektif, dan pembangunan tidak lagi terpinggirkan.
“Ini bukan soal politik. Ini soal nyawa. Pemekaran Aceh adalah kebutuhan, bukan pilihan,” tegasnya.
Saparuda juga menyebut kedatangan Presiden Prabowo ke Aceh Tengah pada Kamis (11/12/2025) diharapkan menjadi momen pengumuman resmi terkait pemekaran.
Warga Aceh Tengah dan Bener Meriah kini menunggu dengan harap-harap cemas: menunggu jalan terbuka, menunggu bantuan datang, menunggu janji ditepati. Di setiap rumah, doa yang sama terdengar lirih: “Semoga besok kami masih bisa makan.” – (Jasa)
