Wartatrans.com, JAKARTA – Pemerintah membahas pembangunan rumah subsidi yang mengintegrasikan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (jargas) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap.
Meikarta, Kabupaten Bekasi, menjadi salah satu lokasi yang disiapkan, dengan lahan seluas 30 hektare dari hibah Lippo Group dan rencana pembangunan serta pembiayaan oleh Danantara.
Menko Hilirisasi dan Transisi Energi yang juga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, konsep tersebut dibahas bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk diterapkan di sejumlah kawasan perumahan.
“Kami lagi membahas tentang konsep pembangunan perumahan yang akan memakai jaringan gas dan listrik yang berbasis PLTS [atap] di beberapa kawasan perumahan yang akan dikembangkan oleh Pak Menteri Perumahan,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan, pembahasan mencakup aspek teknis, regulasi, ketersediaan lahan, dan pembiayaan.
“Teknisnya kita bahas juga ya, terutama regulasinya, lahannya, dan pembiayaannya,” kata Maruarar.
Selain Meikarta, pemerintah mempertimbangkan Maluku Utara, Kabupaten Tangerang, dan kawasan industri sebagai lokasi potensial.
Meski lahan Meikarta telah disiapkan, rincian investasi untuk integrasi jargas dan PLTS, kapasitas panel per rumah, jumlah sambungan gas, jadwal pelaksanaan, serta skema pemeliharaan belum diumumkan.
Karena itu, program tersebut masih perlu dinilai dari sisi kesiapan teknis dan kelayakan ekonomi.
Pengalaman Singapura dapat menjadi pembanding dalam pengelolaan PLTS pada skala kawasan perumahan.
Melalui program SolarNova, Housing & Development Board (HDB) telah mengembangkan instalasi panel surya di blok-blok perumahan publik.
HDB menargetkan kapasitas PLTS sebesar 540 megawatt-peak (MWp) pada 2030 untuk mendukung kebutuhan energi kawasan perumahan.
Target tersebut berbeda dari target PLTS nasional Singapura. Pada Maret 2026, pemerintah Singapura menaikkan target kapasitas PLTS nasional menjadi 3 gigawatt-peak (GWp) pada 2030, setelah mencapai kapasitas terpasang 2 GWp pada 2025.
Di kawasan HDB, listrik dari panel surya terutama digunakan untuk fasilitas bersama, seperti lift, lampu, dan pompa air. Kelebihan listrik disalurkan ke jaringan.
Dengan demikian, pemasangan panel surya pada blok perumahan tidak otomatis berarti setiap penghuni menerima pengurangan tagihan listrik secara langsung.
Sebagai pembanding teknis, studi yang diterbitkan dalam Jurnal SPEKTRUM pada 2023 mencatat kinerja PLTS atap on-grid berkapasitas 11,2 kilowatt-peak (kWp) di Residensial Bukit Gading Mediterania, Jakarta Utara. Selama Juni 2021 hingga Mei 2022, instalasi tersebut menghasilkan listrik 13.809,6 kilowatt-jam, dengan rasio kinerja 72,4 persen. Penelitian itu juga mencatat penurunan kinerja sekitar 6,6 persen akibat bayangan bangunan tinggi di sekitar instalasi dan struktur kubah.
Data tersebut menggambarkan kinerja teknis instalasi PLTS residensial dalam periode pengukuran tertentu, bukan besaran penghematan tagihan listrik penghuni. Angka produksi dan rasio kinerja itu juga tidak dapat langsung digunakan untuk memperkirakan hasil di Meikarta tanpa informasi mengenai kapasitas terpasang, pola konsumsi listrik, konfigurasi sistem, dan skema pemanfaatan energi.
Persoalan pemeliharaan menjadi perhatian lain dalam pengembangan infrastruktur energi. Abraham Octama Halim, Manajer Riset Pemodelan dan Analisis Sistem Energi Institute for Essential Services Reform (IESR), mengingatkan risiko proyek energi yang tidak disertai pengelola dan tenaga teknis yang memadai.
“Banyak proyek yang sifatnya hibah atau dadakan untuk ajang tertentu, begitu selesai langsung ditinggal begitu saja tanpa kejelasan siapa yang merawat. Padahal, kesiapan tenaga teknis di daerah belum disiapkan dari awal,” kata Abraham, Rabu (7/10/2026).
Pernyataan Abraham menjadi catatan relevan bagi perencanaan proyek Meikarta, meskipun bukan penilaian langsung terhadap proyek tersebut.
Kepastian pengelola, ketersediaan tenaga teknis, dan anggaran pemeliharaan perlu ditetapkan sejak awal agar infrastruktur tetap berfungsi setelah pembangunan selesai.
Bagi penghuni rumah subsidi, manfaat integrasi jargas dan PLTS tidak cukup diukur dari tersedianya infrastruktur energi.
Pemerintah perlu menjelaskan investasi per unit rumah, sumber pasokan gas, biaya sambungan, biaya operasi dan pemeliharaan, serta simulasi pengeluaran energi sebelum dan sesudah integrasi. (Artha Tidar)
