Wartatrans.com, BANDA ACEH — Pemerintah Aceh secara resmi meminta dukungan komunitas internasional untuk membantu penanganan bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di provinsi tersebut. Permintaan itu disampaikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf kepada United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF).
Gubernur Muzakir Manaf menyampaikan bahwa skala bencana yang terjadi telah melampaui kapasitas daerah. Menurut dia, dukungan internasional diperlukan untuk mempercepat penanganan darurat sekaligus memastikan proses pemulihan berjalan secara berkelanjutan.
“Situasi di lapangan masih sangat dinamis, dengan korban dan pengungsi yang terus bertambah. Pemerintah Aceh membutuhkan dukungan yang lebih luas agar penanganan dapat dilakukan secara optimal,” kata Muzakir Manaf dalam keterangan tertulisnya.
Berdasarkan data sementara pemerintah daerah, jumlah korban meninggal dunia akibat bencana tersebut telah melampaui 1.000 orang. Sementara itu, puluhan ribu warga terpaksa mengungsi akibat kerusakan permukiman, fasilitas umum, serta ancaman longsor susulan.
Dalam surat yang dikirimkan kepada UNDP, Pemerintah Aceh meminta dukungan dalam bidang rekonstruksi dan penguatan kapasitas pemerintah daerah, termasuk perencanaan pembangunan yang lebih tangguh terhadap bencana. Adapun kepada UNICEF, Aceh berharap adanya dukungan dalam pemenuhan kebutuhan anak-anak di pengungsian, seperti layanan kesehatan, gizi, dan pendidikan darurat.
Pemerintah Aceh menegaskan bahwa permintaan bantuan internasional tersebut tidak dimaksudkan untuk melangkahi kewenangan pemerintah pusat. Langkah itu, menurut pemerintah daerah, merupakan bentuk penyampaian kondisi darurat yang membutuhkan respons cepat dan terkoordinasi.
Menanggapi hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri menyatakan akan mempelajari permintaan Pemerintah Aceh. Pemerintah pusat, kata Kemendagri, tetap berkomitmen memastikan penanganan bencana berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mekanisme koordinasi nasional.
Sementara itu, bantuan dari luar negeri telah mulai berdatangan. Pemerintah Malaysia mengirimkan bantuan obat-obatan dan tenaga medis, sedangkan Pemerintah Tiongkok menurunkan tim pencarian dan penyelamatan (SAR) ke wilayah terdampak.
Di sisi lain, Dewan Profesor Aceh menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat tersebut, mereka mendorong pemerintah pusat segera menetapkan bencana di Aceh sebagai bencana nasional agar penanganan dapat dilakukan secara lebih terpadu, cepat, dan menyeluruh.
Presiden Prabowo Subianto tercatat telah dua kali mengunjungi Aceh sejak bencana terjadi. Dalam kunjungannya, Presiden meninjau langsung lokasi pengungsian serta berdialog dengan masyarakat terdampak. Presiden juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait percepatan pemulihan, termasuk distribusi logistik dan pemulihan pasokan listrik.
Hingga kini, upaya penanganan darurat masih terus dilakukan. Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dan berbagai pihak berupaya mempercepat bantuan bagi masyarakat yang masih berada di pengungsian, sembari mengantisipasi potensi bencana lanjutan.*** (Jasa)
