Menu

Mode Gelap
Walikota Langsa Rombak Kabinet Secara Besar besaran  Diskusi Seni Ruang Publik Soroti Minimnya Regulasi dan Pentingnya Budaya sebagai Identitas Kota 38 Persen Transaksi QRIS Nasional Terpusat di Jakarta, Jadi Motor Ekonomi Sekaligus Sinyal Ketimpangan Digital 35 Negara dan Indonesia Adopsi Registrasi Biometrik, Pengamat: Tak Kebal Penipuan Bayi Ditemukan di Toilet KA Sancaka, KAI Daop 6 dan KAI Services Bergerak Cepat Lakukan Penanganan Konektivitas Kereta dan Pelabuhan Makin Diminati, Tiga Stasiun KAI Layani 3,88 Juta Pelanggan Semester I 2026

Uncategorized

Presiden GPAB Sayangkan Penunjukan Jubir Aceh, Dinilai Lukai Nilai Perjuangan

badge-check


 { Perbesar

{"fte_image_ids":[],"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":[],"source_ids":{},"source_ids_track":{},"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"total_editor_actions":{},"photos_added":0,"tools_used":{"resize":1,"curves":1,"crop":1},"longitude":-1,"latitude":-1,"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":true,"containsFTESticker":false}

Wartatrans.com, ACEH — Presiden Gerakan Pemuda Aceh Bersatu (GPAB), Putra Gara, menyayangkan penunjukan Nurlis Effendi sebagai juru bicara Pemerintah Aceh yang belakangan menuai kontroversi di tengah masyarakat.

Menurut Putra Gara, keputusan tersebut dinilai tidak sensitif terhadap nilai-nilai sejarah perjuangan Aceh, terutama terkait polemik pernyataan lama Nurlis yang menyebut Hasan Tiro dengan ungkapan yang dianggap tidak pantas.

“Penunjukan ini sangat kami sayangkan, karena telah melukai nilai-nilai perjuangan Aceh yang selama ini dijaga dan dihormati oleh masyarakat,” ujar Putra Gara dalam keterangannya, Senin (20/4/2026).

Ia menegaskan bahwa Gerakan Pemuda Aceh Bersatu memandang sosok Hasan Tiro sebagai figur penting dalam sejarah Aceh yang seharusnya ditempatkan secara terhormat dalam narasi publik, terlebih oleh pejabat pemerintah.

Lebih lanjut, Putra Gara meminta Pemerintah Aceh untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut demi menjaga keharmonisan sosial dan menghormati sensitivitas masyarakat Aceh.

“Pemerintah harus bijak dalam menentukan figur yang menjadi wajah komunikasi publik. Jangan sampai kebijakan ini justru memperkeruh suasana dan melukai perasaan rakyat Aceh,” tambahnya.

Hingga saat ini, polemik terkait penunjukan jubir Pemerintah Aceh tersebut masih menjadi perbincangan luas di berbagai kalangan, baik di media sosial maupun di ruang publik.*** (Jasa/Agam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Walikota Langsa Rombak Kabinet Secara Besar besaran 

5 Juli 2026 - 05:24 WIB

Sebaran Abu Vulkanik Gunung Krakatau Bergerak ke Barat, Belum Berdampak pada Bandara dan Jalur Penerbangan

4 Juli 2026 - 15:09 WIB

Hindari Bom Waktu Sampah, Jakarta Siapkan Tarif Bayar Sesuai Beban 

4 Juli 2026 - 06:38 WIB

Halimah Munawir Podcast Roadshow Hadir di Symphony & Harmony IWAPI DKI Jakarta

3 Juli 2026 - 21:59 WIB

Perkuat Kualitas Layanan, IPCC Gelar Management Walkthrough di Terminal Satelit Banjarmasin

3 Juli 2026 - 21:05 WIB

Masyarakat Beutong Ateuh Menjaga Warisan Alam, Sejahtera Karena Hutan Bukan Tambang

3 Juli 2026 - 15:29 WIB

Bagian dari Ekosistem Astra, FIFGROUP Perkuat Pemberdayaan Masyarakat melalui Desa Sejahtera Astra

3 Juli 2026 - 15:14 WIB

Pelindo Terminal Petikemas Berikan Wajah Baru Sarana Publik Masyarakat Ring 1 Terminal Teluk Lamong

3 Juli 2026 - 14:24 WIB

Pengoperasian QCC 004 Perkuat Daya Saing Pelabuhan Panjang sebagai Gerbang Logistik Sumatera

3 Juli 2026 - 13:35 WIB

13 Tahun, Mengabdi Direktur Ernawati Komit Bawa PT CMN Melayani Sepenuh Hati

3 Juli 2026 - 12:41 WIB

Trending di RAGAM