Menu ✖

Mode Gelap
Usai Ditetapkan Tersangka, PT Toba Pulp Lestari Tersangka Korporasi, Konsesi Hutan Jadi Sorotan Sebaran Angkutan Barang KAI di Jawa dan Sumatra Tembus 9,15 Juta Ton 3 Tahun Beroperasi, Whoosh Kini Sepenuhnya Ditangani SDM Indonesia melalui Keberhasilan Transfer Pengetahuan KAI Services Buka Pendaftaran Pelatihan Satpam Gada Pratama hingga 25 Oktober 2026 Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, KNMP Terbukti Jadi Penggerak Ekonomi Pesisir Catatan M. Mujiburrohman: Mengapa Pemerintahan Prabowo Terus Digoyang? 

Uncategorized

Presiden GPAB Sayangkan Penunjukan Jubir Aceh, Dinilai Lukai Nilai Perjuangan

badge-check


 { Perbesar

{"fte_image_ids":[],"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":[],"source_ids":{},"source_ids_track":{},"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"total_editor_actions":{},"photos_added":0,"tools_used":{"resize":1,"curves":1,"crop":1},"longitude":-1,"latitude":-1,"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":true,"containsFTESticker":false}

Wartatrans.com, ACEH — Presiden Gerakan Pemuda Aceh Bersatu (GPAB), Putra Gara, menyayangkan penunjukan Nurlis Effendi sebagai juru bicara Pemerintah Aceh yang belakangan menuai kontroversi di tengah masyarakat.

Menurut Putra Gara, keputusan tersebut dinilai tidak sensitif terhadap nilai-nilai sejarah perjuangan Aceh, terutama terkait polemik pernyataan lama Nurlis yang menyebut Hasan Tiro dengan ungkapan yang dianggap tidak pantas.

“Penunjukan ini sangat kami sayangkan, karena telah melukai nilai-nilai perjuangan Aceh yang selama ini dijaga dan dihormati oleh masyarakat,” ujar Putra Gara dalam keterangannya, Senin (20/4/2026).

Ia menegaskan bahwa Gerakan Pemuda Aceh Bersatu memandang sosok Hasan Tiro sebagai figur penting dalam sejarah Aceh yang seharusnya ditempatkan secara terhormat dalam narasi publik, terlebih oleh pejabat pemerintah.

Lebih lanjut, Putra Gara meminta Pemerintah Aceh untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut demi menjaga keharmonisan sosial dan menghormati sensitivitas masyarakat Aceh.

“Pemerintah harus bijak dalam menentukan figur yang menjadi wajah komunikasi publik. Jangan sampai kebijakan ini justru memperkeruh suasana dan melukai perasaan rakyat Aceh,” tambahnya.

Hingga saat ini, polemik terkait penunjukan jubir Pemerintah Aceh tersebut masih menjadi perbincangan luas di berbagai kalangan, baik di media sosial maupun di ruang publik.*** (Jasa/Agam)

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Usai Ditetapkan Tersangka, PT Toba Pulp Lestari Tersangka Korporasi, Konsesi Hutan Jadi Sorotan

21 Oktober 2026 - 11:21 WIB

Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, KNMP Terbukti Jadi Penggerak Ekonomi Pesisir

21 Oktober 2026 - 11:08 WIB

Catatan M. Mujiburrohman: Mengapa Pemerintahan Prabowo Terus Digoyang? 

21 Oktober 2026 - 11:04 WIB

Catatan Iwan Piliang: Ketika Komunikator Lebih Menonjol daripada Pesan

21 Oktober 2026 - 08:09 WIB

Catatan Iwan Piliang: Ketika Solusi Karhutla Terbentur Birokrasi

20 Oktober 2026 - 13:38 WIB

Satpol PP Fakfak Beri Tenggat 3×24 Jam, Bangunan Liar di Pasar Kelapa Dua Terancam Dibongkar

20 Oktober 2026 - 13:23 WIB

Bupati Fakfak Pimpin Sertijab Sekda Definitif Arif H. Rumagesan, Tekankan Sinergi OPD

20 Oktober 2026 - 12:52 WIB

Jelang Akhir Tahun, TPK Koja Kembali Gelar Donor Darah Target 100 Pendonor

20 Oktober 2026 - 10:49 WIB

Aksi Demo di Jakarta, KAI Pastikan Kereta dari Gambir Tetap Berangkat Sesuai Jadwal

20 Oktober 2026 - 10:48 WIB

Sewa Bus DAMRI, Pilihan Tepat untuk Perjalanan Bersama yang Nyaman

19 Oktober 2026 - 22:52 WIB

Trending di JALUR