Wartatrans.com, MAKASSAR – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) kembali menggandeng Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pengembangan SDM Transportasi Perkotaan.
Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilaksanakan di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar, Sabtu (18/4/2026).
MoU dan PKS kali ini diikuti sebanyak tujuh Pemda yaitu Pemkot Kendari, Pemkot Makassar, Pemkab Banggai, Pemkab Kolaka Timur, Pemkab Buton Tengah, Pemkab Konawe Selatan, dan Pemkab Muna.
Kepala BPSDMP Suharto menyampaikan, pemerintah sangat memerhatikan pembangunan Infrastruktur tidak terkecuali Transportasi, di mana hal ini sudah dirasakan dan dinikmati bersama-sama oleh masyarakat, baik di tingkat Pusat, maupun Daerah.
“Namun tetap ada permasalahan yang akan selalu muncul dan nantinya akan terus membesar adalah terkait dengan kemacetan, permasalahan Integrasi antarmoda, permasalahan terkait dengan tingginya biaya transportasi dan logistik, dan dampak lainnya seperti polusi udara, sehingga ini harus diimbangi dengan SDM yang kompeten untuk mengurusi dan meminimalkan permasalahan-permasalahan transportasi yang terjadi,” urainya.
Pada 2018, pihaknya melakukan survei kepada pemerintahan Daerah, dan diperoleh hasil, pejabat-pejabat yang mengurusi transportasi di fungsi perhubungan jumlahnya sangat minim, yakni hanya 8,18% dari kebutuhan yang seharusnya.
Dengan demikian, permasalahan-permasalahan yang muncul tidak terselesaikan dengan tuntas dan cepat.
“Itulah cikal bakal kenapa kami menyelenggarakan sekolah-sekolah Pola Pembibitan. Karena kalau tidak berasal dari putra-putri daerah, itu ada kecenderungan untuk mundurkan diri, izin untuk mutasi ke tempat lain yang dirasakan itu lebih menguntungkan secara individu-individu dari pegawai bersangkutan, kami menyadari hal tersebut dan pola itu akhirnya kami ubah di tahun 2018, bahwa pada nantinya yang bisa membangun dengan hati untuk permasalahan-permasalahan di daerah, adalah putra-putri daerah itu sendiri,” beber dia.
Oleh karena itu, putra-putri daerah memang harus dibekali BPSDMP, agar memiliki persepsi, loyalitas dan dedikasi yang sama dengan apa yang kita harapkan untuk membangun transportasi.
Menurut Suharto, transportasi tidak bisa hanya terselesaikan oleh Pemerintah Pusat, transportasi perlu ada suatu sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah, karena transportasi pada hakikatnya tidak pernah mengenal apa yang namanya batas wilayah.
“Antara Pemerintah Daerah dan Pusat harus memiliki frekuensi dan persepsi yang sama dalam bidang transportasi,” ujarnya.
“Sampailah pada hari ini, hari yang bersejarah untuk kita semua, karena hari ini kita akan berkomitmen untuk membangun transportasi yang selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo, dimana dari delapan Asta Cita, lima diantaranya terkait dengan masalah transportasi, yang menjadi urat nadi dalam kehidupan sehari-hari. Transportasi sangat fundamental dan krusial, karena berfungsi sebagai promoting sector dan servicing sector. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini menjadi momentum untuk kita mulai berkomitmen membangun transportasi secara bersama-sama, tidak hanya mengandalkan salah satu institusi, tapi marilah kita berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan transportasi yang ada.”
Penandatangan MoU oleh Kepala BPSDMP dengan Kepala Daerah, yaitu Walikota Kendari Siska Karina Imran; Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo; Bupati Buton Tengah Azhari; Bupati Banggai Amirudin Tamoreka; Bupati Kolaka Timur Yosep Sahaka; dan Bupati Muna H. Bachrun.
Pemkot Makassar diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Makassar Fathur Rahim.
Mewakili para Kepala Daerah yang hadir, Walikota Kendari Siska mengungkapkan, Penandatanganan MoU ini merupakan momentum yang sangat besar, sangat baik, sangat bermanfaat, karena tidak semua daerah di Indonesia mendapatkan kesempatan melakukan MoU dengan BPSDM Kementerian Perhubungan.
MoU ini bersinergi dengan kebutuhan SDM kami di daerah, terutama di Kota Kendari yang menjadi Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara, serta kebutuhan daerah-daerah lain yang hadir pada kesempatan ini.
“Mengingat hal tersebut, kami sebagai kepala daerah memiliki tanggung jawab yang sangat besar, mulai dari berbagai sektor salah satunya peningkatan SDM, tentunya harapan kita bersama mudah-mudahan pelaksanaan MOU ini dengan jangka waktu lima tahun dengan kuota per tahunnya lima orang, ini merupakan peluang bagi masyarakat kami untuk menekan angka pengangguran, angka kemiskinan, dan juga meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat kita, terlebih lagi untuk menghadapi tantangan yang sangat besar sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa terus terjalin dan berkelanjutan, bukan hanya lima tahun tetapi bisa seterusnya,” katanya.
MoU BPSDMP dengan Pemerintah Daerah ini merupakan bukti nyata Kementerian Perhubungan untuk memenuhi kebutuhan SDM transportasi unggul berbasis daerah yang nantinya kembali mengabdi dan mengelola sistem transportasi di wilayah masing-masing.
Sebelumnya di PIP Semarang, BPSDMP juga telah menandatangani MoU dengan Pemerintah Kota Cirebon, Pemerintah Kota Salatiga, Pemerintah Kota Madiun, Pemerintah Kabupaten Semarang, Pemerintah Kabupaten Tebo, Pemerintah Kabupaten Natuna, Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (omy)
