Wartatrans.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono menghadiri rapat terbatas (ratas) yang dipimpin langsung Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Selasa (12/5/2026).
Rapat tersebut membahas perkembangan sekaligus pembaruan berbagai isu strategis nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang menjadi prioritas pemerintahan saat ini.
AHY hadir bersama sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan strategis, di antaranya Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa Laksamana (Purn) Didit Herdiawan, CTO Danantara Prof. Sigit Puji Santosa, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas sejumlah program prioritas nasional yang dinilai strategis bagi masa depan pembangunan Indonesia. Salah satunya adalah perlindungan, pembangunan, dan pengelolaan kawasan Pantai Utara Jawa yang selama ini menghadapi ancaman abrasi, penurunan muka tanah, hingga dampak perubahan iklim.
Selain itu, pemerintah juga membahas percepatan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera, termasuk penguatan infrastruktur dasar dan konektivitas untuk mendukung aktivitas masyarakat serta pemulihan ekonomi daerah terdampak.
Agenda lain yang turut menjadi perhatian adalah pengembangan jaringan kereta api Trans Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Pemerintah menilai pembangunan konektivitas antardaerah melalui transportasi massal menjadi langkah penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata sekaligus meningkatkan keselamatan transportasi nasional.
Dalam rapat tersebut juga dibahas Gerakan Indonesia ASRI yang diarahkan untuk memperkuat pembangunan berkelanjutan dan menciptakan lingkungan yang lebih tertata, bersih, hijau, dan nyaman bagi masyarakat.
AHY menegaskan, seluruh agenda pembangunan infrastruktur yang dijalankan pemerintah harus berorientasi pada kepentingan rakyat. Infrastruktur tidak hanya dipandang sebagai pembangunan fisik semata, tetapi juga instrumen untuk menghadirkan kemakmuran, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat secara luas.
“Prinsip dari semuanya adalah bagaimana infrastruktur dan konektivitas yang dibangun benar-benar mampu menghadirkan kemakmuran, keselamatan, serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” demikian semangat yang mengemuka dalam rapat terbatas tersebut.
Pemerintah berharap berbagai program prioritas itu dapat berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga mampu memperkuat daya saing nasional sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.*** (Slamet Widodo)
