Wartatrans.com, KALBAR — Asoasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) didorong memperkuat perannya dalam melindungi pedagang pasar tradisional, mulai dari persoalan keamanan, pungutan liar, retribusi, biaya sewa kios, hingga menjaga kelancaran distribusi dan kestabilan harga kebutuhan pokok.
Pembentukan komisariat APPSI di setiap pasar dinilai menjadi langkah strategis agar organisasi tidak hanya hadir dalam kegiatan seremonial, tetapi mampu menyerap aspirasi dan mengawal persoalan pedagang secara langsung.
Momentum penguatan peran tersebut mengemuka dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) dan pelantikan pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) serta Dewan Pengurus Daerah (DPD) APPSI Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Hotel Alimoer, Kabupaten Kubu Raya, Sabtu (10/10/2026).
Muhammad Andri dipercaya memimpin DPW APPSI Kalimantan Barat. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Harian DPP APPSI, Don Muzakir, dan dihadiri Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, anggota DPR RI Yuliansyah, perwakilan Bulog, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Dalam kegiatan tersebut, penguatan perlindungan dan pemberdayaan pedagang menjadi salah satu agenda penting. APPSI diharapkan mampu memperluas akses permodalan, meningkatkan daya saing usaha, serta membangun kemitraan dengan petani, nelayan, UMKM, dan produsen lokal.
Komisariat Menjadi Ujung Tombak
Persoalan pedagang pasar sering kali bersifat langsung dan membutuhkan penanganan cepat. Mulai dari keamanan saat berdagang, ketidakjelasan pungutan, biaya sewa tempat, hingga kenaikan harga barang dari pemasok.
Karena itu, keberadaan komisariat di setiap pasar menjadi penting. Struktur tersebut dapat menjadi penghubung antara pedagang, pengurus daerah, pengelola pasar, dan pemerintah setempat.
Melalui komisariat, pengaduan pedagang dapat dicatat dan ditindaklanjuti secara terukur. Persoalan yang berkaitan dengan pungutan liar atau intimidasi dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum, sedangkan masalah retribusi, fasilitas, dan tata kelola pasar dapat dikomunikasikan dengan instansi yang berwenang.
Langkah ini juga dapat mendorong transparansi pembayaran retribusi dan sewa kios. Pedagang berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai tarif resmi serta bukti pembayaran atas pungutan yang diwajibkan berdasarkan ketentuan.
Namun, APPSI perlu membedakan pungutan resmi dengan pungutan liar berdasarkan aturan dan bukti yang dapat diperiksa. Dengan demikian, upaya perlindungan pedagang berjalan secara objektif dan tidak menimbulkan tuduhan tanpa dasar.
Stabilitas Harga Dimulai dari Kelancaran Pasokan
Selain persoalan keamanan dan biaya usaha, kestabilan harga kebutuhan pokok menjadi tantangan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan pasar tradisional.
Kondisi geografis Kalimantan Barat dan jarak distribusi antardaerah dapat memengaruhi biaya pengiriman serta ketersediaan sejumlah komoditas. Situasi tersebut perlu mendapat perhatian agar pedagang tidak terus-menerus menghadapi kenaikan biaya pembelian barang yang pada akhirnya dapat memengaruhi harga jual kepada konsumen.
APPSI dapat berkontribusi melalui pemantauan harga di pasar, pencatatan perubahan pasokan, serta komunikasi dengan pemasok dan instansi pemerintah.
Komoditas seperti beras, minyak goreng, gula pasir, cabai, bawang, telur, dan daging perlu menjadi bagian dari pemantauan berkala.
Meski demikian, pengendalian harga bukan kewenangan APPSI secara sepihak. Organisasi ini berperan sebagai mitra yang menyampaikan kondisi nyata di lapangan, sedangkan kebijakan distribusi, stabilisasi harga, dan pengawasan perdagangan dijalankan oleh lembaga yang berwenang.
Kemitraan langsung dengan petani, nelayan, UMKM, dan produsen lokal juga berpotensi memperluas pilihan pemasok. Apabila dikelola dengan baik, kerja sama tersebut dapat membantu pedagang mendapatkan barang dengan harga lebih kompetitif sekaligus membuka akses pasar bagi produsen daerah.
Pemerintah Diminta Mendengar Suara Pedagang
Dalam pemberitaan mengenai pelantikan tersebut, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mendorong pengurus APPSI mendatangi pasar untuk mendengar persoalan pedagang secara langsung. Pasar Flamboyan menjadi salah satu lokasi yang disebut sebagai tempat untuk menyerap aspirasi.
Dorongan tersebut menegaskan pentingnya komunikasi dua arah antara organisasi pedagang dan pemerintah. Kebijakan yang berkaitan dengan pasar akan lebih tepat sasaran apabila disusun dengan mempertimbangkan kondisi riil pedagang, bukan hanya berdasarkan laporan administratif.
Di sisi lain, kepengurusan baru APPSI Kalimantan Barat diharapkan mampu menjadikan organisasi sebagai wadah advokasi sekaligus pemberdayaan ekonomi pedagang.
Ketua Harian DPP APPSI Don Muzakir juga menekankan pentingnya kehadiran pengurus di tengah pedagang untuk mendengar keluhan dan memperjuangkan penyelesaian persoalan bersama pemerintah.
Dengan demikian, keberhasilan organisasi tidak cukup diukur dari terbentuknya struktur kepengurusan, melainkan dari kemampuan menjalankan program yang benar-benar menjawab kebutuhan anggota.
Kesejahteraan Pedagang Harus Menjadi Ukuran
Pada akhirnya, kesejahteraan pedagang tidak hanya ditentukan oleh ramainya pengunjung pasar. Pendapatan bersih, biaya operasional, keamanan, akses permodalan, kepastian tempat berjualan, serta kelancaran pasokan turut menentukan keberlangsungan usaha mereka.
APPSI perlu menerjemahkan agenda perlindungan menjadi program yang terukur. Setiap komisariat dapat menyusun laporan berkala mengenai pengaduan pedagang, persoalan retribusi, kondisi fasilitas, perubahan harga, dan perkembangan penyelesaian masalah.
Data tersebut dapat menjadi dasar dialog dengan pemerintah daerah sekaligus alat untuk mengevaluasi kinerja organisasi.
Pembentukan komisariat di setiap pasar juga perlu disertai mekanisme pengaduan yang mudah diakses, pengurus yang aktif, serta koordinasi yang jelas dengan pihak terkait. Tanpa langkah tersebut, keberadaan organisasi berisiko berhenti pada struktur formal tanpa memberikan perubahan berarti bagi pedagang.
Muswil dan pelantikan pengurus DPW serta DPD APPSI Kalimantan Barat menjadi momentum untuk membangun organisasi yang lebih dekat dengan anggota.
APPSI bukan sekadar wadah berhimpun, melainkan harus menjadi tempat pedagang mencari perlindungan, menyampaikan aspirasi, dan memperjuangkan kepastian usaha. Ukuran keberhasilannya sederhana: pedagang merasa lebih aman, biaya usaha lebih transparan, akses perdagangan semakin terbuka, dan persoalan mereka mendapat penyelesaian.
Dengan kehadiran organisasi hingga tingkat pasar, pedagang diharapkan tidak lagi menghadapi persoalan secara sendiri-sendiri, melainkan memiliki saluran perjuangan yang terorganisasi untuk membangun pasar tradisional yang aman, tertib, dan menyejahterakan.*** (Lonyenk)
