Oleh: Muhammad Ludfan Nasution
Wartatrans.com, MADINA — Pesawat sudah terbang. Datang dan pergi tiga kali dalam sepekan, dengan rute JHN–KNO dan KNO–JHN. Bahkan, penerbangan kini menggunakan ATR 72 yang mampu membawa sekitar 70 penumpang dalam sekali perjalanan.
Tetapi justru setelah pesawat terbang, pertanyaan tentang Bandara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution (JHN) semakin besar.
Dalam tulisan sebelumnya, “Semua Boleh Tepuk Tangan, Tapi Bandara Butuh Ekosistem”, kita sudah mengingatkan bahwa penerbangan perdana bukanlah garis akhir.
Justru sebaliknya. Ia adalah awal dari pekerjaan yang jauh lebih berat: memastikan bandara mempunyai kehidupan ekonomi di sekelilingnya.
Tulisan pertama seri ini, “Riwayat Bandara AH Nasution dan Jejak Kebijakan di Sekitarnya”, membawa kita melihat perjalanan panjang sebelum pesawat akhirnya mendarat: lahan, perencanaan, Detail Engineering Design (DED), masterplan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), pembangunan runway dan terminal, hingga penerbangan.
Pada tulisan seri kedua, pertanyaannya kemudian kita naikkan: Ke mana arah seluruh jejak kebijakan itu? Jawabannya tentu tidak cukup: agar pesawat datang.
JHN harus mempunyai banyak alasan untuk membuat orang datang. Dan kalau visi itu kita bawa lebih jauh, muncul pertanyaan berikutnya: Siapa yang akan mengembangkan ruang ekonomi di sekitar epicentrum itu? Di sinilah gagasan reaktivasi BUMD kembali memperoleh tempat.
Kelembagaan seperti BUMD dapat menjadi salah satu pelaku dalam pengembangan ruang ekonomi dan bisnis di sekitar JHN.
Bukan untuk Masa Lalu
Kita tidak sedang mengatakan bahwa BUMD harus dihidupkan kembali semata-mata karena dahulu pernah ada.
Apalagi kita tidak perlu buru-buru memperdebatkan seluruh persoalan yang menyebabkan BUMD sebelumnya sampai pada fase likuidasi.
Itu adalah bagian dari sejarah yang perlu ditelusuri dan dievaluasi secara objektif di ruang yang lain.
Tetapi kebijakan publik tidak boleh berhenti pada sejarah. Kebijakan harus menjawab kebutuhan masa depan. Dan JHN telah mengubah kebutuhan itu.
JHN kini hadir sebagai bandara umum yang dikelola Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Rute komersial Kualanamu–JHN oleh Wings Air mulai beroperasi pada 1 Agustus 2026.
Artinya, sebuah infrastruktur konektivitas sudah tersedia. Yang belum selesai justru pekerjaan setelah konektivitas itu hadir.
Dari Bandara Menjadi Epicentrum
Kita telah sampai pada sebuah gagasan yang lebih besar: JHN sebagai satu epicentrum peradaban. Epicentrum yang dimaksud bukan sekadar titik tengah pada peta.
Ia adalah ruang tempat manusia, ekonomi, pengetahuan, kebudayaan, investasi dan pengalaman bertemu.
JHN berada dalam ruang strategis: -di antara Sumatera Utara dan Sumatera Barat; di antara Tabagsel dan kawasan Pasaman; di antara Angkola dan Minang; serta dalam jaringan penerbangan yang berada di antara pengaruh Kualanamu (KNO) dan Minangkabau (PDG).
Di sekitarnya juga terdapat Silangit yang terus mencari perluasan wilayah tangkap penumpang, sementara Bandara Ferdinand Lumban Tobing di Sibolga menghadapi tantangan kebangkitan dan keberlanjutan.
Karena itu, JHN tidak cukup hanya bertanya: “Berapa orang Madina yang akan terbang?”
Pertanyaan strategisnya harus berubah menjadi: “Apa yang membuat orang dari luar Madina memilih datang melalui JHN?”
Di sinilah konsep epicentrum mempunyai konsekuensi kebijakan. Kalau kita ingin orang datang, harus ada kegiatan.
Kalau ada kegiatan, harus ada ruang. Kalau ada ruang, harus ada yang mengembangkannya.
Dan kalau seluruhnya ingin bergerak sebagai sebuah ekosistem, diperlukan aktor ekonomi yang dapat bekerja di antara pemerintah dan pasar. Siapa aktor itu? BUMD.
Napas Baru, Spirit Baru
Konsep dasar BUMD adalah instrumen ekonomi pemerintah daerah. Dengan konstruksi daerah dan medan bisnis yang terbuka hari ini, kita memang dibawa pada sebuah nostalgia bisnis: Madina pernah memiliki badan usaha.
Namun, gagasan reaktivasi BUMD tidak boleh dibangun atas nostalgia. Ia harus dibangun atas kebutuhan baru. Dan kebutuhan itu sekarang jauh lebih konkret karena JHN telah beroperasi.
Terkait gagasan JHN sebagai epicentrum peradaban, BUMD juga tidak harus menjadi pengelola bandara.
Itu bukan wilayah yang perlu dipaksakan. JHN berada dalam sistem pengelolaan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
BUMD justru dapat mengambil ruang di sekitar bandara. Di sinilah kemungkinan perannya menjadi menarik.
Pertama, pengembangan kawasan.
BUMD dapat menjadi instrumen pengembangan kawasan ekonomi yang berkaitan dengan keberadaan JHN: perdagangan, jasa, MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition), pusat UMKM, kuliner, penginapan, distribusi hingga ruang investasi.
Kedua, mengisi ruang pascatambang atau ruang kosong bekas tambang rakyat, tentu setelah persoalan status lahan, legalitas, reklamasi dan lingkungan diselesaikan.
Ruang yang sebelumnya dipandang sebagai persoalan dapat diberi fungsi baru. Dari ruang ekstraktif menjadi ruang produktif.
Dari luka ekologis menjadi lanskap baru. Dari lahan bermasalah menjadi bagian dari destinasi.
Ketiga, mengisi celah agrowisata.
Madina tidak hanya mempunyai komoditas pertanian. Madina mempunyai lanskap, kebun, persawahan, produk pangan, tradisi, pengetahuan lokal dan kehidupan masyarakat yang dapat dikembangkan menjadi pengalaman.
Orang tidak hanya membeli komoditas. Mereka dapat datang untuk melihat bagaimana komoditas itu diproduksi, menikmati lingkungannya, mencicipi makanannya, mengenal kebudayaannya, kemudian membawa pulang produknya.
Di sinilah pertanian bertemu pariwisata. Dan pariwisata bertemu bandara. Itulah spirit barunya. BUMD, dengan demikian, tidak lahir untuk mengulang masa lalu. Ia harus lahir dengan napas dan spirit baru.
Lengan Bisnis Daerah
Bicara tentang core business, BUMD mempunyai sedikitnya dua fungsi strategis: lobi dan modal.
Ekosistem JHN melibatkan terlalu banyak pihak untuk dikerjakan Pemkab seorang diri.
Di sana ada: pengelola bandara; maskapai; pemerintah pusat; pemerintah provinsi; pemerintah kabupaten/kota lain; perhotelan; pelaku wisata; investor; perguruan tinggi; pelaku UMKM; dan komunitas.
Pemkab tidak mungkin hadir dalam seluruh hubungan tersebut sebagai birokrasi. Pemkab Madina membutuhkan tangan atau sayap.
BUMD dapat hadir sebagai mitra bisnis daerah yang melakukan pendekatan, menyusun proposal bisnis, menawarkan potensi kawasan, mengembangkan paket kerja sama, serta mempertemukan kepentingan daerah dengan kepentingan pelaku usaha.
Dengan begitu, lobi tidak berhenti pada: “Tolong tambah penerbangan.” Tetapi berubah menjadi: “Ini pasar yang kami bangun. Ini kegiatan yang kami siapkan. Ini kawasan yang kami kembangkan. Ini potensi penumpangnya. Mari kita hitung bisnisnya.”
Perubahan posisi ini sangat penting. Dari permintaan menjadi penawaran. Dari harapan menjadi negosiasi. Dari potensi menjadi proposal bisnis konkret.
Modal Non-APBD
Fungsi kedua adalah modal. Kalau seluruh pembangunan kawasan dibebankan kepada APBD, sejak awal kita sudah membatasi mimpi tentang epicentrum peradaban.
Padahal, BUMD dapat menjadi kendaraan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak.
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD mengatur kerja sama dengan pihak lain serta bentuk pendayagunaan ekuitas dan penugasan pemerintah daerah kepada BUMD.
Artinya, dalam kegiatan bisnisnya, BUMD tidak harus menjadi pemilik seluruh modal.
Justru BUMD dapat menjadi penggalang modal. Daerah membawa peluang, aset yang secara hukum dapat dimanfaatkan, akses kebijakan dan pasar.
Pihak ketiga membawa modal, teknologi, jaringan dan manajemen. Keduanya kemudian dipertemukan dalam model bisnis yang layak.
Karena itu, penyertaan modal daerah tidak semestinya dibayangkan sebagai uang yang terus-menerus dikeluarkan pemerintah.
Ia harus ditempatkan sebagai modal awal untuk menciptakan nilai yang lebih besar, dengan tata kelola, studi kelayakan dan pengawasan yang ketat.
BUMD harus mampu memberikan manfaat bagi perekonomian daerah sekaligus menghasilkan keuntungan secara sehat.
BUMD Jangan Gemuk
Tetapi di sinilah kita harus berhati-hati. Kita tidak membutuhkan BUMD yang gemuk. Apalagi sampai kegemukan.
Kita tidak membutuhkan kantor besar, struktur panjang dan pegawai yang akhirnya sibuk mengurus dirinya sendiri.
Ukurannya adalah kebutuhan. Yang kita butuhkan adalah BUMD yang ramping, profesional dan agresif mencari peluang. BUMD yang memahami kawasan, bisnis, investasi, negosiasi dan data.
Tugas utamanya bukan mengambil alih seluruh pekerjaan pemerintah. Bukan itu. BUMD harus bekerja membuka ruang agar pasar dan masyarakat di sekitar epicentrum dapat tumbuh dan berkembang.
Peta Permintaan
Di sinilah gagasan Peta Permintaan Penerbangan Madina yang kita tawarkan dalam tulisan sebelumnya menjadi sangat relevan.
Peta itu harus mampu menjawab: Siapa yang akan datang? Dari mana? Untuk kepentingan apa? Pada bulan apa? Berapa lama tinggal? Berapa orang Berapa potensi belanjanya? Dan kegiatan apa yang membuat mereka datang?
Semua pertanyaan itu harus digubah menjadi data dalam sebuah orkestrasi. Data tersebut dapat menjadi bahan kerja BUMD.
Sebab BUMD tidak seharusnya datang kepada investor dengan kalimat: “Madina punya banyak potensi.”
Kalimat itu sudah terlalu sering kita dengar. Hambar. Tidak cukup. BUMD harus datang dengan kalimat yang berbeda:
“Ini kawasan yang bisa segera kami kembangkan. Ini pasarnya. Ini aktivitasnya. Ini calon penggunanya. Dan begini model bisnisnya.” Di sinilah promosi imajinatif berubah menjadi narasi investasi yang prospektif.
Tiga Ruang, Satu Ekosistem
Maka tiga ruang yang kita bicarakan — pengembangan wilayah, pascatambang dan agrowisata — sebetulnya bukan tiga proyek yang berdiri sendiri.
Ketiganya merupakan bagian dari satu ekosistem. JHN memberi konektivitas. Kawasan memberi ruang ekonomi. Agrowisata memberi pengalaman. Pascatambang memberi ruang pemulihan sekaligus fungsi baru. UMKM memberi produk. Investasi memberi modal. Masyarakat memberi kehidupan.
Dan BUMD menjadi salah satu kendaraan yang menghubungkan semuanya. Di titik itulah gagasan epicentrum peradaban mulai mempunyai kaki.
Sebab epicentrum tidak lahir dari slogan. Epicentrum lahir dari pertemuan yang terus-menerus menghasilkan sesuatu.
Desakan Terakhir
Mungkin karena itu, tantangan JHN sebenarnya bukan sekadar tantangan bagi Dinas Perhubungan.
Bandara yang masih mengejar target kursi penumpang adalah tantangan bagi seluruh cara Pemkab Madina memandang pembangunan.
Kalau JHN hanya dipandang sebagai bandara, urusannya dianggap selesai ketika pesawat mendarat.
Tetapi kalau JHN dipandang sebagai pintu ekonomi, maka kita membutuhkan ekosistem.
Dan kalau JHN benar-benar ingin diarahkan menjadi epicentrum peradaban di antara dua provinsi, di antara Angkola dan Minang, maka kita membutuhkan sesuatu yang lebih konkret: sebuah mesin ekonomi kawasan.
Di situlah reaktivasi BUMD layak dipertimbangkan kembali. Namun jangan sesat pikir. Dorongan ini bukan untuk menghidupkan masa lalu.
Kehadiran kembali BUMD harus untuk menjawab masa depan. Bukan karena Pemkab harus mempunyai perusahaan.
Melainkan karena ada ruang ekonomi yang tidak mungkin terus-menerus menunggu APBD. Bukan pula untuk menggantikan dunia usaha.
Justru sebaliknya: untuk mengundang dunia usaha masuk dengan estimasi pasar, proyek dan model bisnis yang lebih jelas.
Maka persoalannya bukan lagi: “Mengapa BUMD harus dihidupkan?”
Pertanyaannya justru: “Kalau JHN hendak kita jadikan epicentrum, siapa yang akan mengembangkan ruang ekonominya?”
Jika jawabannya masyarakat dan dunia usaha, siapa yang mempertemukan mereka? Jika jawabannya investor, siapa yang menyiapkan proyeknya? Jika jawabannya maskapai, siapa yang membawa data pasarnya? Jika jawabannya pengembangan kawasan, siapa yang menjadi kendaraan bisnis daerah?
Dan jika seluruh jawaban itu akhirnya membutuhkan satu institusi yang dapat bergerak lincah di antara pemerintah, masyarakat dan pasar, di situlah BUMD kembali memperoleh argumentasi untuk bernapas.
JHN sudah membuka pintu langit. Madina membutuhkan kendaraan di darat. Bukan sekadar untuk membawa orang menuju dan meninggalkan bandara.
Tetapi untuk membawa visi epicentrum peradaban dari gagasan menuju kenyataan.
Dan narasi inilah yang menjadi upaya terakhir kami untuk menunjukkan bahwa Madina membutuhkan BUMD.
Ini, menurut hemat kami, adalah desakan terakhir dari sejumlah upaya yang telah kami lakukan untuk meyakinkan Pemkab dan DPRD Madina.
Bahwa sudah saatnya memberi napas dan spirit baru kepada badan usaha daerah yang kelak, apabila secara hukum, ekonomi dan politik dinilai layak, dapat diberi nama: PT (Perseroda) Madina Tumbuh Tangguh.
Singkatannya: Ma-Tutu. Sebuah nama yang sekaligus mengandung pesan sederhana: sudah berusaha sungguh-sungguh.***
(Penulus adalah Koordinator Mandailing Epicentrum)
