Oleh: Muhammad Ludfan Nasution
Wartatrans.com, MADINA — Ini bukan sekadar kabar tentang sebuah penerbangan. Ini adalah capaian besar yang membuka sejuta peluang. Tetapi setelah pesawat mengudara, pekerjaan kita justru belum selesai.
Strategi berikutnya adalah meruncingkan visi: bagaimana agar Bandara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution (JHN) tidak berhenti sebagai infrastruktur transportasi, melainkan tumbuh menjadi momentum, monumen sekaligus titik temu peradaban.
Setelah menelusuri perjalanan panjang pembangunan Bandara JHN dalam tulisan pertama, pertanyaan kita kini berubah.
Bukan lagi: bagaimana bandara ini dibangun dan kapan penerbangan reguler tersedia?
Pertanyaan yang lebih penting adalah: Bagaimana siasat kebijakan dimainkan agar keberadaan bandara ini benar-benar mengubah posisi strategis Mandailing Natal?
Sebab membangun bandara adalah satu perkara. Menentukan posisi strategis sebuah bandara setelah ia beroperasi adalah perkara yang sama sekali berbeda. Dan di sinilah Madina sedang berhadapan dengan pilihan kebijakan yang jauh lebih besar.
Bukan Sekadar Bandara
JHN jangan sampai berhenti sebagai tambahan fasilitas transportasi di Mandailing Natal. Posisi geografisnya terlalu menarik untuk diperlakukan sesederhana itu.
Di sebelah timur laut terdapat Bandara Internasional Kualanamu. Di sebelah barat daya terdapat Bandara Internasional Minangkabau.
Sementara di kawasan utara terdapat dua simpul penerbangan lain: Bandara Silangit yang terus berupaya memperluas wilayah tangkap penumpangnya, termasuk ke kawasan selatan Sumatera Utara, serta Bandara Ferdinand Lumban Tobing (FL Tobing) di Sibolga yang masih memiliki peluang untuk kembali berkembang.
Artinya, JHN tidak berdiri sendirian. Ia berada di tengah ruang yang telah memiliki sejumlah simpul penerbangan. Karena itu, kita perlu berhenti melihat JHN hanya dari pertanyaan:
“Berapa banyak penumpang Madina yang bisa diterbangkan?”
Pertanyaan yang lebih strategis adalah: “Apa yang membuat orang yang hendak bepergian memilih JHN?”
Sebab berada di tengah secara geografis belum tentu berarti menjadi titik tengah secara ekonomi. Namun justru di sinilah peluang JHN.
Posisi geografisnya sangat menarik. Masalahnya bukan apakah peluang itu ada, melainkan bagaimana peluang tersebut dikonversi menjadi keuntungan ekonomi yang nyata.
Untuk mengubah peluang menjadi sejuta kemungkinan, Madina membutuhkan kebijakan lanjutan yang menempatkan JHN dalam posisi strategis di antara jaringan penerbangan yang telah lebih dahulu terbentuk.
Kualanamu dan Minangkabau sudah memiliki jaringan dan skala pasar masing-masing. Silangit terus mencari cara memperluas wilayah tangkap. FL Tobing, apabila kembali aktif, tentu juga akan mencari pasar yang membuat penerbangannya layak.
Maka JHN harus mempunyai alasan sendiri. Bukan hanya alasan mengapa masyarakat Madina terbang melalui JHN.
Tetapi juga alasan mengapa orang dari luar Madina memilih JHN sebagai pintu masuk dan keluar. Di sinilah jejak kebijakan yang kita bicarakan dalam tulisan pertama harus dilanjutkan.
Mengubah Infrastruktur Menjadi Pasar
Selama ini kita telah mempunyai rangkaian kebijakan yang panjang: pembebasan dan penyerahan lahan, perencanaan, Detail Engineering Design (DED), masterplan, AMDAL, pembangunan terminal dan runway.
Kemudian pesawat mulai terbang. Semua itu merupakan artefak dari sebuah perjalanan kebijakan untuk menghadirkan bandara.
Tetapi setelah penerbangan berlangsung secara periodik, JHN membutuhkan kecerdasan dan kebijakan berikutnya.
Pertanyaannya: Bagaimana bandara menghasilkan kegiatan ekonomi yang membuat orang yang datang dan pergi memperoleh manfaat, sementara masyarakat di sekitarnya ikut tumbuh?
Variabelnya banyak: manusia, barang, investasi, pengetahuan, wisata, perdagangan, pendidikan dan kebudayaan.
Semuanya membutuhkan mobilitas. Di sinilah ukuran keberhasilan berubah. Bandara bukan lagi semata-mata persoalan perhubungan.
Ia sudah menjadi bagian dari persoalan pembangunan ekonomi kawasan. Menciptakan Alasan untuk Datang
Orang tidak terbang hanya karena sebuah bandara tersedia. Orang terbang karena ada kepentingan di tempat tujuan.
Ada rapat, investasi, pendidikan, konferensi, seminar, wisata, pertandingan, festival, urusan keluarga, perdagangan, penelitian maupun keinginan memperoleh pengalaman baru.
Maka pekerjaan berikutnya bukan sekadar mencari penumpang. Kita harus menciptakan seribu alasan untuk datang.
Inilah yang selama ini mungkin belum cukup terlihat dalam cara kita membicarakan bandara.
Pemerintah sering berbicara tentang potensi. Pariwisata punya potensi. Budaya menjadi magnet. Investasi memiliki peluang. Pertanian punya kekuatan. UMKM dapat dikembangkan.
Tetapi pasar tidak bergerak hanya karena potensi. Pasar bergerak karena ada produk, aktivitas, kebutuhan dan pengalaman yang nyata.
Karena itu Madina membutuhkan kalender kegiatan yang sengaja dirancang untuk mendatangkan orang dari luar daerah.
Forum bisnis. Forum investasi. Festival budaya. Kegiatan akademik. Pertandingan olahraga. Konferensi organisasi. Pameran komoditas. Kegiatan keagamaan.
Dari sinilah kita dapat membangun sesuatu yang lebih konkret: Peta Permintaan Penerbangan Madina.
Peta ini tidak harus berupa lembaga baru dan tidak pula harus menjadi proyek besar.
Ia dapat berupa basis data yang memetakan siapa yang berpotensi datang ke Madina, dari mana mereka berasal, untuk kepentingan apa, kapan mereka datang dan seberapa besar potensi perjalanannya.
Dengan data tersebut, kita tidak lagi datang kepada maskapai hanya membawa harapan. Kita datang membawa pasar.
JHN dalam Perebutan Pasar
Peta tersebut semakin penting karena JHN tidak hanya menghadapi persoalan internal Madina.
Bandara dengan runway sepanjang sekitar 1.450 meter dan lebar 30 meter itu berada dalam ruang perebutan pasar penumpang.
Penumpang dari Tapanuli Selatan dan kabupaten/kota di sekitarnya memiliki berbagai pilihan.
Penumpang dari kawasan selatan Sumatera Utara dapat mempertimbangkan Silangit. Masyarakat Pantai Barat memiliki pilihan akses yang berbeda.
Sebagian masyarakat Sumatera Barat juga dapat membandingkan akses melalui Minangkabau dengan JHN.
Dan apabila FL Tobing kembali beroperasi, peta pilihan tersebut menjadi semakin kompleks.
Karena itu, jangan hanya bertanya: “Bagaimana mengambil penumpang dari bandara lain?”
Pertanyaan yang lebih sehat adalah: “Apa yang membuat JHN mempunyai fungsi yang tidak tergantikan oleh bandara lain?”
Ini bukan perang antarkabupaten. Bukan pula perang antarmaskapai. Ini adalah persoalan bagaimana setiap wilayah menemukan fungsi ekonominya dalam sebuah jaringan penerbangan.
JHN tidak perlu menjadi Kualanamu. Tidak perlu menjadi Minangkabau. Tidak perlu pula berpikir untuk “mengalahkan” Silangit atau FL Tobing.
JHN harus tetap menjadi JHN, dengan seluruh nilai plus yang dimilikinya. Dan justru di situlah visi besarnya harus diletakkan.
Di Antara Angkola dan Minang
Ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar posisi geografis. JHN berada dalam ruang pertemuan dua kawasan kebudayaan besar: Angkola di satu sisi dan Minangkabau di sisi lainnya.
Di tengahnya ada Madina. Selama berabad-abad, kawasan ini tidak benar-benar hidup dalam kotak-kotak administratif.
Manusia bergerak melintasi batas. Bahasa bergerak. Tradisi bergerak. Barang bergerak. Pengetahuan—ilmu, bergerak. Keluarga, perdagangan dan kebudayaan juga bergerak.
Lalu mengapa kita tidak membaca JHN dalam perspektif yang lebih panjang Bukan hanya sebagai pintu masuk ke Madina. Tetapi sebagai titik temu Angkola dan Minang.
Di sinilah istilah epicentrum menemukan maknanya. Epicentrum bukan sekadar pusat. Ia adalah titik tempat energi bertemu, berkumpul dan kemudian memancar.
Maka visi JHN ke depan idealnya bukan semata-mata menjadi simpul penerbangan. JHN dapat diarahkan menjadi epicentrum baru peradaban di antara Angkola dan Minang.
Tentu saja bukan berarti JHN harus menggantikan pusat-pusat yang telah ada. Justru sebaliknya. Kekuatan JHN dapat lahir karena ia berada di antara berbagai pusat tersebut.
Kualanamu mempunyai kekuatannya. Minangkabau mempunyai kekuatannya. Silangit mempunyai strateginya. FL Tobing mempunyai peluang untuk bangkit.
JHN harus menemukan ruang yang belum cukup dimainkan oleh semuanya. Ruang pertemuan. Ruang pengalaman. Ruang perdagangan. Ruang pengetahuan. Ruang kebudayaan. Dan ruang investasi serta kolaborasi.
Dari Bandara Menuju Epicentrum
Jika visi tersebut hendak dibangun, kebijakan Madina tidak boleh berhenti pada bagaimana mempertahankan penerbangan yang sudah ada.
Kita harus mulai menyusun kebijakan setelah bandara. Konektivitas transportasi menuju bandara harus diperkuat.
Kegiatan ekonomi harus diarahkan untuk menghasilkan mobilitas. Hotel dan jasa perjalanan harus diberi ruang tumbuh mengikuti kebutuhan.
Sejumlah destinasi harus disiapkan dalam kemasan yang menjanjikan pengalaman khas Mandailing—eksotik, asiatik dan berkarakter lokal.
Kampus harus melihat Madina sebagai laboratorium. Dunia usaha harus melihat Madina sebagai pasar.
Komunitas harus melihat Madina sebagai ruang pertemuan. Dan pemerintah harus memiliki data mengenai seluruh aktivitas tersebut.
Jangan terjebak dalam sesat pikir bahwa semuanya harus dibiayai APBD.
Tidak. Tidak semua hal harus menjadi beban anggaran pemerintah. Jika semuanya dibaca dalam satu visi besar, pendanaan dapat datang dari berbagai sumber: dunia usaha, komunitas, investasi, kerja sama antarlembaga, perguruan tinggi, pemerintah pusat maupun berbagai skema kolaborasi lainnya.
Sebab tanpa visi besar, setiap kegiatan akan berjalan sendiri-sendiri. Padahal bagi seorang pengunjung, semuanya adalah satu perjalanan.
Penumpang yang turun dari pesawat membutuhkan kendaraan. Ia mungkin membutuhkan hotel. Ia makan. Ia berbelanja. Ia mengikuti kegiatan bisnis. Ia bertemu orang. Ia menikmati destinasi. Ia memperoleh pengalaman. Lalu ia pulang.
Yang ia alami bukanlah bandara semata. Yang ia alami adalah Madina secara utuh. Karena itu, kebijakan bandara pada akhirnya tidak boleh berhenti sebagai kebijakan perhubungan. Ia harus menjadi bagian dari kebijakan kawasan.
Baca Jejak, Tentukan Arah
Mungkin inilah makna terpenting dari membaca kembali jejak kebijakan Bandara JHN.
Kita tidak sedang sekadar mengingat bagaimana sebuah bandara dibangun. Kita sedang mencari tahu ke mana seluruh keputusan itu hendak membawa Madina.
Jika JHN hanya menjadi tempat pesawat mendarat dan berangkat, maka kita baru menyelesaikan sebagian pekerjaan.
Jika JHN mampu menghasilkan kegiatan ekonomi, kita mulai mendapatkan manfaat pembangunan.
Tetapi jika JHN mampu menjadi titik temu manusia, pengetahuan, ekonomi dan kebudayaan antara Sumatera Utara dan Sumatera Barat—antara Angkola dan Minang—maka kita sedang berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih besar.
Kita sedang membangun sebuah epicentrum. Maka sudah waktunya pertanyaan tentang JHN kita naikkan kelasnya.
Bukan lagi: “Berapa penumpang yang bisa kita dapat?”
Tetapi: “Peradaban seperti apa yang ingin kita hadirkan di sekitar bandara ini?”
Bukan lagi: “Bagaimana agar orang Madina menggunakan JHN?”
Melainkan: “Bagaimana membuat orang dari Angkola, Tabagsel, Sumatera Utara, dan Minangkabau, Sumatera Barat, mempunyai alasan untuk datang, bertemu dan menciptakan sesuatu yang bermakna di Madina?”
Jika pertanyaan itu mulai dijawab melalui kebijakan, aktivitas, investasi dan jaringan mobilitas, maka jejak kebijakan yang kita telusuri dalam tulisan pertama memperoleh arah baru.
Yakni, sebuah titik yang mempertemukan berbagai kepentingan. JHN tidak cukup hanya berada di antara Kualanamu dan Minangkabau.
JHN harus menjadi alasan mengapa perjalanan di antara keduanya mempunyai tujuan tersendiri di Madina. Dan tidak cukup hanya berada di antara Angkola dan Minang.
Ia harus menjadi ruang tempat keduanya bertemu, berinteraksi dan melahirkan energi baru.
Mungkin di situlah sesungguhnya jejak kebijakan Bandara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution menemukan tujuan akhirnya:
Bukan sekadar membangun sebuah bandara. Tetapi membangun sebuah epicentrum peradaban untuk masa depan.***
(Penulis adalah Koordinator Mandailing Epicentrum)
