Wartatrans.com, JAKARTA – Modernisasi pasar rakyat yang dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak lagi cukup mengandalkan pembangunan fisik.
Di tengah ekspansi ritel modern dan perdagangan digital, BUMD dituntut mentransformasi pengelolaan pasar agar tetap menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok, penggerak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus penyumbang pertumbuhan ekonomi daerah.
Kementerian Perdagangan mencatat Indonesia memiliki 16.175 pasar rakyat. Sepanjang 2014–2024, pemerintah telah membangun dan merevitalisasi 5.234 pasar, atau sekitar 32,4 persen dari total pasar rakyat.
Hingga Desember 2025, baru 124 pasar yang mengantongi Sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI). Data tersebut menunjukkan modernisasi tata kelola masih tertinggal dibanding pembangunan fisik sehingga daya saing dan kualitas layanan pasar belum merata.
Pasar rakyat memiliki nilai ekonomi yang besar. Sektor perdagangan besar dan eceran menyumbang nilai tambah sekitar Rp2.153 triliun atau 13,08 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hingga triwulan III 2024.
Selain itu, sekitar 11 juta pedagang beraktivitas di 13.450 pasar rakyat, menjadikan pasar sebagai salah satu penggerak utama distribusi pangan, perputaran uang, dan ekonomi masyarakat.
Sejumlah pemerintah daerah mulai mempercepat transformasi tersebut dengan mempercayakan pengelolaan pasar kepada BUMD agar revitalisasi tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga meningkatkan kinerja bisnis dan pelayanan.
Salah satu contohnya terlihat di Kota Bekasi. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto pada Senin (22/6/2026) menyerahkan pengelolaan Pasar Baru kepada PT Mitra Patriot (Perseroda) untuk membenahi kemacetan, meningkatkan kebersihan, menata pedagang, dan memperbaiki pelayanan pasar.
“Kami tidak mengambil ruang usaha pedagang. Justru kami ingin pedagang memiliki tempat yang lebih baik sehingga usahanya bisa berkembang,” ujarnya.
“Kalau pasar bersih, nyaman, tertata, masyarakat akan datang. Ketika masyarakat datang, pedaganglah yang paling merasakan manfaatnya.”
Keberhasilan pengelolaan pasar secara profesional juga tercermin dari Perumda Pasar Jaya di DKI Jakarta. Berdasarkan laporan keuangan 2025, perusahaan tersebut membukukan aset Rp3,58 triliun, pendapatan usaha Rp1,122 triliun, dan laba bersih Rp25,19 miliar.
Kinerja tersebut menunjukkan pengelolaan pasar rakyat dapat berkembang menjadi bisnis daerah yang sehat tanpa meninggalkan fungsi pelayanan publik.
Bersama Bank Indonesia dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Perumda Pasar Jaya juga berperan menjaga kelancaran pasokan serta stabilitas harga pangan.
Meski demikian, tantangan modernisasi masih kompleks. Perubahan perilaku konsumen yang beralih ke ritel modern dan perdagangan digital, keterbatasan modal investasi BUMD, rendahnya pemanfaatan teknologi oleh pedagang, serta persoalan kemacetan, parkir, sanitasi, dan penataan pedagang kaki lima membuat banyak pasar yang telah direvitalisasi belum mampu meningkatkan jumlah pengunjung maupun omzet pedagang.
Pengamat ekonomi Universitas Jember Adhitya Wardhono mengatakan pada Jumat (17/7/2026) transformasi pasar harus dibarengi peningkatan kapasitas pedagang melalui teknologi.
“Dukungan utama dapat diberikan melalui pelatihan digital dan perbaikan pencatatan usaha. Pedagang juga perlu dibantu agar dapat menggunakan pembayaran non-tunai dan memasarkan produknya melalui kanal daring seperti QRIS,” ujarnya.
Ke depan, keberhasilan modernisasi pasar rakyat akan diukur bukan hanya dari banyaknya bangunan yang direvitalisasi, melainkan dari meningkatnya omzet pedagang, bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), terjaganya stabilitas harga pangan, serta kemampuan BUMD menjadikan pasar rakyat sebagai pusat perdagangan yang kompetitif di era ekonomi digital. (Artha Tidar)
