Menu ✖

Mode Gelap
H. Fikri Hudi Oktiarwan Dukung Penetapan UMP 2027 Berbasis Kebutuhan Hidup Layak: Upah Layak Adalah Martabat Pekerja PNM Perluas Pembiayaan Mekaar Berbunga 8 Persen, Perempuan Prasejahtera Dapat Akses Modal Lebih Murah Clifford Ndandarmana Pastikan Aspirasi Masyarakat Fakfak Menjadi Prioritas Program 2027 ADE siap Kembangkan Bengkel Pesawat di Indonesia ADE jadi Penyedia Layanan Perawatan Rutin Armada TransNusa di Jakarta dan Bali Menjajal Simulator LRT Jabodebek di OCC Jatimulya, Begini Pelatihan Petugas Train Attendant

EKOBIS

BUMD Dituntut Ubah Model Bisnis saat Modernisasi 16 Ribu Pasar Rakyat

badge-check


 Pasar rakyat Perbesar

Pasar rakyat

Wartatrans.com, JAKARTA – Modernisasi pasar rakyat yang dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak lagi cukup mengandalkan pembangunan fisik.

Di tengah ekspansi ritel modern dan perdagangan digital, BUMD dituntut mentransformasi pengelolaan pasar agar tetap menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok, penggerak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus penyumbang pertumbuhan ekonomi daerah.

Kementerian Perdagangan mencatat Indonesia memiliki 16.175 pasar rakyat. Sepanjang 2014–2024, pemerintah telah membangun dan merevitalisasi 5.234 pasar, atau sekitar 32,4 persen dari total pasar rakyat.

Hingga Desember 2025, baru 124 pasar yang mengantongi Sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI). Data tersebut menunjukkan modernisasi tata kelola masih tertinggal dibanding pembangunan fisik sehingga daya saing dan kualitas layanan pasar belum merata.

Pasar rakyat memiliki nilai ekonomi yang besar. Sektor perdagangan besar dan eceran menyumbang nilai tambah sekitar Rp2.153 triliun atau 13,08 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hingga triwulan III 2024.

Selain itu, sekitar 11 juta pedagang beraktivitas di 13.450 pasar rakyat, menjadikan pasar sebagai salah satu penggerak utama distribusi pangan, perputaran uang, dan ekonomi masyarakat.

Sejumlah pemerintah daerah mulai mempercepat transformasi tersebut dengan mempercayakan pengelolaan pasar kepada BUMD agar revitalisasi tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga meningkatkan kinerja bisnis dan pelayanan.

Salah satu contohnya terlihat di Kota Bekasi. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto pada Senin (22/6/2026) menyerahkan pengelolaan Pasar Baru kepada PT Mitra Patriot (Perseroda) untuk membenahi kemacetan, meningkatkan kebersihan, menata pedagang, dan memperbaiki pelayanan pasar.

“Kami tidak mengambil ruang usaha pedagang. Justru kami ingin pedagang memiliki tempat yang lebih baik sehingga usahanya bisa berkembang,” ujarnya.

“Kalau pasar bersih, nyaman, tertata, masyarakat akan datang. Ketika masyarakat datang, pedaganglah yang paling merasakan manfaatnya.”

Keberhasilan pengelolaan pasar secara profesional juga tercermin dari Perumda Pasar Jaya di DKI Jakarta. Berdasarkan laporan keuangan 2025, perusahaan tersebut membukukan aset Rp3,58 triliun, pendapatan usaha Rp1,122 triliun, dan laba bersih Rp25,19 miliar.

Kinerja tersebut menunjukkan pengelolaan pasar rakyat dapat berkembang menjadi bisnis daerah yang sehat tanpa meninggalkan fungsi pelayanan publik.

Bersama Bank Indonesia dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Perumda Pasar Jaya juga berperan menjaga kelancaran pasokan serta stabilitas harga pangan.

Meski demikian, tantangan modernisasi masih kompleks. Perubahan perilaku konsumen yang beralih ke ritel modern dan perdagangan digital, keterbatasan modal investasi BUMD, rendahnya pemanfaatan teknologi oleh pedagang, serta persoalan kemacetan, parkir, sanitasi, dan penataan pedagang kaki lima membuat banyak pasar yang telah direvitalisasi belum mampu meningkatkan jumlah pengunjung maupun omzet pedagang.

Pengamat ekonomi Universitas Jember Adhitya Wardhono mengatakan pada Jumat (17/7/2026) transformasi pasar harus dibarengi peningkatan kapasitas pedagang melalui teknologi.

“Dukungan utama dapat diberikan melalui pelatihan digital dan perbaikan pencatatan usaha. Pedagang juga perlu dibantu agar dapat menggunakan pembayaran non-tunai dan memasarkan produknya melalui kanal daring seperti QRIS,” ujarnya.

Ke depan, keberhasilan modernisasi pasar rakyat akan diukur bukan hanya dari banyaknya bangunan yang direvitalisasi, melainkan dari meningkatnya omzet pedagang, bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), terjaganya stabilitas harga pangan, serta kemampuan BUMD menjadikan pasar rakyat sebagai pusat perdagangan yang kompetitif di era ekonomi digital. (Artha Tidar)

Baca Lainnya

PNM Perluas Pembiayaan Mekaar Berbunga 8 Persen, Perempuan Prasejahtera Dapat Akses Modal Lebih Murah

19 November 2026 - 14:58 WIB

ADE siap Kembangkan Bengkel Pesawat di Indonesia

19 November 2026 - 13:50 WIB

ADE jadi Penyedia Layanan Perawatan Rutin Armada TransNusa di Jakarta dan Bali

19 November 2026 - 13:42 WIB

Mitigasi Gangguan Sistem Logistik, IPC TPK dan KPU Bea Cukai Tanjung Priok Sepakati BCP E-Seal

19 November 2026 - 11:14 WIB

Dukung Elektronifikasi Transportasi Bank Indonesia, Porsi Transaksi Nontunai DAMRI Mencapai 78,9 Persen Pada Oktober 2026

18 November 2026 - 17:37 WIB

IDSurvey Gandeng ARPI Perkuat Rantai Dingin demi Menjaga Kualitas Produk

18 November 2026 - 17:28 WIB

Jasa Raharja dan PMI Perkuat Kolaborasi Pelayanan Kemanusiaan

18 November 2026 - 16:05 WIB

Dorong Semangat Generasi Muda, IPCC Hadirkan Pelindo Mengajar 2026 di SMAN 4 Pontianak

18 November 2026 - 12:15 WIB

Honor of Kings Gelar Turnamen Dunia di Jakarta, Kreator Lokal Berpeluang Tembus Pasar Internasional

18 November 2026 - 09:58 WIB

KKP Teken Pernyataan Bersama Pengembangan Karbon Biru di COP31

18 November 2026 - 09:24 WIB

Trending di EKOBIS