Oligarki Terusik, Kepentingan Asing Dibatasi, Rakyat Menjadi Prioritas
Wartatrans.com, JAKARTA — Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi periode yang penuh dinamika. Di tengah berbagai program strategis yang dijalankan pemerintah, kritik, polemik, dan pertarungan opini politik terus bermunculan di ruang publik.
Pertanyaannya, mengapa pemerintahan Prabowo terus menjadi sorotan dan menghadapi tekanan politik? Apakah semuanya merupakan bagian dari dinamika demokrasi, atau ada pula benturan kepentingan yang ikut mewarnai pertarungan politik nasional?
Menurut saya, ada tiga aspek penting yang layak dicermati: kepentingan oligarki, persaingan kepentingan asing, dan arah kebijakan pemerintah yang berupaya menempatkan rakyat sebagai salah satu prioritas pembangunan.
Pertama, oligarki yang tidak lagi leluasa.
Selama bertahun-tahun, hubungan antara kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi menjadi persoalan penting dalam demokrasi Indonesia. Ketika pemerintah berupaya memperkuat penegakan hukum, memberantas korupsi, membenahi tata kelola sumber daya alam, serta memastikan kekayaan negara memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat, kepentingan kelompok tertentu berpotensi terdampak.
Jika agenda tersebut dijalankan secara konsisten, resistensi dari pihak-pihak yang merasa kehilangan keuntungan atau pengaruh bukanlah sesuatu yang mustahil. Namun, dugaan adanya kelompok yang sengaja menggoyang pemerintahan tetap harus dibuktikan melalui fakta dan data, bukan sekadar asumsi politik.
Kedua, kepentingan asing yang harus berhadapan dengan kepentingan nasional.
Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah, pasar yang besar, dan posisi strategis dalam perekonomian dunia. Kondisi ini menjadikan Indonesia tujuan investasi sekaligus arena persaingan kepentingan global.
Pemerintahan Prabowo membawa agenda ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, dan penguatan industri nasional. Kebijakan tersebut mencerminkan upaya memperbesar nilai tambah di dalam negeri serta memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan ekonomi internasional.
Indonesia tetap membutuhkan investasi asing. Namun, investasi harus memberikan manfaat nyata, membuka lapangan kerja, membawa teknologi, meningkatkan nilai tambah, dan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat.
Dalam konteks ini, ketegasan pemerintah menjaga kepentingan nasional menjadi penting. Kepentingan bisnis pihak luar tidak boleh ditempatkan di atas kedaulatan negara. Meski demikian, setiap perbedaan kebijakan dengan investor asing tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai upaya menggoyang presiden.
Ketiga, rakyat harus menjadi prioritas pembangunan.
Pemerintah menjalankan berbagai program yang ditujukan untuk memperluas manfaat pembangunan, mulai dari Makan Bergizi Gratis, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Pesan yang ingin dibangun adalah bahwa pembangunan tidak boleh hanya dinikmati oleh kelompok yang memiliki modal dan akses kekuasaan. Petani, nelayan, pelaku UMKM, pekerja, masyarakat kecil, dan generasi muda harus memperoleh kesempatan yang lebih baik.
Namun, keberpihakan kepada rakyat tidak cukup dibuktikan melalui pidato dan slogan. Hasilnya harus dirasakan melalui harga kebutuhan pokok yang terjangkau, lapangan kerja yang bertambah, pelayanan publik yang membaik, pendidikan yang semakin mudah diakses, dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat.
Program pemerintah pun harus dievaluasi secara terbuka. Ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan, transparansi anggaran, dan dugaan penyimpangan wajib ditangani secara serius. Dengan demikian, agenda kerakyatan tidak berhenti sebagai janji politik.
Lantas, apakah ketiga faktor tersebut menjadi penyebab pemerintahan Prabowo terus digoyang?
Bagi saya, pertanyaan ini layak menjadi bahan perenungan politik. Benturan kepentingan ekonomi, persaingan elite, dan perbedaan arah kebijakan memang dapat mewarnai dinamika kekuasaan. Namun, tekanan terhadap pemerintah juga bisa muncul akibat persoalan nyata, kritik masyarakat, perbedaan politik, maupun kekecewaan terhadap pelaksanaan program.
Karena itu, tidak tepat jika setiap kritik langsung dianggap sebagai upaya menjatuhkan presiden. Kritik merupakan bagian penting dari demokrasi dan pengawasan kekuasaan. Yang perlu dibedakan adalah kritik berbasis fakta dengan fitnah, manipulasi informasi, dan propaganda yang sengaja menyesatkan publik.
Presiden Prabowo tidak membutuhkan pembelaan yang menutup mata terhadap kekurangan. Yang dibutuhkan adalah pemerintahan yang berani membuktikan hasil kerja, memperbaiki kesalahan, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, menjaga kedaulatan negara, dan memastikan pembangunan benar-benar dirasakan rakyat.
Jika pemerintah mampu mempersempit ruang korupsi, memperkuat ekonomi nasional, menjaga sumber daya strategis, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kepercayaan publik akan tumbuh melalui hasil nyata.
Pada akhirnya, kekuatan seorang presiden bukan diukur dari kemampuannya membungkam kritik, melainkan dari keberaniannya menghadapi persoalan dan menghadirkan perubahan.
Oligarki tidak boleh mengendalikan kepentingan negara. Kepentingan asing tidak boleh mengalahkan kedaulatan nasional. Dan rakyat tidak boleh hanya dijadikan slogan dalam pertarungan politik.
Inilah tantangan sekaligus ukuran keberhasilan pemerintahan Prabowo: seberapa jauh kekuasaan digunakan untuk melindungi kepentingan bangsa, memperkuat kemandirian nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Catatan akhirnya sederhana: rakyat harus menjadi tujuan pembangunan, bukan sekadar alasan untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan.***
(Refleksi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.)
