Wartatrans.con, DEPOK — Pemeeintah Kota (Pemkot) Depok l, akhirnya menaikkan taruhan. Tahun kedua Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) resmi diperluas ke 52 SMP/MTs dan 22 PAUD.
MoU diteken pada Jumat (12/6/ 2026), di Balai Kota Depok, dengan target 3.600 siswa SMP/MTs dan 1.100 anak PAUD masuk kelas tanpa bayar.
Angkanya memang sedap didengar. Tapi publik Depok sudah cukup kenyang dengan program yang besar di spanduk, tumpul di lapangan.
Logikanya sederhana. Sekolah negeri penuh, swasta mahal. Pemkot memotong simpul masalah itu lewat APBD. Orang tua tak perlu lagi memilih antara utang atau putus sekolah. Supian Suri menyebut ini bukan sekadar subsidi.
“Karena kita ingin bukan hanya menampung anak-anak kita pada sekolah, tetapi kita ingin meningkatkan kualitas, baik guru-gurunya maupun kualitas anak-anak kita. Jadi ini menjadi program lanjutan tahun ke-2 buat Rintisan Sekolah Swasta Gratis. Total sekolah swasta gratis kita di Kota Depok kurang lebih sudah ada 52 sekolah, level SMP dan untuk PAUD ada 22 PAUD yang menandatangani kontrak MoU dengan kita,” ujarnya usai penandatanganan.
Klaim kualitas jadi ujian berat. Pemkot menggandeng Universitas Negeri Jakarta, dan berencana MoU dengan Universitas Islam Internasional Indonesia.
Supian optimistis: “Artinya nanti kualitas sekolah swasta gratis, baik Sanawiyah maupun SMP, enggak kalah dengan negeri. Harapannya dengan ikhtiar ini, kualitas pendidikan anak-anak kita baik di negeri maupun swasta bisa kita maksimalkan.” Optimisme itu boleh. Tapi orang tua butuh bukti, bukan janji kerja sama di atas kertas.
Aturan teknisnya rapi. Satu rombongam belajar (rombel), maksimal diisi 32 siswa, dan pesebaran di 74 sekolah menutup seluruh kecamatan dari Bojongsari sampai Cilodong.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Wahid Suryono menyebut, hal ini menjadi konsep pemerataan. Masalahnya, pemerataan tanpa pengawasan hanya akan melahirkan sekolah gratis rasa subsidi. Anak masuk, tapi mutu Pendidikan jalan di tempat.
Karena itu kritik Aktivis Pendidikan Kota Depok, Eman Sutriadi, tepat sasaran. Ia mengapresiasi ekspansi RSSG, tapi menampar halus Pemkot agar tidak terlena kuantitas.
“Keberhasilan RSSG harus diukur dari kualitas layanan yang diberikan kepada siswa. Pemkot harus tegas dalam pengawasan pungutan liar dan secara intensif mengubah persepsi masyarakat agar sekolah swasta gratis memiliki prestise dan kualitas yang setara dengan sekolah negeri,” tegas Eman.
Kata kuncinya dua: tegas dan setara. Tegas memberangus pungli yang masih jadi penyakit kronis sekolah swasta. Setara dalam arti kurikulum, mutu guru, dan hasil ujian tidak boleh berbeda kasta dengan SMP negeri favorit.
Kalau 52 sekolah itu akhirnya cuma jadi tempat penampungan siswa buangan karena negeri penuh, maka program ini gagal.
Depok sedang menguji hipotesa berani. Gratiskan biaya, samakan kualitas, maka stigma “sekolah swasta nomor dua” akan runtuh. Hipotesa itu bisa jadi rujukan nasional. Tapi bisa juga jadi catatan buruk kalau Pemkot hanya sibuk menghitung jumlah MoU, lupa memeriksa apa yang terjadi di dalam kelas setiap hari.**** (Artha Tidar)
