Wartatrans.com, JAKARTA – PT Produksi Film Negara (Persero) atau PFN menargetkan bioskop negara Sinewara meluncur pada 2027.
Hingga Agustus 2026, proyek tersebut masih dalam tahap pematangan, sementara kondisi keuangan PFN dan kebutuhan membangun model bisnis berkelanjutan menjadi tantangan.
Direktur Utama PFN Riefian Fajarsyah mengatakan, target peluncuran Sinewara diarahkan pada tahun depan.
“Insya Allah tahun depan,” kata Ifan di Kantor Badan Pengaturan BUMN, Jakarta, Senin (17/8/2026).
Menurutnya, proyek tersebut belum masuk tahap final karena PFN masih mematangkan konsepnya.
“Sinewara still on progress, masih dalam penggodokan, kita mematangkan dulu agar produk ini begitu keluar sudah menjadi produk yang matang dan siap dirilis,” ujarnya.
Rencana Sinewara diperkenalkan sebagai proyek untuk memperluas akses layar bioskop.
PFN menyebut Indonesia hanya memiliki sekitar 2.400 layar dan penyebarannya belum merata, dengan hanya sekitar 25% sampai 30% kabupaten dan kota yang memiliki bioskop.
Namun penambahan layar tidak otomatis menjamin bisnis bioskop menguntungkan. Skala jaringan, jumlah penonton, lokasi, serta kemampuan mengembangkan pendapatan di luar tiket ikut menentukan keekonomian bisnis tersebut.
Gambaran itu terlihat dari kinerja PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk atau Cinema XXI. Hingga semester I-2026, Cinema XXI membukukan pendapatan Rp2,6 triliun dan laba bersih Rp201 miliar, dengan 269 bioskop dan 1.395 layar di 55 kota dan 30 kabupaten.
Direktur Utama Cinema XXI Suryo Suherman mengatakan, perusahaan terus memperkuat bisnis dengan mengembangkan berbagai sumber pendapatan.
“Perseroan akan terus memperkuat fundamental bisnis, mengoptimalkan berbagai potensi lini pendapatan (revenue stream), serta memperluas jangkauan layanan,” ujarnya dalam laporan kinerja semester I-2026.
Pada periode tersebut, tiket menyumbang sekitar 60,2% pendapatan Cinema XXI, makanan dan minuman 33,7%, sedangkan iklan, platform digital, dan penyelenggaraan acara menyumbang 6,1%. Struktur ini menunjukkan bisnis bioskop tidak hanya bergantung pada tiket.
Persoalan kapasitas layar juga terlihat di DKI Jakarta. Jumlah layar bioskop turun dari 432 pada 2019 menjadi 368 per April 2026.
Kondisi ini menunjukkan pertumbuhan produksi film belum selalu diikuti pertumbuhan kapasitas penayangan.
Masalah itu bukan hanya soal jumlah gedung, tetapi juga bagaimana layar dan slot tayang dikelola agar film memiliki kesempatan menjangkau penonton. Karena itu, Sinewara perlu ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem sinema, bukan sekadar proyek penambahan layar.
Di sisi lain, laporan keuangan audited PFN 2024 menunjukkan pendapatan perusahaan Rp12,46 miliar dan rugi bersih Rp3,81 miliar. Total aset PFN sekitar Rp39,03 miliar, sedangkan liabilitas mencapai Rp43,24 miliar sehingga terdapat defisiensi modal sekitar Rp4,21 miliar.
Kondisi tersebut membuat sumber pendanaan dan skala usaha menjadi faktor penting sebelum Sinewara masuk tahap pembangunan. PFN perlu memastikan investasi bioskop mampu menghasilkan arus pendapatan untuk menopang operasional dan pengembangan jaringan.
Jika Sinewara menjadi pilot project untuk direplikasi ke daerah, kemampuan PFN membangun model pendanaan dan kemitraan menjadi penentu berikutnya, bukan hanya kelayakan satu lokasi.
Dengan target 2027, Sinewara harus membuktikan bahwa perluasan akses layar dapat berjalan seiring dengan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. (Artha Tidar)
