Wartatrans.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus memperkuat pengawasan terhadap pelayanan navigasi penerbangan untuk mendukung kelancaran operasi angkutan udara pada periode Natal tahun 2025 dan tahun Baru (Nataru) 2026.
Pengawasan ini untuk memastikan seluruh layanan navigasi, informasi cuaca, serta kesiapan personel berada pada kondisi optimal, sejalan dengan prinsip keselamatan, keamanan, layanan, dan kepatuhan (3S+1C).
Dalam dua periode Nataru terakhir, tercatat beberapa kejadian keselamatan, di mana sekitar 40% terjadi pada fase pendaratan.
Dari kejadian tersebut, 55% dipicu faktor cuaca, seperti tail wind, cross wind, wind shear, rendahnya visibilitas, dan intensitas hujan.
“Berdasarkan informasi BMKG per 2 Oktober 2025, periode Nataru tahun ini juga diperkirakan bertepatan dengan puncak curah hujan tertinggi, sehingga faktor cuaca tetap menjadi tantangan utama,” ujar Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa, Kamis (20/11/2025).
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Ditjen Perhubungan Udara memfokuskan pengawasan pada tiga aspek utama, yaitu:
1. prosedur dan fasilitas operasional penerbangan (yg dilakunan bersama AirNav Indonesia);
2. kualitas informasi cuaca (dilakukan bersama BMKG), dan;
3. kesiapan SDM navigasi dan meteorologi.
Pengawasan dilaksanakan sejak minggu ke-empat Oktober hingga minggu pertama Desember 2025 di seluruh bandara, yang menjadi wilayah kerja Otoritas Bandar Udara (OBU) Wilayah I – X.
Pada AirNav Indonesia, pengawasan difokuskan pada ketersediaan mekanisme penanganan penumpukan trafik, pengaturan operasi saat cuaca buruk, kesiapan penggunaan runway, prosedur go-around dan holding, serta ketersediaan fasilitas bantu pendaratan dan fasilitas surveillance.
Pengawasan juga memastikan ketersediaan informasi cuaca terkini, alur penyampaian pilot report kepada pelayanan meteorologi, kesiapan personel navigasi, serta implementasi rekomendasi hasil investigasi sebelumnya.
Pengawasan di BMKG diarahkan untuk memastikan kelancaran komunikasi real-time antara BMKG dan unit ATS, tersedianya informasi cuaca yang cepat dan akurat, fasilitas pengamatan cuaca yang berfungsi baik, serta kecukupan personel yang bertugas selama masa operasi.
“Hingga awal Desember 2025, akan dilaksanakan sebanyak 118 pengawasan, terdiri dari 32% yang telah selesai, 13% sedang berjalan, dan 55% diperkirakan selesai awal Desember 2025,” ungkapnya.
Proses pengawasan ini melibatkan 105 personel inspektur navigasi penerbangan di seluruh Indonesia.
Dari kegiatan yang telah selesai, 38 lokasi dinyatakan 100% siap mendukung operasi Nataru yang lain menunggu laporan hasil pengawasan.
Tiga isu utama yang muncul dari proses pengawasan adalah terkait fasilitas navigasi penerbangan, fasilitas pengamatan navigasi penerbangan, dan kecukupan personel pada jam-jam tertentu.
“Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Ditjen Perhubungan Udara menerapkan beberapa langkah mitigasi, antara lain pengaturan layanan melalui prosedur alternatif, ground inspection berkala, peningkatan awareness melalui observasi visual dan komunikasi penerbangan, serta penyesuaian jadwal dinas personel navigasi,” beber dia.
Menurut Lukman, pengawasan navigasi merupakan elemen penting dalam menjamin kelancaran operasi Nataru.
“Kesiapan navigasi dan informasi cuaca memiliki peran krusial dalam menjaga keselamatan penerbangan, terutama pada periode cuaca ekstrem. Pengawasan ini memastikan seluruh fasilitas dan personel berada pada kondisi siap operasi,” ujarnya.
Untuk menghadapi potensi cuaca ekstrem selama periode Nataru, Lukman menghimbau agar masyarakat memahami bahwa hujan dengan intensitas tinggi, angin kencang, maupun jarak pandang rendah dapat mempengaruhi jadwal penerbangan.
Penumpang disarankan tiba lebih awal di bandara dan selalu memantau informasi resmi dari maskapai terkait kemungkinan penyesuaian waktu keberangkatan.
Seluruh langkah operasional dilakukan dengan mengutamakan keselamatan penerbangan.
“Kami berharap masyarakat dapat memahami dan mengantisipasi kemungkinan perubahan jadwal akibat kondisi cuaca, serta selalu mengutamakan informasi resmi dari maskapai. Setiap keputusan operasional diambil demi keselamatan bersama, dan karena itu koordinasi antara regulator, AirNav Indonesia, BMKG, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi sangat penting untuk menghadapi dinamika cuaca dan peningkatan trafik selama Nataru,” imbuh dia.
Melalui pengawasan menyeluruh, tindak lanjut berkelanjutan, serta koordinasi yang solid di seluruh lini layanan, Ditjen Hubud menegaskan komitmennya untuk memastikan operasional penerbangan pada Nataru 2025/2026 berjalan selamat, aman, nyaman, dan patuh terhadap ketentuan. (omy)
