Wartatrans.com, BOGOR – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS, Haji Fikri Hudi Oktiarwan giat pengawasan pemerintahan di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, pada Sabtu, 8 Agustus 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Haji Fikri berdialog langsung dengan masyarakat dan menyerap berbagai aspirasi, khususnya mengenai persoalan lingkungan dan pelayanan publik yang masih dirasakan warga, termasuk di kawasan Perumahan Ciomas Permai.
Berbagai pertanyaan dan keluhan warga disampaikan secara terbuka. Haji Fikri berupaya memberikan penjelasan sekaligus mendorong agar setiap persoalan yang muncul dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian warga adalah banjir dan luapan air saat hujan deras. Kondisi geografis serta keberadaan aliran sungai di sekitar kawasan membuat masyarakat khawatir terhadap potensi banjir yang datang secara cepat.
Persoalan banjir memang menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian serius di Kecamatan Ciomas. Pada Mei 2026, hujan deras menyebabkan genangan di sejumlah wilayah Ciomas. Pemerintah Kecamatan Ciomas saat itu menyebut hampir seluruh desa dan kelurahan terdampak genangan, sementara sebuah jembatan di Desa Ciapus juga dilaporkan ambruk akibat kejadian tersebut.
Menurut Haji Fikri, penanganan banjir tidak cukup hanya dilakukan ketika bencana terjadi. Diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh melalui pembenahan drainase, normalisasi dan pemeliharaan aliran air, pengawasan kawasan bantaran sungai, serta penguatan mitigasi bencana di tingkat masyarakat.
“Persoalan lingkungan harus kita lihat secara menyeluruh. Bukan hanya bagaimana menangani banjir ketika sudah terjadi, tetapi bagaimana mencegah dan mengurangi risikonya sejak awal,” ujar Haji Fikri dalam dialog bersama warga.
Selain banjir, warga juga menyampaikan persoalan pengelolaan sampah. Penumpukan sampah liar menjadi persoalan lingkungan yang tidak hanya mengganggu estetika kawasan, tetapi juga berpotensi menimbulkan bau dan mengganggu kesehatan masyarakat.
Menurut Haji Fikri, persoalan sampah membutuhkan sinergi antara pemerintah, pengelola lingkungan, pengurus wilayah, dan masyarakat. Sistem pengangkutan harus berjalan baik, sementara kesadaran warga untuk membuang dan memilah sampah pada tempatnya juga perlu terus diperkuat.
Ia menilai akses jalan yang menjadi jalur kendaraan pengangkut sampah juga harus menjadi perhatian agar pelayanan persampahan tidak terhambat. Persoalan lain yang mendapat perhatian adalah pelayanan air bersih, mulai dari distribusi, tekanan air hingga persoalan pencatatan meter dan tagihan pelanggan.
Bukan Persoalan Baru Bagi Warga Ciomas Permai
Pada 2023, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan melakukan pemeriksaan meteran setelah warga mengeluhkan lonjakan tagihan. Dari pemeriksaan terhadap tujuh rumah secara acak ketika itu, ditemukan adanya perbedaan antara volume yang tercatat pada meteran dan volume air yang keluar.
Kajian akademik IPB mengenai sistem distribusi air bersih di Perumahan Ciomas Permai juga menunjukkan bahwa kawasan tersebut memiliki persoalan teknis pada sistem distribusi, antara lain terkait tekanan, kecepatan aliran dan headloss, meskipun kualitas air yang diteliti dinyatakan sesuai standar dan distribusi berlangsung 24 jam.
Mantan ketua DPRD Kabupaten Bogor itu menegaskan bahwa air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat sehingga pelayanan harus memenuhi aspek kuantitas, kualitas, kontinuitas, keterjangkauan, dan keadilan bagi pelanggan.
Dalam dialog tersebut, persoalan infrastruktur lingkungan turut menjadi perhatian. Kondisi jalan, jembatan, saluran air serta kawasan yang berdekatan dengan bantaran sungai perlu mendapatkan pengawasan secara berkala.
Haji Fikri mendorong pemerintah daerah agar tidak menunggu terjadinya kerusakan atau bencana baru melakukan tindakan. Pemeriksaan kondisi infrastruktur secara berkala dinilai penting untuk mengidentifikasi titik-titik rawan dan menentukan skala prioritas penanganan.
Apalagi, pada Maret 2026, kawasan sekitar Ciapus juga sempat mengalami banjir lintasan yang membawa material batu dan pasir hingga ke jalan, menunjukkan bahwa persoalan tata air dan kondisi lingkungan di kawasan tersebut membutuhkan perhatian lintas sektor.
Haji Fikri mengatakan, kegiatan pengawasan pemerintahan merupakan bagian dari tanggung jawab anggota DPRD untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Karena itu, setiap aspirasi yang disampaikan warga Ciomas Permai perlu dicatat, dikaji dan dikawal sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
“Kami hadir untuk mendengar langsung apa yang dirasakan masyarakat. Aspirasi ini tidak boleh berhenti sebagai keluhan, tetapi harus kita dorong menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kepada pemerintah serta perangkat daerah yang memiliki kewenangan,” tegasnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga lingkungan secara bersama-sama. Menurutnya, pemerintah memiliki kewajiban menghadirkan pelayanan dan infrastruktur yang baik, tetapi masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan, saluran air, sungai dan lingkungan permukiman.
Pengawasan Harus Berujung Pada Solusi
Kegiatan di Ciomas tersebut sekaligus menegaskan pentingnya pengawasan pemerintahan yang berbasis persoalan nyata di lapangan. Persoalan banjir, sampah, air bersih dan infrastruktur tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi pemerintah daerah, DPRD, pengelola layanan publik, pemerintah desa/kelurahan, pengurus lingkungan dan masyarakat.
Haji Fikri berharap hasil dialog dengan warga dapat menjadi bahan untuk memperkuat koordinasi dan mendorong penyelesaian persoalan secara bertahap, terukur, dan ¹berkelanjutan.
“Yang paling penting adalah masyarakat merasakan kehadiran pemerintah melalui pelayanan yang semakin baik dan lingkungan yang semakin aman, sehat, dan nyaman,” pungkasnya.*** (Dull)
