Wartatrans.com, JAKARTA – Tahun 2026 masih beberapa hari, namun sudah seru dengan adanya perkembangan isu transportasi yang dinamis.
Inisiatif Strategis Transportasi (INSTRAN) dan koalisi masyarakat sipil yang peduli pada perkembangan isu-isu transportasi menyoroti berbagai kebijakan nasional dan tren global yang memengaruhi sektor transportasi.
Salah satu terkait transportasi di tahun 2025 adalah kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada keberlanjutan layanan angkutan umum di berbagai daerah.
Menyikapi dinamika tersebut, INSTRAN bersama Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) menggelar diskusi terkait nasib transportasi umum di masa mendatang khususnya tahun 2026.
“Diskusi Catatan Transportasi Awal Tahun 2026 “Menjaga Keberlanjutan Layanan Angkutan Umum di Tengah Efisiensi Anggaran” menjadi bahasan menarik di awal tahun ini,” tutur Founder INSTRAN Dharmaniggtyas di Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Adapun tujuan diskusi ini adalah guna menelaah kondisi terkini layanan angkutan umum di daerah, serta prioritas anggaran dan tantangan keberlangsungan angkutan umum, dampak kebijakan efisiensi anggaran negara yang diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun 2026.
Dewan Pembina INSTRANS Prof. Bambang Susantono menyampaikan, kebutuhan transportasi, bukanlah sekadar untuk angkutan penumpang saja.
“Ya, kita juga bicara bagaimana barang pergerakan barang yang menjadi kebutuhan Kita juga harus diintegrasikan dengan pergerakan manusia, ada tiga catatan saya terkait hal tersebut,” ucap Bambang.
Pertama, tentu sesuai dengan tema pada hari ini yaitu tentang angkutan umum. Kedua transportasi di tengah bencana karena hubungannya dengan residensi ketahanan kita
“Dan yang ketiga, ada masalah-masalah polusi udara yang hingga kini menurut saya kita belum serius walaupun kalau tiap hari teman-teman cek di apa airpolution ini sering banget ya merah (pertanda kondisi buruk),” ujarnya.
Angkutan penumpang menurutnya, harus menjadi perhatian karena kebutuhan yang sudah sejak lama disuarakan, dengan tujuan mengurangi kemacetan dan juga polusi udara.
Meski hingga saat ini, dikatakannya, jumlah pengguna angkutan umum masih jauh di bawah target 60% yang diproyeksikan bisa terealisasi pada 2029.
Tarif angkutan umum saat ini juga masih menjadi ‘beban’ masyarakat, di mana rata-rata dapat menyentuh 30% dari penghasilan dalam sebulan.
“Mari coba tanya kanan-kiri, tetangga, pengeluaran untuk transportasi rata-rata mencapai 25-30% dalam sebulan,” imbuh Bambang.
“Menurut saya agak kurang sehat bagi kehidupan kota, kita bisa tekan sehingga nanti cost untuk transportasi itu bisa kita alokasikan kepada yang lain.”
Keselamatan transportasi ditegaskannya juga harus menjadi yang utama. Selain itu juga keamanan dan terakhir kenyamanan.
Untuknya dia berharap, diskusi awal tahun ini menjadi pembuka untuk tindak lanjut yang lebih serius dan nyata untuk keberlangsungan angkutan umum di tengah kebutuhan mobilitas masyarakat luas.
Pembicara lainnya yang turut menyampaikan pendapatnya yakni Nirwono Yoga, Staf Khusus Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota, Alfred Sitorus Koordinator Program KPBB, dan Yusa Cahya Permana Ketua MTI Wilayah DKI Jakarta, yang dimoderatori Heranisty Nasution, Ketua Program INSTRAN. (omy)
