Menu ✖

Mode Gelap
H. Fikri Hudi Oktiarwan Dukung Penetapan UMP 2027 Berbasis Kebutuhan Hidup Layak: Upah Layak Adalah Martabat Pekerja PNM Perluas Pembiayaan Mekaar Berbunga 8 Persen, Perempuan Prasejahtera Dapat Akses Modal Lebih Murah Clifford Ndandarmana Pastikan Aspirasi Masyarakat Fakfak Menjadi Prioritas Program 2027 ADE siap Kembangkan Bengkel Pesawat di Indonesia ADE jadi Penyedia Layanan Perawatan Rutin Armada TransNusa di Jakarta dan Bali Menjajal Simulator LRT Jabodebek di OCC Jatimulya, Begini Pelatihan Petugas Train Attendant

EKOBIS

Jakarta Jadi Rumah Mobil Listrik Nasional, Ruang Fiskal DKI Malah Susut Rp2 Triliun

badge-check


 Jakarta Jadi Rumah Mobil Listrik Nasional, Ruang Fiskal DKI Malah Susut Rp2 Triliun Perbesar

Wartatrans.com, JAKARTA – Sebanyak 63 persen mobil listrik di Indonesia kini terdaftar di Jakarta. Namun, pesatnya pertumbuhan tersebut diikuti konsekuensi fiskal yang tidak kecil. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkirakan potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dibebaskan untuk kendaraan listrik telah mencapai sekitar Rp2 triliun.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati mengatakan nilai tersebut terdiri atas potensi pembebasan PKB sekitar Rp515 miliar untuk 109.172 mobil listrik dan BBNKB sekitar Rp1,5 triliun dari 53.419 kendaraan. Meski mengurangi potensi penerimaan daerah, insentif tetap dipertahankan sebagai bagian dari kebijakan mempercepat transisi menuju transportasi rendah emisi.

Berdasarkan perhitungan dari data Bapenda, setiap mobil listrik memperoleh insentif PKB rata-rata sekitar Rp4,7 juta per tahun, sedangkan pembebasan BBNKB mencapai sekitar Rp28 juta untuk setiap kendaraan baru. Konsentrasi kendaraan listrik di Jakarta menunjukkan insentif fiskal berhasil mendorong adopsi. Namun, pada saat yang sama, beban insentif terbesar juga ditanggung pemerintah daerah dengan ruang fiskal yang semakin menyempit.

Dampak tersebut mulai terlihat pada penerimaan pajak daerah. Realisasi PKB DKI Jakarta pada 2025 mencapai sekitar Rp10,01 triliun. Dengan demikian, potensi penerimaan sekitar Rp2 triliun setara hampir 20 persen dari realisasi PKB tahun tersebut atau sekitar 4,2 persen dari target penerimaan pajak daerah. Angka ini menunjukkan transisi menuju kendaraan listrik tidak hanya berdampak pada sektor transportasi, tetapi juga mulai memengaruhi kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Mulai 2026, kendaraan listrik tidak lagi otomatis dibebaskan dari PKB dan BBNKB setelah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026. Namun, DKI Jakarta tetap memberikan keringanan melalui kebijakan daerah sebagai dukungan terhadap program nasional kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai pembebasan pajak kendaraan listrik perlu diikuti mekanisme kompensasi bagi pemerintah daerah. “Kalau pemda diminta tidak memungut pajak kendaraan listrik, apa kompensasi untuk potensi kehilangan PAD? Selama belum ada, pemda bisa saja tetap mengacu pada UU HKPD. Ini akan menimbulkan konflik aturan,” ujarnya pada April 2026.

Bapenda DKI juga mencatat sekitar 78 persen pemilik mobil listrik memiliki kendaraan lain. Meski mobil listrik yang menjadi kendaraan kedua tetap diperhitungkan dalam skema pajak progresif, pembebasan PKB dan BBNKB menunjukkan insentif saat ini lebih banyak dinikmati rumah tangga yang telah memiliki mobil.

Pengalaman sejumlah negara menunjukkan insentif kendaraan listrik umumnya bersifat sementara. Ketika pasar mulai matang, dukungan pemerintah bergeser dari pembebasan pajak menuju pembangunan infrastruktur pengisian daya dan penguatan industri. Dengan dominasi 63 persen populasi mobil listrik nasional, Jakarta kini menghadapi tantangan menjaga keseimbangan, antara percepatan transisi energi dan keberlanjutan fiskal daerah.***

(Artha Tidar)

Baca Lainnya

PNM Perluas Pembiayaan Mekaar Berbunga 8 Persen, Perempuan Prasejahtera Dapat Akses Modal Lebih Murah

19 November 2026 - 14:58 WIB

ADE siap Kembangkan Bengkel Pesawat di Indonesia

19 November 2026 - 13:50 WIB

ADE jadi Penyedia Layanan Perawatan Rutin Armada TransNusa di Jakarta dan Bali

19 November 2026 - 13:42 WIB

Mitigasi Gangguan Sistem Logistik, IPC TPK dan KPU Bea Cukai Tanjung Priok Sepakati BCP E-Seal

19 November 2026 - 11:14 WIB

Dukung Elektronifikasi Transportasi Bank Indonesia, Porsi Transaksi Nontunai DAMRI Mencapai 78,9 Persen Pada Oktober 2026

18 November 2026 - 17:37 WIB

IDSurvey Gandeng ARPI Perkuat Rantai Dingin demi Menjaga Kualitas Produk

18 November 2026 - 17:28 WIB

Jasa Raharja dan PMI Perkuat Kolaborasi Pelayanan Kemanusiaan

18 November 2026 - 16:05 WIB

Dorong Semangat Generasi Muda, IPCC Hadirkan Pelindo Mengajar 2026 di SMAN 4 Pontianak

18 November 2026 - 12:15 WIB

Honor of Kings Gelar Turnamen Dunia di Jakarta, Kreator Lokal Berpeluang Tembus Pasar Internasional

18 November 2026 - 09:58 WIB

KKP Teken Pernyataan Bersama Pengembangan Karbon Biru di COP31

18 November 2026 - 09:24 WIB

Trending di EKOBIS