Wartatrans.com, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) menandatangani Nota Kesepahaman dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam kegiatan BRIN Goes to Industry 5 di Auditorium Soemitro Djojohadikusumo, Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat riset, eksplorasi, dan adopsi teknologi perkeretaapian, termasuk pengembangan Automatic Train Protection (ATP).
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Ir. Yuliot Tanjung, M.M. dalam sambutannya menyampaikan bahwa transformasi industri Indonesia memerlukan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, lembaga riset, perguruan tinggi, dan dunia usaha.
Menurut Yuliot, penguatan riset dan inovasi menjadi bagian penting dalam mendukung industrialisasi, meningkatkan daya saing nasional, mempercepat hilirisasi, serta menghasilkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Pemerintah juga memiliki peran dalam membangun ekosistem yang mendukung pengembangan teknologi dan struktur industri nasional.
Memasuki era Industry 5.0, pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial perlu berjalan bersama dengan penguatan sumber daya manusia dan perhatian terhadap aspek sosial. Kolaborasi riset dan industri diharapkan dapat mendukung transformasi ekonomi sekaligus menjawab kebutuhan energi, keberlanjutan, dan perkembangan industri nasional.
Nota Kesepahaman dari pihak KAI ditandatangani oleh Direktur Portofolio Manajemen dan Teknologi Informasi KAI I Gede Darmayusa. Penandatanganan menjadi bagian dari rangkaian kerja sama BRIN dengan sejumlah pelaku industri untuk mempercepat pemanfaatan hasil riset dalam kegiatan operasional dan pengembangan teknologi.
Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN Dr. R. Hendrian, M.Sc. dalam laporannya menyampaikan bahwa BRIN Goes to Industry 5 dirancang untuk memperkuat kerangka kolaborasi antara lembaga riset dan industri. Kegiatan tersebut mencakup diskusi teknis, business matching, showcasing hasil riset, serta pertemuan langsung antara peneliti dan pelaku usaha dengan melibatkan sekitar 135 industri.
Kepala BRIN Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si. dalam sambutannya menekankan pentingnya memastikan hasil riset dapat dimanfaatkan oleh industri serta menghasilkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Kolaborasi antara peneliti, pemerintah, dan dunia usaha diharapkan dapat mempercepat lahirnya inovasi yang aplikatif, meningkatkan produktivitas, membuka peluang usaha, serta mendukung pengurangan emisi dan pengelolaan lingkungan.
Direktur Portofolio Manajemen dan Teknologi Informasi KAI I Gede Darmayusa mengatakan, pengembangan ATP memerlukan tahapan kajian, pengujian, dan evaluasi yang terukur karena harus menyesuaikan kondisi operasional perkeretaapian di Indonesia.
“Keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam setiap proses adopsi teknologi di KAI. Kolaborasi bersama BRIN memberi ruang bagi kami untuk menguji berbagai alternatif teknologi berbasis riset sehingga keputusan implementasinya memiliki landasan teknis, operasional, dan keselamatan yang kuat,” ujar I Gede.
ATP merupakan sistem proteksi perjalanan kereta api yang memiliki tiga fungsi utama, yaitu mencegah kereta api melewati sinyal dalam kondisi berhenti atau Signal Passed at Danger, mengawasi kecepatan perjalanan, serta menyampaikan informasi operasional kepada masinis.
Sistem tersebut memerlukan integrasi antara perangkat yang terpasang pada prasarana dan perangkat onboard pada lokomotif atau kereta berpenggerak.
Pengembangan teknologi tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2014 mengenai kewajiban implementasi Sistem Kendali Kereta Otomatis. Dalam pembagian tanggung jawabnya, pengelola prasarana menentukan sistem yang dipasang pada jalur, sedangkan operator sarana memasang perangkat onboard yang kompatibel dengan sistem tersebut.
KAI dan BRIN akan menggunakan pendekatan Proof of Product sebagai tahap validasi sebelum menentukan teknologi ATP yang akan diadopsi. Pendekatan ini digunakan untuk memvalidasi fungsi, integrasi, dan kinerja teknologi pada kondisi yang merepresentasikan operasi KAI, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan, memetakan risiko, serta menyusun kebutuhan penyesuaian dan mitigasi.
Validasi diperlukan karena lingkungan operasional KAI memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, meliputi lalu lintas kereta api yang beragam, perbedaan karakteristik sarana, variasi pola operasi, kompleksitas prasarana, kebutuhan interoperabilitas, serta penggunaan teknologi dari berbagai penyedia.
Proses tersebut juga mempertimbangkan kesiapan data, regulasi, sumber daya manusia, dan sistem pemeliharaan.
“Proof of Product memungkinkan teknologi dinilai dalam situasi operasional yang relevan. KAI dapat memahami sejak awal fungsi, antarmuka, kebutuhan integrasi, potensi risiko, serta kemampuan pemeliharaannya sebelum teknologi tersebut diterapkan dalam skala yang lebih luas,” kata I Gede.
Roadmap pengembangan ATP disusun dalam tiga tahapan. Tahap pertama dilaksanakan pada Triwulan III 2026 melalui pembentukan ATP Working Group yang melibatkan KAI dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Sejalan dengan working group tersebut, akan dilakukan kerjasama dengan BRIN, untuk kajian kondisi lokal operasional ATP antara lain standardisasi, kondisi cuaca, sambaran petir dan long maintenance sustainabilty.
Tim tersebut akan menyusun konsep adopsi ATP, kebutuhan fungsional, roadmap implementasi, kerangka kerja konsultan, kajian keberagaman sarana dan prasarana, analisis kesenjangan, serta rekomendasi teknologi.
Tahap kedua direncanakan pada Triwulan IV 2026 dengan fokus pada perencanaan Proof of Product, penyusunan kriteria desain, kebutuhan teknis, operasional, dan keselamatan, serta pelaksanaan market sounding kepada penyedia teknologi.
Tahap ketiga berlangsung mulai Triwulan IV 2026 hingga selambatnya Triwulan II 2027. Tahapan ini mencakup validasi teknologi ATP melalui uji lapangan, penilaian dan evaluasi, serta safety assessment terhadap aspek operasional dan produk ATP pada sarana maupun prasarana.
Kajian yang disiapkan mencakup teknologi ATP berbasis perangkat onboard, balise atau transponder pada jalur, dan integrasi dengan sistem persinyalan.
KAI juga mengeksplorasi alternatif teknologi berbasis satelit dan komunikasi nirkabel yang masih memerlukan kajian regulasi serta kesiapan jaringan komunikasi khusus perkeretaapian untuk mendukung fungsi keselamatan.
Ruang lingkup kolaborasi turut mencakup riset dan eksplorasi teknologi, kajian kesiapan integrasi ATP pada sarana, penyusunan dokumen teknis, pembaruan kerja sama KAI dan BRIN, serta penyusunan rekomendasi implementasi bersama regulator, lembaga riset, konsultan, produsen sarana, dan penyedia teknologi.
“Bagi KAI, keberhasilan kolaborasi ini akan diukur dari kemampuan riset menghasilkan keputusan teknologi yang tepat, dapat diintegrasikan dengan sistem perkeretaapian nasional, memenuhi persyaratan keselamatan, dan dapat dikelola secara berkelanjutan,” ujar I Gede.
“Arah akhirnya adalah membangun ekosistem inovasi perkeretaapian Indonesia yang semakin mandiri, adaptif, serta mampu mendukung keselamatan dan keandalan perjalanan dalam jangka panjang,” tutup I Gede.(fahmi)
