Wartatrans.com, JATENG — Ketua Umum Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) Joko Priyoski mengajak masyarakat untuk tetap tenang menyikapi pengembangan energi panas bumi atau geotermal, termasuk terkait rencana pengembangan PLTP Ungaran di Jawa Tengah.
Joko menilai, munculnya kekhawatiran di tengah masyarakat merupakan hal yang perlu direspons melalui komunikasi dan edukasi yang terbuka. Menurutnya, masyarakat masih membutuhkan pemahaman yang lebih utuh mengenai teknologi geotermal, tahapan survei dan eksplorasi, potensi manfaat, risiko, serta langkah mitigasi yang akan dilakukan.
“Kekhawatiran masyarakat harus kita pahami dan hormati. Tetapi di sisi lain, kita juga perlu membuka ruang dialog agar masyarakat mendapatkan informasi yang utuh mengenai geotermal. Jangan sampai ada kesimpulan yang terbentuk karena belum memahami secara menyeluruh proses dan teknologi yang digunakan,” ujar Joko Priyoski saat dikonfirmasi, Senin (5/10)
Karena itu, KAMAKSI mendorong pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, untuk terlebih dahulu melakukan survei dan kajian secara menyeluruh serta membuka ruang komunikasi dengan masyarakat sebelum pengembangan dilakukan lebih lanjut.
“Berikan ruang kepada pemerintah untuk bekerja, melakukan survei dan kajian terlebih dahulu. Pada saat yang sama, masyarakat harus dilibatkan dalam dialog dan mendapatkan penjelasan yang transparan. Dengan begitu, setiap keputusan dapat didasarkan pada data, kajian dan pemahaman yang lebih baik,” katanya.
Joko menegaskan, kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap tahapan pengembangan**, termasuk aspek keselamatan, lingkungan, manfaat ekonomi, serta dampak sosial bagi masyarakat di sekitar wilayah pengembangan.
“Kami ingin menegaskan bahwa kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas. Pengembangan energi tidak boleh hanya dilihat dari sisi kebutuhan energi, tetapi juga harus memperhatikan masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Karena itu, prosesnya harus transparan, berbasis kajian dan melibatkan masyarakat,” ujar Joko.
Menurut Joko, pengembangan geotermal juga perlu dilihat dalam konteks upaya Indonesia memperkuat ketahanan dan swasembada energi. Indonesia perlu mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang menghasilkan emisi serta sebagian kebutuhannya masih bergantung pada energi berbasis impor.
“Kalau kita ingin menuju swasembada energi, tentu kita harus mengoptimalkan sumber energi yang ada di dalam negeri. Geotermal merupakan salah satu potensi energi domestik yang perlu dikaji dan dikembangkan. Namun, proses tersebut harus berjalan bersama dengan kepentingan masyarakat, perlindungan lingkungan dan keterbukaan informasi,” katanya.
KAMAKSI berharap persoalan pengembangan geotermal, termasuk PLTP Ungaran, dapat menjadi momentum untuk membangun dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat.
“Yang dibutuhkan saat ini adalah dialog, bukan saling mempertentangkan. Mari berikan kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan kajian, dan pada saat yang sama berikan masyarakat ruang untuk bertanya dan mendapatkan penjelasan. Dengan informasi yang utuh, masyarakat dapat memahami prosesnya dan pemerintah juga dapat memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas,” pungkas Joko Priyoski.*** (Bois)
