Wartatrans.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan berkomitmen mempercepat penanganan infrastruktur transportasi pascabencana di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR terkait “Penanganan Pascabencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatra Utara, dan Provinsi Sumatra Barat” di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
“Kemenhub berkomitmen terus mempercepat penanganan infrastruktur transportasi pascabencana di wilayah Sumatra secara terkoordinasi, terukur, dan berkelanjutan. Seluruh langkah yang kami lakukan berorientasi pada pemulihan konektivitas, keselamatan transportasi, serta dukungan terhadap distribusi logistik dan aktivitas masyarakat di wilayah terdampak,” urai Menhub.
Dia menyampaikan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, seluruh jajaran pemerintah diminta untuk mengerahkan sumber daya secara maksimal dalam penanganan bencana di wilayah Sumatra.
Dalam konteks ini, Kemenhub berada dalam kategori bidang infrastruktur dengan mandat melaksanakan perbaikan, peningkatan, serta pembangunan kembali prasarana dan sarana transportasi.
“Seluruh langkah yang kami ambil mengacu pada Rencana Induk dan Rencana Aksi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang terintegrasi lintas kementerian dan lembaga,” katanya.
Pihaknya sangat berharap dukungan, masukan, dan pengawasan dari Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR agar pelaksanaan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah terdampak.
Menhub juga menyebutkan, bencana di Provinsi Aceh berdampak pada sejumlah infrastruktur transportasi yang meliputi 3 Terminal Tipe A, 3 Terminal Tipe B, 2 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), serta jalur rel kereta api lintas Muara Satu-Kuta Blang sepanjang 30 KM dengan 65 titik lokasi terdampak.
Selain itu, kerusakan juga terjadi pada perlengkapan keselamatan jalan seperti marka, rambu, Alat Penerangan Jalan (APJ), chevron, lampu peringatan (warning light), dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL).
“Kondisi ini tentu memengaruhi kelancaran arus barang dan orang di wilayah Aceh. Karena itu, penanganan darurat di daerah ini kami prioritaskan pada pemulihan fungsi konektivitas dasar,” ungkap Menhub.
Di wilayah Sumatra Utara, bencana berdampak pada 1 Terminal Tipe A serta jalur rel kereta api lintas Medan-Binjai dan Binjai-Besitang dengan total 99 kilometer lintasan dan 88 titik lokasi terdampak.
Kerusakan juga terjadi pada marka, rambu, Alat Penerangan Jalan (APJ), guardrail, dan lampu peringatan (warning light), yang berpotensi menurunkan tingkat keselamatan lalu lintas apabila tidak segera ditangani.
Sementara di Sumatera Barat, bencana berdampak pada 1 Terminal Tipe A serta jalur rel kereta api lintas Padang-Lubuk Alung-Kayu Tanam sepanjang 52 kilometer dengan 8 titik lokasi terdampak.
Kerusakan juga terjadi pada marka, rambu, Alat Penerangan Jalan (APJ), guardrail, dan fasilitas pendukung transportasi lainnya.
“Penanganan di wilayah ini difokuskan pada pemulihan akses transportasi utama yang menunjang aktivitas masyarakat serta logistik antardaerah,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Menhub juga menerangkan bahwa dalam masa tanggap darurat Kemenhub telah melakukan berbagai langkah, antara lain survei perlengkapan jalan, pengoperasian kembali angkutan perintis, serta perbaikan fasilitas layanan penumpang.
Dukungan lainnya meliputi distribusi logistik melalui transportasi laut, udara, dan kereta api, termasuk Penetapan Tarif Nol Rupiah untuk Tol Laut dan Diskon Jasa Kepelabuhanan bagi kapal pengangkut bantuan kemanusiaan.
“Kami juga mengerahkan taruna transportasi sebanyak 146 orang di Aceh, 143 taruna di Sumatra Utara, dan 177 taruna di Sumatra Barat untuk pembersihan material di fasilitas umum serta pemberian bantuan bahan pokok dan obat-obatan kepada masyarakat terdampak. Semua upaya ini kami lakukan untuk memastikan rantai pasok dan bantuan kemanusiaan tidak terhambat ke wilayah terdampak,” tegasnya.
Untuk mendukung penanganan di titik rawan bencana, Menhub menuturkan, Kemenhub telah mengerahkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di sejumlah simpul transportasi, baik di sektor darat, laut, udara, dan perkeretaapian yang tersebar di wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Salah satu dukungan diberikan dalam bentuk penyediaan 12 pesawat terbang dan tujuh helikopter yang disiagakan di tujuh lokasi bandara guna menjamin respons cepat terhadap kondisi darurat dan distribusi bantuan.
Ke depan, Menhub menjelaskan bahwa Kemenhub akan fokus pada Capaian Rencana Aksi 2026-2028 yang meliputi Tanggap Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi.
Perkiraan kebutuhan anggaran penanganan pasca bencana transportasi dengan Fokus Tahun 2026 pada Tanggap Darurat adalah sebesar Rp60,58 miliar serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi awal sebesar Rp129,32 miliar.
Adapun rekapitulasi perkiraan kebutuhan anggaran berdasarkan masing-masing sektor transportasi adalah sebagai berikut: Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp103,64 miliar, Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp11,76 miliar, Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp589,15 miliar, Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp702,13 miliar, dan BPSDM Perhubungan sebesar Rp65,79 miliar.
Sementara itu, berdasarkan sebaran wilayah terdampak bencana, kebutuhan anggaran di Provinsi Aceh sebesar Rp814,80 miliar, Provinsi Sumut sebesar Rp544,89 miliar, dan Provinsi Sumbar sebesar Rp112,78 miliar.
“Kami akan fokus pada pemulihan lalu lintas, rehabilitasi terminal, perbaikan prasarana perkeretaapian, serta peningkatan fasilitas bandar udara yang berfungsi sebagai simpul tanggap bencana. Dengan dukungan dari Komisi V DPR RI, kami optimistis upaya ini dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran,” tutup Menhub.
Turut hadir dalam Rapat Kerja ini Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi.
Hadir juga para Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenhub, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, dan Kepala BASARNAS Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi’i. (omy)
Wartatrans.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan berkomitmen mempercepat penanganan infrastruktur transportasi pascabencana di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR terkait “Penanganan Pascabencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatra Utara, dan Provinsi Sumatra Barat” di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
“Kemenhub berkomitmen terus mempercepat penanganan infrastruktur transportasi pascabencana di wilayah Sumatra secara terkoordinasi, terukur, dan berkelanjutan. Seluruh langkah yang kami lakukan berorientasi pada pemulihan konektivitas, keselamatan transportasi, serta dukungan terhadap distribusi logistik dan aktivitas masyarakat di wilayah terdampak,” urai Menhub.
Dia menyampaikan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, seluruh jajaran pemerintah diminta untuk mengerahkan sumber daya secara maksimal dalam penanganan bencana di wilayah Sumatra.
Dalam konteks ini, Kemenhub berada dalam kategori bidang infrastruktur dengan mandat melaksanakan perbaikan, peningkatan, serta pembangunan kembali prasarana dan sarana transportasi.
“Seluruh langkah yang kami ambil mengacu pada Rencana Induk dan Rencana Aksi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang terintegrasi lintas kementerian dan lembaga,” katanya.
Pihaknya sangat berharap dukungan, masukan, dan pengawasan dari Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR agar pelaksanaan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah terdampak.
Menhub juga menyebutkan, bencana di Provinsi Aceh berdampak pada sejumlah infrastruktur transportasi yang meliputi 3 Terminal Tipe A, 3 Terminal Tipe B, 2 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), serta jalur rel kereta api lintas Muara Satu-Kuta Blang sepanjang 30 KM dengan 65 titik lokasi terdampak.
Selain itu, kerusakan juga terjadi pada perlengkapan keselamatan jalan seperti marka, rambu, Alat Penerangan Jalan (APJ), chevron, lampu peringatan (warning light), dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL).
“Kondisi ini tentu memengaruhi kelancaran arus barang dan orang di wilayah Aceh. Karena itu, penanganan darurat di daerah ini kami prioritaskan pada pemulihan fungsi konektivitas dasar,” ungkap Menhub.
Di wilayah Sumatra Utara, bencana berdampak pada 1 Terminal Tipe A serta jalur rel kereta api lintas Medan-Binjai dan Binjai-Besitang dengan total 99 kilometer lintasan dan 88 titik lokasi terdampak.
Kerusakan juga terjadi pada marka, rambu, Alat Penerangan Jalan (APJ), guardrail, dan lampu peringatan (warning light), yang berpotensi menurunkan tingkat keselamatan lalu lintas apabila tidak segera ditangani.
Sementara di Sumatera Barat, bencana berdampak pada 1 Terminal Tipe A serta jalur rel kereta api lintas Padang-Lubuk Alung-Kayu Tanam sepanjang 52 kilometer dengan 8 titik lokasi terdampak.
Kerusakan juga terjadi pada marka, rambu, Alat Penerangan Jalan (APJ), guardrail, dan fasilitas pendukung transportasi lainnya.
“Penanganan di wilayah ini difokuskan pada pemulihan akses transportasi utama yang menunjang aktivitas masyarakat serta logistik antardaerah,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Menhub juga menerangkan bahwa dalam masa tanggap darurat Kemenhub telah melakukan berbagai langkah, antara lain survei perlengkapan jalan, pengoperasian kembali angkutan perintis, serta perbaikan fasilitas layanan penumpang.
Dukungan lainnya meliputi distribusi logistik melalui transportasi laut, udara, dan kereta api, termasuk Penetapan Tarif Nol Rupiah untuk Tol Laut dan Diskon Jasa Kepelabuhanan bagi kapal pengangkut bantuan kemanusiaan.
“Kami juga mengerahkan taruna transportasi sebanyak 146 orang di Aceh, 143 taruna di Sumatra Utara, dan 177 taruna di Sumatra Barat untuk pembersihan material di fasilitas umum serta pemberian bantuan bahan pokok dan obat-obatan kepada masyarakat terdampak. Semua upaya ini kami lakukan untuk memastikan rantai pasok dan bantuan kemanusiaan tidak terhambat ke wilayah terdampak,” tegasnya.
Untuk mendukung penanganan di titik rawan bencana, Menhub menuturkan, Kemenhub telah mengerahkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di sejumlah simpul transportasi, baik di sektor darat, laut, udara, dan perkeretaapian yang tersebar di wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Salah satu dukungan diberikan dalam bentuk penyediaan 12 pesawat terbang dan tujuh helikopter yang disiagakan di tujuh lokasi bandara guna menjamin respons cepat terhadap kondisi darurat dan distribusi bantuan.
Ke depan, Menhub menjelaskan bahwa Kemenhub akan fokus pada Capaian Rencana Aksi 2026-2028 yang meliputi Tanggap Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi.
Perkiraan kebutuhan anggaran penanganan pasca bencana transportasi dengan Fokus Tahun 2026 pada Tanggap Darurat adalah sebesar Rp60,58 miliar serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi awal sebesar Rp129,32 miliar.
Adapun rekapitulasi perkiraan kebutuhan anggaran berdasarkan masing-masing sektor transportasi adalah sebagai berikut: Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp103,64 miliar, Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp11,76 miliar, Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp589,15 miliar, Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp702,13 miliar, dan BPSDM Perhubungan sebesar Rp65,79 miliar.
Sementara itu, berdasarkan sebaran wilayah terdampak bencana, kebutuhan anggaran di Provinsi Aceh sebesar Rp814,80 miliar, Provinsi Sumut sebesar Rp544,89 miliar, dan Provinsi Sumbar sebesar Rp112,78 miliar.
“Kami akan fokus pada pemulihan lalu lintas, rehabilitasi terminal, perbaikan prasarana perkeretaapian, serta peningkatan fasilitas bandar udara yang berfungsi sebagai simpul tanggap bencana. Dengan dukungan dari Komisi V DPR RI, kami optimistis upaya ini dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran,” tutup Menhub.
Turut hadir dalam Rapat Kerja ini Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi.
Hadir juga para Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenhub, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, dan Kepala BASARNAS Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi’i. (omy)
Kemenhub Percepat Penanganan Infrastruktur Transportasi Pascabencana di Wilayah Sumatera
Wartatrans.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan berkomitmen mempercepat penanganan infrastruktur transportasi pascabencana di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR terkait “Penanganan Pascabencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatra Utara, dan Provinsi Sumatra Barat” di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
“Kemenhub berkomitmen terus mempercepat penanganan infrastruktur transportasi pascabencana di wilayah Sumatra secara terkoordinasi, terukur, dan berkelanjutan. Seluruh langkah yang kami lakukan berorientasi pada pemulihan konektivitas, keselamatan transportasi, serta dukungan terhadap distribusi logistik dan aktivitas masyarakat di wilayah terdampak,” urai Menhub.
Dia menyampaikan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, seluruh jajaran pemerintah diminta untuk mengerahkan sumber daya secara maksimal dalam penanganan bencana di wilayah Sumatra.
Dalam konteks ini, Kemenhub berada dalam kategori bidang infrastruktur dengan mandat melaksanakan perbaikan, peningkatan, serta pembangunan kembali prasarana dan sarana transportasi.
“Seluruh langkah yang kami ambil mengacu pada Rencana Induk dan Rencana Aksi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang terintegrasi lintas kementerian dan lembaga,” katanya.
Pihaknya sangat berharap dukungan, masukan, dan pengawasan dari Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR agar pelaksanaan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah terdampak.
Menhub juga menyebutkan, bencana di Provinsi Aceh berdampak pada sejumlah infrastruktur transportasi yang meliputi 3 Terminal Tipe A, 3 Terminal Tipe B, 2 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), serta jalur rel kereta api lintas Muara Satu-Kuta Blang sepanjang 30 KM dengan 65 titik lokasi terdampak.
Selain itu, kerusakan juga terjadi pada perlengkapan keselamatan jalan seperti marka, rambu, Alat Penerangan Jalan (APJ), chevron, lampu peringatan (warning light), dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL).
“Kondisi ini tentu memengaruhi kelancaran arus barang dan orang di wilayah Aceh. Karena itu, penanganan darurat di daerah ini kami prioritaskan pada pemulihan fungsi konektivitas dasar,” ungkap Menhub.
Di wilayah Sumatra Utara, bencana berdampak pada 1 Terminal Tipe A serta jalur rel kereta api lintas Medan-Binjai dan Binjai-Besitang dengan total 99 kilometer lintasan dan 88 titik lokasi terdampak.
Kerusakan juga terjadi pada marka, rambu, Alat Penerangan Jalan (APJ), guardrail, dan lampu peringatan (warning light), yang berpotensi menurunkan tingkat keselamatan lalu lintas apabila tidak segera ditangani.
Sementara di Sumatera Barat, bencana berdampak pada 1 Terminal Tipe A serta jalur rel kereta api lintas Padang-Lubuk Alung-Kayu Tanam sepanjang 52 kilometer dengan 8 titik lokasi terdampak.
Kerusakan juga terjadi pada marka, rambu, Alat Penerangan Jalan (APJ), guardrail, dan fasilitas pendukung transportasi lainnya.
“Penanganan di wilayah ini difokuskan pada pemulihan akses transportasi utama yang menunjang aktivitas masyarakat serta logistik antardaerah,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Menhub juga menerangkan bahwa dalam masa tanggap darurat Kemenhub telah melakukan berbagai langkah, antara lain survei perlengkapan jalan, pengoperasian kembali angkutan perintis, serta perbaikan fasilitas layanan penumpang.
Dukungan lainnya meliputi distribusi logistik melalui transportasi laut, udara, dan kereta api, termasuk Penetapan Tarif Nol Rupiah untuk Tol Laut dan Diskon Jasa Kepelabuhanan bagi kapal pengangkut bantuan kemanusiaan.
“Kami juga mengerahkan taruna transportasi sebanyak 146 orang di Aceh, 143 taruna di Sumatra Utara, dan 177 taruna di Sumatra Barat untuk pembersihan material di fasilitas umum serta pemberian bantuan bahan pokok dan obat-obatan kepada masyarakat terdampak. Semua upaya ini kami lakukan untuk memastikan rantai pasok dan bantuan kemanusiaan tidak terhambat ke wilayah terdampak,” tegasnya.
Untuk mendukung penanganan di titik rawan bencana, Menhub menuturkan, Kemenhub telah mengerahkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di sejumlah simpul transportasi, baik di sektor darat, laut, udara, dan perkeretaapian yang tersebar di wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Salah satu dukungan diberikan dalam bentuk penyediaan 12 pesawat terbang dan tujuh helikopter yang disiagakan di tujuh lokasi bandara guna menjamin respons cepat terhadap kondisi darurat dan distribusi bantuan.
Ke depan, Menhub menjelaskan bahwa Kemenhub akan fokus pada Capaian Rencana Aksi 2026-2028 yang meliputi Tanggap Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi.
Perkiraan kebutuhan anggaran penanganan pasca bencana transportasi dengan Fokus Tahun 2026 pada Tanggap Darurat adalah sebesar Rp60,58 miliar serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi awal sebesar Rp129,32 miliar.
Adapun rekapitulasi perkiraan kebutuhan anggaran berdasarkan masing-masing sektor transportasi adalah sebagai berikut: Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp103,64 miliar, Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp11,76 miliar, Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp589,15 miliar, Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp702,13 miliar, dan BPSDM Perhubungan sebesar Rp65,79 miliar.
Sementara itu, berdasarkan sebaran wilayah terdampak bencana, kebutuhan anggaran di Provinsi Aceh sebesar Rp814,80 miliar, Provinsi Sumut sebesar Rp544,89 miliar, dan Provinsi Sumbar sebesar Rp112,78 miliar.
“Kami akan fokus pada pemulihan lalu lintas, rehabilitasi terminal, perbaikan prasarana perkeretaapian, serta peningkatan fasilitas bandar udara yang berfungsi sebagai simpul tanggap bencana. Dengan dukungan dari Komisi V DPR RI, kami optimistis upaya ini dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran,” tutup Menhub.
Turut hadir dalam Rapat Kerja ini Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi.
Hadir juga para Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenhub, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, dan Kepala BASARNAS Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi’i. (omy)
