Wartatrans.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat 18 operasi tangkap tangan (OTT) hingga akhir Juli 2026.
Sebanyak 12 operasi di antaranya menjerat kepala daerah aktif, dengan mayoritas merupakan hasil Pilkada Serentak 2024 yang baru menjabat kurang dari dua tahun.
Kasus terbaru menjerat Bupati Pemalang Anom Widiyantoro yang diamankan KPK pada Selasa (28/7/2026) terkait dugaan pemerasan.
Jumlah OTT sepanjang tujuh bulan pertama tahun ini telah melampaui laju penindakan pada sebagian besar periode kepemimpinan Firli Bahuri yang membukukan total 31 OTT selama 2019-2024.
Tren tersebut juga mendekati intensitas penindakan pada masa kepemimpinan Agus Rahardjo ketika OTT menjadi salah satu instrumen utama pemberantasan korupsi.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, OTT itu kegiatan penyelidikan tertutup. Saya menganggap ini penting karena OTT menjadi pintu masuk untuk mengungkap perkara yang lebih besar.
“Hasil OTT kerap menjadi dasar bagi penyidik untuk mengembangkan perkara hingga mengungkap keterlibatan pihak lain maupun pola korupsi yang lebih luas.
Data historis menunjukkan jumlah OTT mengalami fluktuasi sejak KPK berdiri. Setelah meningkat pada periode 2016-2019, intensitas OTT menurun pada 2020-2024.
Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dalam evaluasi kinerja KPK periode 2019-2024 menilai penurunan tersebut dipengaruhi perubahan orientasi penanganan perkara, berkurangnya penggunaan metode OTT, serta dugaan kebocoran informasi menjelang operasi.
Laporan ICW juga menunjukkan perkara korupsi secara nasional meningkat dari 444 kasus dengan 875 tersangka pada 2020 menjadi 791 kasus dengan 1.695 tersangka pada 2023. Di sisi lain, potensi kerugian negara turun dari Rp42,7 triliun pada 2022 menjadi Rp28,4 triliun pada 2023, yang menunjukkan lebih banyak perkara berhasil diungkap meski nilai kerugian rata-rata per kasus lebih kecil.
Korupsi Kepala Daerah tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi menghambat realisasi investasi dan menurunkan efektivitas belanja daerah.
Praktik suap proyek, jual beli jabatan, hingga pemerasan terhadap aparatur pemerintah dapat meningkatkan biaya pembangunan, menghambat proses perizinan usaha, mengurangi kepastian hukum bagi investor, serta menurunkan kepercayaan pelaku usaha terhadap tata kelola pemerintahan di daerah.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan di Jakarta Sabtu (18/7/2026), “Salah satu langkah yang diusulkan adalah memperbesar peran negara dalam pembiayaan kampanye, khususnya melalui penyediaan alat peraga kampanye bagi peserta pemilu.”
“Ketika kandidat harus mengeluarkan dana yang besar untuk memperoleh dukungan politik, menjalankan kampanye, dan mengamankan suara pemilih, muncul kecenderungan untuk mencari sumber pendanaan yang tidak transparan dan berisiko berasal dari praktik koruptif.”
Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan menilai pola OTT terhadap kepala daerah yang terus berulang menunjukkan perlunya pembenahan sistem.
“Kalau setiap tahun Kepala Daerah ditangkap dengan pola yang hampir identik, berarti yang rusak bukan hanya manusianya. Sistemnya juga sedang bermasalah,” katanya Sabtu (12/7/2026).
Menurutnya, pemberantasan korupsi harus disertai perbaikan pembiayaan politik, tata kelola anggaran, dan pengawasan pemerintahan daerah agar kasus serupa tidak terus berulang. (Artha Tidar)
