Wartatrans.com, BOGOR – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PKS, Haji Fikri Hudi Oktiarwan, S.Sos menyoroti masih adanya kesenjangan pembangunan dan kesejahteraan antarwilayah di Kabupaten Bogor. Menurutnya, meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bogor terus menunjukkan tren peningkatan, manfaat pembangunan belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.
Berdasarkan publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, IPM Kabupaten Bogor tahun 2025 yang dipublikasikan dalam Kabupaten Bogor Dalam Angka 2026 mencapai 74,53 dan masuk dalam kategori tinggi. IPM mengukur kualitas hidup masyarakat melalui tiga dimensi utama, yakni kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.
“Angka IPM yang terus meningkat tentu patut diapresiasi. Namun, kita tidak boleh hanya melihat angka rata-rata. Di balik capaian tersebut masih terdapat kesenjangan antarwilayah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ujar politisi senior Kabupaten Bogor hari ini, Rabu (5/8/2026).
Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat itu menjelaskan bahwa masih terdapat kecamatan yang menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan berkualitas, fasilitas kesehatan, infrastruktur dasar, hingga peluang ekonomi. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat berkembang dengan kecepatan yang berbeda-beda.
Menurut Haji Fikri, pembangunan ke depan harus diarahkan pada pemerataan sehingga seluruh masyarakat, baik yang tinggal di wilayah perkotaan maupun perdesaan, memperoleh kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
“Keadilan pembangunan bukan hanya tentang membangun lebih banyak, tetapi memastikan setiap warga memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, lapangan pekerjaan, serta infrastruktur yang memadai,” tegasnya.
Ia juga mendorong Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat kolaborasi dalam menyusun kebijakan pembangunan berbasis data, sehingga program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah yang masih tertinggal.
Haji Fikri menambahkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia harus berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, pengembangan sektor pertanian, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta pembangunan infrastruktur yang mampu membuka akses ekonomi baru.
“Tujuan akhir pembangunan adalah menghadirkan kesejahteraan yang dirasakan oleh seluruh masyarakat. Tidak boleh ada wilayah yang tertinggal dalam menikmati hasil pembangunan. Dengan pemerataan yang berkeadilan, Kabupaten Bogor akan tumbuh menjadi daerah yang maju, inklusif, dan sejahtera,” pungkasnya.*** (Dull)
