Oleh: Syahrial Mayus, S.iP., M.Sos
Wartatrans.com, JAKARTA — Makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya adalah proyek peradaban paling ambisius abad ini. Dengan pagu anggaran fantastis Rp335 triliun, program ini didesain bukan sebagai bantuan sosial konsumtif biasa, melainkan investasi jangka panjang untuk memutus mata rantai kemiskinan struktural. Melalui intervensi nutrisi harian, taruhan besarnya adalah masa depan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.
Namun, baru saja sendok pertama menyentuh mulut anak-anak sekolah kita, bau busuk korupsi sudah menyeruak dari hulu.
Penahanan tiga mantan pimpinan tertinggi Badan Gizi Nasional (BGN)—Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung—oleh Kejaksaan Agung pada awal Juni 2026 menjadi tamparan keras. Ketika negara mencoba mendongkrak kecerdasan anak miskin, para pemburu rente (rent-seekers) justru sibuk memberi makan keserakahan kelompok sendiri lewat manipulasi anggaran.
Modus perburuan rente di BGN berjalan rapi dan sistematis. Alih-alih fokus pada kualitas kalori dan protein, anggaran dipaksakan mengalir pada pengadaan barang sekunder non-mendesak yang sarat penggelembungan harga (mark-up).
Proyek mercusuar seperti pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai Rp1 triliun, gawai, hingga puluhan ribu unit televisi 75 inci diselundupkan menjadi prioritas lembaga.
Kesaksian Sony Sonjaya sebagai Justice Collaborator membuka kotak pandora mengenai adanya “segitiga mutan” yang korup.
Skandal ini digerakkan oleh relasi kuasa yang menjijikkan: oknum legislatif menekan pagu anggaran di parlemen demi komisi, oknum eksekutif di BGN mengintervensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di bawahnya, sementara vendor swasta menyetor upeti demi jatah monopoli titik dapur pelayanan gizi di daerah.
Daya rusak korupsi ini jauh lebih mengerikan dibanding sektor infrastruktur karena yang dirampok adalah kapasitas intelektual (intelligence quotient) generasi penerus.
Data global membuktikan bahwa kecukupan gizi berbanding lurus dengan kemampuan kognitif anak.
Studi komparatif oleh Galloway memperlihatkan bahwa program makanan sekolah yang bersih berhasil mendongkrak skor matematika siswa hingga 28,5 persen lebih tinggi. Lompatan performa ini adalah manifestasi biologis nyata dari meningkatnya kapasitas memori kerja (working memory) dan stabilitas fokus anak di kelas.
Ketika para pemburu rente memotong kualitas makanan demi mengejar komisi motor listrik, mereka tidak sekadar mencuri uang tunai dari kas negara. Mereka sedang secara paksa memangkas poin-poin IQ dari tempurung kepala anak-anak terkaya harapan bangsa.
Negara berkembang lain telah membuktikan bahwa pemenuhan gizi massal bisa berjalan tanpa korupsi. India sukses melayani 120 juta anak setiap hari lewat efisiensi rantai pasok lokal. Brasil bahkan mewajibkan 30 persen bahan pangan sekolah dibeli langsung dari petani lokal kecil melalui undang-undang federal, mengunci celah bagi mafia logistik raksasa untuk berburu rente.
Kini, saat eksekutif dan legislatif diduga berkolaborasi dalam kubangan korupsi, harapan terakhir berada di tangan penegak hukum. Jampidsus Kejaksaan Agung harus menggunakan modal politik berupa dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto dan kemarahan publik sebagai perisai menghadapi intervensi bawah tanah puluhan “orang besar” yang terseret di ponsel tersangka.
Namun, kita tidak boleh menjadi penonton pasif. Kelompok masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa, hingga jurnalisme warga di media sosial harus bersatu mengawal ketat persidangan ini. Di bawah pimpinan BGN yang baru, digitalisasi pengadaan (E-Katalog) dan potong kompas rantai pasok langsung ke petani lokal adalah harga mati. Kita harus pastikan program “Makan Bergizi Gratis” tidak berubah nama menjadi “Makan Uang Rakyat Gratis”.
——————————
Semoga tulisan ini dapat memberikan dampak luas bagi publik dan mengawal akuntabilitas masa depan anak bangsa.
__________
Penulis adalah analis di ASPEPPI.
