Wartatrans.com, JAKARTA — Kebijakan sektor pertanian di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai membawa angin segar dan dampak nyata hingga ke tingkat tapak desa.
Langkah strategis berupa penurunan harga pupuk bersubsidi hingga kepastian harga beli gabah menjadi benteng utama dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, menegaskan bahwa orientasi kebijakan pangan saat ini tidak hanya berfokus pada kejar target angka produksi semata, melainkan hadir langsung menyelesaikan akar persoalan yang dihadapi para petani.
”Petani butuh kebijakan yang realistis—bukan cuma diminta genjot produksi, tapi juga dibantu agar usaha taninya lebih efisien dan menguntungkan. Hal ini terbukti sudah dan sedang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto,” ujar Don Muzakir di Jakarta.
3 Pilar Utama Kebijakan Pro-Petani
Dalam dua tahun masa kepemimpinannya, sejumlah langkah konkret pemerintah yang dirasakan langsung oleh petani meliputi:
Pemotongan Harga Pupuk Bersubsidi Hingga 20%
Kebijakan ini secara signifikan menekan biaya modal awal tanam (cost of production) yang selama ini menjadi beban berat petani.
Penyederhanaan Birokrasi Pupuk
Tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi dipangkas agar lebih ringkas, tepat sasaran, dan minim kendala distribusi.
Kepastian Harga Gabah (HPP Rp6.500/Kg)
Pemerintah berkomitmen mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram hingga tahun 2026. Kepastian ini memberikan jaminan pasar dan melindungi petani dari anjloknya harga saat panen raya.
Menggerakkan Ekonomi dari Hulu ke Hilir
Menurut Don Muzakir, keterjaminan harga dan keterjangkauan sarana produksi secara otomatis memicu antusiasme petani untuk meningkatkan produktivitas. Dampaknya tak hanya terasa di sawah, tetapi juga memicu efek domino (multiplier effect) bagi perekonomian desa.
Penguatan Cadangan Beras Nasional: Pasokan beras yang terjaga memudahkan Perum Bulog dalam mengamankan cadangan pangan serta menstabilkan harga pasar.
Geliat Ekonomi Desa: Produktivitas tinggi merangsang sektor pendukung lain seperti jasa distribusi, perdagangan, pengolahan hasil tani, hingga UMKM lokal.
Komunikasi Terbuka dan Agenda Swasembada
Keberhasilan berbagai program ini juga disokong oleh terbukanya saluran komunikasi antara pemerintah dan pelaku sektor pertanian. Tani Merdeka Indonesia terus mengambil peran aktif melakukan konsolidasi serta menyerap aspirasi petani di berbagai daerah agar kebijakan yang dirumuskan pemerintah senantiasa relevan.
Mengutip evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo, Don Muzakir menekankan pentingnya menjaga konsistensi arah kebijakan ini dari hulu ke hilir.
”Keterjangkauan sarana produksi, kepastian harga, hingga akses pasar adalah kunci utama. Jika ekosistem hulu-hilir ini terus diperkuat, agenda swasembada pangan yang berkelanjutan bukan lagi sekadar wacana, melainkan kenyataan,” pungkasnya.*** (Jasa)
