Wartatrans.com, JAKARTA — Realisasi investasi nasional selama dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai Rp3.923 triliun. Capaian tersebut turut menciptakan hampir 5,5 juta tenaga kerja serta mendorong pemerataan investasi ke berbagai wilayah di luar Pulau Jawa.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, melaporkan capaian tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas Bidang Ekonomi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Berdasarkan laporan tersebut, total investasi yang masuk ke Indonesia mencapai Rp3.923 triliun. Dari kegiatan investasi itu, sebanyak 5.485.944 tenaga kerja berhasil terserap.
Capaian lainnya terlihat dari distribusi investasi. Sebanyak 50,6 persen investasi tercatat berada di luar Pulau Jawa. Angka ini menunjukkan bahwa aktivitas penanaman modal tidak hanya terkonsentrasi di pusat-pusat ekonomi utama, tetapi juga menjangkau wilayah lain di Indonesia.
Pemerataan investasi menjadi salah satu aspek penting dalam mendorong pembangunan nasional. Masuknya investasi ke berbagai daerah diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, menggerakkan perekonomian lokal, serta memperkuat kapasitas industri di daerah.
Pemerintah juga terus mendorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Melalui strategi tersebut, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga mampu memperkuat industri pengolahan dan meningkatkan nilai ekonomi produk nasional.
Realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja tersebut menjadi salah satu indikator aktivitas ekonomi selama dua tahun pertama pemerintahan Prabowo. Namun, dampak akhirnya terhadap kesejahteraan masyarakat juga akan ditentukan oleh kualitas lapangan kerja yang tercipta, keberlanjutan investasi, serta seberapa luas manfaat pembangunan dirasakan masyarakat di berbagai daerah.
Dengan investasi yang mencapai ribuan triliun rupiah dan porsi lebih dari separuh berada di luar Jawa, tantangan berikutnya adalah memastikan modal yang masuk benar-benar memperkuat industri nasional, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.*** (Septi)
