Wartatrans.com, ACEH — Dua pekan pasca-bencana banjir besar yang melanda berbagai wilayah di Aceh, ribuan keluarga masih bertahan di lokasi pengungsian. Keterlambatan pemulihan layanan dasar dan lambannya distribusi bantuan memunculkan kritik publik terhadap kapasitas pemerintah dalam menangani situasi darurat.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 12 Desember 2025 mencatat lebih dari 800 ribu jiwa masih mengungsi di seluruh Provinsi Aceh. Aceh Utara menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi terbesar, mencapai ratusan ribu orang. Bireuen, Pidie, Pidie Jaya, Lhokseumawe, Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Tengah juga melaporkan puluhan ribu warga meninggalkan rumah akibat banjir dan longsor.
Korban jiwa pada fase awal bencana dilaporkan mencapai ratusan orang dan jumlah tersebut meningkat seiring pembaruan data dari lapangan.
Di Pidie Jaya, khususnya Dayah Usen dan Meureudu, banjir bandang membawa tumpukan kayu dan lumpur yang merusak ribuan rumah. Pemerintah kabupaten telah mengeluarkan rekapitulasi dampak dan memprioritaskan normalisasi sungai sebagai langkah awal pemulihan.
Di Kabupaten Bireuen, aliran Sungai Peusangan meluap dan menyebabkan sejumlah desa di Kecamatan Jangka terendam. Ratusan hingga ribuan pengungsi masih bertahan di meunasah dan masjid. Laporan lapangan menunjukkan mulai munculnya kasus penyakit menular di beberapa titik pengungsian.
Kota Lhokseumawe, Aceh Utara, dan Aceh Tengah juga mencatat ribuan hingga puluhan ribu pengungsi akibat rusaknya akses jalan dan terendamnya permukiman.
BMKG telah mengeluarkan peringatan potensi hujan lebat sejak akhir Oktober. Namun saat curah hujan ekstrem terjadi pada akhir November, sejumlah wilayah masih terisolasi akibat jalan dan jembatan rusak. Kondisi ini membuat penyaluran bantuan logistik terhambat dan sebagian harus dialihkan melalui jalur udara.
Juru bicara BNPB menyebut pembukaan akses darat menjadi prioritas utama agar bantuan dapat masuk lebih cepat. “Kita harus terus mempercepat pembukaan akses darat agar tidak ada daerah yang terisolir,” ujarnya.
Sejumlah rumah sakit dan puskesmas dilaporkan terendam dan tidak dapat beroperasi secara penuh. Di beberapa titik pengungsian, penyakit diare, demam, dan infeksi kulit mulai dilaporkan. Tenaga kesehatan menilai kondisi sanitasi dan minimnya suplai air bersih meningkatkan risiko penyebaran penyakit pasca-banjir.
Pemerintah pusat memperkirakan kebutuhan rekonstruksi untuk wilayah Sumatra mencapai Rp51 triliun, dengan Aceh sebagai wilayah terdampak terbesar dan membutuhkan sekitar Rp25,4 triliun. Anggaran tersebut mencakup perbaikan infrastruktur, layanan publik, serta pemulihan ekonomi warga.
Namun sejumlah pengamat menilai besarnya anggaran tidak serta-merta menjamin pemulihan cepat jika koordinasi antar-lembaga masih lemah.
Lembaga kemanusiaan dan pengawas independen menilai penanganan bencana ini menunjukkan perlunya pembenahan struktur manajemen bencana nasional. Beberapa rekomendasi meliputi:
Sistem data terintegrasi real-time yang dapat diakses publik untuk memantau sebaran pengungsi, kondisi infrastruktur, dan kebutuhan logistik.
Desentralisasi kapasitas respon, termasuk dana cepat pakai untuk kabupaten agar pengambilan keputusan kritis tidak menunggu instruksi pusat.
Protokol kesehatan darurat yang mencakup layanan klinik bergerak, suplai air bersih, dan penanganan penyakit menular.
Audit publik atas anggaran rekonstruksi untuk menjamin transparansi dan mencegah inefisiensi.
Rehabilitasi kawasan hulu dan sungai guna mencegah aliran sedimen dan kayu seperti yang terjadi di Meureudu.
Warga terdampak masih membutuhkan pasokan listrik, air bersih, layanan kesehatan, serta tempat tinggal sementara yang layak. Pemerintah pusat telah mengerahkan bantuan melalui jalur udara serta mengaktifkan dukungan TNI/Polri, namun distribusi di lapangan masih dinilai belum merata.*** (Pilo)
Foto: Dua anak bermain di genangan bekas banjir di Meunasah Krueng, Meureudu, Pidie Jaya, Selasa, 2 Desember 2025.
