Wartatrans.com, PONTIANAK – Prosesi pelantikan 26 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPT) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Jumat pagi, 5 Desember 2025, berubah menjadi sorotan publik. Pelantikan yang berlangsung di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, bukan hanya menjadi agenda rotasi birokrasi, tetapi juga memunculkan isu serius mengenai hubungan antara Gubernur Ria Norsan dan Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan.
Acara yang dimulai pukul 08.30 WIB itu berlangsung tertib dan formal. Namun di balik suasana seremonial tersebut, Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan memilih absen. Ia mengaku tidak menerima tembusan surat pemberitahuan pelantikan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Dalam surat resmi yang beredar, tembusan hanya ditujukan kepada Gubernur dan Sekretaris Daerah, tanpa mencantumkan nama wakil gubernur.
Krisantus menilai kejadian tersebut bukanlah persoalan administratif semata, melainkan bagian dari rangkaian peristiwa di mana dirinya tidak dilibatkan dalam proses pemerintahan. Ia menegaskan tidak akan bertanggung jawab terhadap pejabat yang dilantik karena tidak pernah dimintai pertimbangan selama proses seleksi berlangsung.
“Fungsi wakil gubernur bukan sekadar pendamping seremonial. Saya bahkan tidak diberi ruang dalam pembahasan,” ujarnya.
Lebih jauh, Krisantus mengungkapkan bahwa dirinya nyaris tidak pernah diajak berdiskusi terkait pembangunan daerah, termasuk pembahasan APBD. Menurutnya, rancangan anggaran kerap disodorkan dalam bentuk final tanpa proses komunikasi.
“Kadang kami hanya bersalaman di acara resmi, duduk berdekatan, foto bersama, tetapi tidak pernah ada ruang bicara,” ungkapnya.
Krisantus juga menyoroti gaya kerja pemerintahan yang dinilainya masih berkutat pada pola seremonial, tanpa tindak lanjut kebijakan yang konkret. Ia mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan komunikatif.
Situasi memanas ketika Krisantus menyebut dirinya pernah dituding oleh Gubernur Ria Norsan sebagai pelapor kasus dugaan korupsi proyek jalan di Mempawah yang kini ditangani KPK. Tuduhan itu, katanya, disampaikan dua kali di depan publik, termasuk dalam forum organisasi politik.
“Kalau gubernur jatuh lalu wakil naik, itu undang-undang. Bukan saya,” tegasnya.
Kendati demikian, ia memilih tidak menempuh jalur hukum meski menilai tuduhan itu berpotensi mencemarkan nama baiknya.
Ketua Tim Hukum pasangan Norsan–Krisantus, Glorio Sanen, berharap ketegangan dua pimpinan daerah ini tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang berpotensi menghambat jalannya pemerintahan.
Menurutnya, Kalbar menghadapi tantangan besar—dari persoalan infrastruktur, kemiskinan, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga keterbatasan fiskal. Karena itu, ia menegaskan pentingnya soliditas di tingkat pimpinan.
“Kalbar memerlukan stabilitas. Pemerintah daerah wajib solid agar pembangunan tetap berjalan,” kata Glorio.
Pelantikan pejabat seharusnya mempercepat kinerja birokrasi dan meningkatkan layanan publik. Namun, momen ini justru menjadi simbol rapuhnya komunikasi antara gubernur dan wakilnya.
Bagi masyarakat, perdebatan bukan lagi soal siapa yang benar atau salah, melainkan bagaimana pemerintahan dapat kembali harmonis demi kesejahteraan rakyat.
Dalam pemerintahan, ego bukan untuk dipertahankan, tetapi untuk dikelola. Jabatan adalah amanah. Kepemimpinan bukan sekadar berdiri di podium, tetapi bekerja dalam senyap untuk masa depan daerah.
Publik kini menunggu: apakah ketegangan ini akan menjadi bara yang mengguncang stabilitas pemerintahan? Atau menjadi titik balik menuju rekonsiliasi?
Hanya waktu dan kebijaksanaan para pemimpin yang akan menentukan.*** (LonyenkRap)
