Menu ✖

Mode Gelap
Endatoe Foundation dan Rumah Kearifan Jajaki Kolaborasi Edukatif untuk Pelajar dan Mahasiswa Aceh Angin Puting Beliung Terjang Ciwidey Pemkab Bandung Siapkan Dana BTT Jelang Libur Nataru, 1,74 Juta Kursi Kereta Api Masih Kosong, Tiket Diskon 30 Persen Bisa Diburu Jagongan Budaya MWCNU Muntilan: Merawat Tradisi Ngaji, Menggerakkan Seni dan Budaya di Tengah Arus Zaman Balita 2 Tahun yang Tertimbun Longsor di Linge Aceh Tengah Berhasil Ditemukan Ada Temuan Mayor Saat Kemenhub Uji petik 2 Kapal Penumpang di Tanjungpinang

RAGAM

Perkuat Legalitas Aset, KAI Daop 7 Madiun Terima 17 E-Sertifikat Tanah dari BPN

badge-check


 Perkuat Legalitas Aset, KAI Daop 7 Madiun Terima 17 E-Sertifikat Tanah dari BPN Perbesar

Wartatrans.com, MADIUN – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 7 Madiun terus berkomitmen melakukan langkah strategis dalam mengamankan aset negara. Melalui sinergi bersama Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Madiun, KAI Daop 7 Madiun secara resmi menerima 17 E-Sertifikat tanah yang berlokasi di wilayah Kabupaten Madiun.

Penyerahan sertifikat elektronik ini mencakup total luas lahan mencapai 231.860 m2 dengan estimasi nilai aset sebesar Rp39.224.360.000. Secara rinci, aset-aset tersebut tersebar di tiga wilayah desa, yaitu:
• Desa Sidorejo: 11 Sertifikat
• Desa Sugihwaras: 4 Sertifikat
• Desa Bongsopotro: 2 Sertifikat

Dengan diterimanya 17 dokumen tersebut, KAI Daop 7 Madiun berhasil mencatatkan capaian luar biasa dalam program pensertipikatan aset tahun 2025, yakni sebesar 112% dari target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Manager Humas Daop 7 Madiun, Tohari menyatakan bahwa penyerahan sertifikat ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam mengamankan kekayaan negara yang dipercayakan kepada perusahaan.

“Legalitas aset ini sangat penting, tidak hanya untuk kepastian hukum atas kepemilikan lahan, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset negara,” ujar Tohari, Rabu (31/12/2025).

Langkah ini sekaligus menjadi bukti nyata sinergi positif antarlembaga pemerintah, khususnya antara PT KAI dan BPN. Dengan adanya sertifikat resmi, KAI kini memiliki payung hukum yang kuat untuk memitigasi risiko sengketa lahan serta mengoptimalkan pemanfaatan aset demi kepentingan layanan publik.

Ke depannya, KAI Daop 7 Madiun akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan seluruh aset negara yang dikelola memiliki legalitas yang sah dan terlindungi dengan baik.(****)

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

H. Fikri Hudi Oktiarwan Serap Aspirasi Warga Rawapanjang, Dorong Penyelesaian Persoalan Lingkungan

15 November 2026 - 12:53 WIB

H. Fikri Hudi Oktiarwan Ajak Masyarakat Pahami Demokrasi dan Peran DPRD dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

15 November 2026 - 07:37 WIB

​H.Oleh Soleh, SH Kecam Dugaan Kekerasan Oknum TNI Terhadap Santri di Pangandaran: Jangan Cederai Kepercayaan Rakyat  

14 November 2026 - 22:11 WIB

Terminal Teluk Lamong Berdayakan Anak Nelayan Lewat Pelatihan Operator Forklift

14 November 2026 - 20:25 WIB

Kenalkan Dunia Kepelabuhanan, Pelindo Ajak Siswa SMAN 1 Tanjung Pandan

14 November 2026 - 19:55 WIB

Pelindo Regional 4 Gandeng Tiga Kejati Perkuat Tata Kelola dan Perlindungan Aset

14 November 2026 - 13:05 WIB

SANF Resmikan Desa Sejahtera Astra Ngawun di Tuban, Dorong Pemberdayaan Masyarakat Desa

13 November 2026 - 23:35 WIB

Terminal Teluk Lamong Catat Pertumbuhan Arus Petikemas 12,2%, Dorong Konektivitas Logistik Jawa Timur

13 November 2026 - 23:21 WIB

Pelindo Mengajar 2026, IPCM Dorong Generasi Muda Berjiwa Pemimpin dan Peduli Sesama

13 November 2026 - 18:19 WIB

AHY Menegaskan Partai Demokrat Tidak Mengajukan Nama Calon Wapres ke Presiden Prabowo

13 November 2026 - 17:05 WIB

Trending di RAGAM