Wartatrans.com, JAKARTA — Sejumlah tokoh pemuda Aceh yang berdomisili di Jakarta menyampaikan keprihatinan atas dinilai lambannya penanganan bencana yang terjadi di sejumlah wilayah di Aceh. Mereka menilai respons pemerintah, baik di tingkat pusat maupun provinsi, belum sepenuhnya mencerminkan kondisi darurat yang dihadapi masyarakat terdampak.
Boy Para, Putra Gara, Boy Iskandar, dan Bois dalam pernyataan bersama, Kamis, 16 April 2026, mengatakan bahwa penanganan bencana seharusnya menjadi prioritas utama, mengingat dampaknya yang langsung menyentuh kebutuhan dasar warga, mulai dari tempat tinggal, pangan, hingga layanan kesehatan.
“Ini bukan sekadar soal prosedur administratif. Ini menyangkut kelangsungan hidup banyak orang. Respons yang lamban berpotensi memperburuk kondisi di lapangan,” ujar Boy Para.
Mereka menyoroti sejumlah laporan dari masyarakat yang menyebutkan keterlambatan distribusi bantuan logistik serta belum meratanya penanganan di daerah terdampak. Dalam beberapa kasus, warga disebut masih mengandalkan bantuan swadaya dan inisiatif komunitas lokal untuk memenuhi kebutuhan harian.
Putra Gara menambahkan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat. Menurut dia, bencana yang terjadi tidak bisa ditangani secara parsial. “Harus ada langkah terpadu dan cepat. Pemerintah pusat dan provinsi tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” katanya.
Senada dengan itu, Boy Iskandar menilai bahwa kesiapsiagaan bencana di Aceh perlu dievaluasi secara menyeluruh. Ia menekankan pentingnya sistem mitigasi yang lebih responsif, termasuk kesiapan logistik dan infrastruktur tanggap darurat.
Sementara itu, Bois menegaskan bahwa perhatian ekstra dari pemerintah sangat dibutuhkan, terutama untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan perempuan. “Mereka yang paling terdampak. Kalau penanganan terlambat, risiko yang dihadapi jauh lebih besar,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Aceh termasuk daerah yang rawan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor, terutama saat curah hujan tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, frekuensi kejadian bencana di wilayah tersebut cenderung meningkat, seiring perubahan pola cuaca dan degradasi lingkungan.
Para tokoh pemuda ini berharap pemerintah segera mengambil langkah lebih cepat dan terukur, termasuk mempercepat distribusi bantuan, memperbaiki koordinasi lintas lembaga, serta memastikan seluruh korban terdampak mendapatkan penanganan yang layak.
“Ini momentum untuk menunjukkan kehadiran negara secara nyata. Jangan sampai masyarakat merasa ditinggalkan di saat paling sulit,” kata mereka.*** (Rana)
