wartatranscom, SEMARANG —Puluhan Mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Semarang menggelar aksi demo di halaman Balaikota Semarang, Jumat (1/5/2026). Ini terjadi sehari sebelum kota Semarang merayakan hari jadinya yang ke 476 pada Sabtu (2/5/2026). Mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan seperti kesejahteraan buruh serta infrastruktur yang ada di Kota Lumpia.
Melihat kantornya ‘digeruduk’ mahasiswa, Eksekutif dan Legislatif yang tempat kerjanya bersebelahan langsung menyambut. Walikota Semarang Agustina Wilujeng, Ketua DPRD Semarang Kadar Lusman serta Wakil Ketua DPRD Wahyoe Liluk Winarto datang menemui untuk menyerap aspirasi dari Mahasiswa.
Ketua HMI Semarang Muhammad Nabil Mualif mengatakan aksi yang dilakukan merupakan bentuk peringatan perjuangan buruh yang subtansinya adalah perlawanan terhadap ketidakadilan. “Kami ingin menunjukkan ke Walikota Semarang dan jajarannya agar menghilangkan ketidakadilan di kota Semarang,” ujarnya.
Mereka membawa tuntutan terkait jalan Silayur yang sering terjadi kecelakaan. Tidak ketinggalan adalah persoalan banjir yang jadi masalah tahunan tapi hingga kini belum ada solusi mengatasinya. Hal lain yang dipersoalkan adalah pengelolaan Pasar Johar yang tidak transparan. Sebulan lalu Pemkot Semarang mengutaran akan melakukan revitalisasi pasar, tiga hari lalu (29/4/2026) terjadi kebakaran. Ada isu yang mengatakan bahwa pengembangan påsar nantinya akan diisi “pedagang orang dekat ibu”.
Menanggapi masalah banjir, Agustina menjelaskan bahwa sudah ada penanganan dari Pemerintah Pusat. Yang jadi masalah utama adalah banjir kiriman. Pemkot sudah minta untuk menambah jalur air karena kapasitas yang ada belum mencukupi.
Tentang jalur Silayur sudah dibangun portal pada Selasa (28/4/2026) tapi baru sehari sudah patah karena ditabrak bus. Menurut Agustina setelah melakukan kajian, solusi terbaiknya adalah pelebaran jalan. Pemkot sudah mengajukan anggaran sekitar 60 milyar. Sedang masalah pengembangan Pasar Johar, telah diserahkan ke Aniceto Magno Da Silva. Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang ini baru tiga bulan menjabat.
Menanggapi apa yang terjadi di Pemerintahan Agustina, seorang Pengamat kebijakan publik kota Semarang, Teguh Juwana menanggapi secara kritis. Menurutnya, penanganan masalah yang dilakukan Walikota sekarang, sering orientasinya adalah dengan pengadaan proyek. “Jika transparan dan akuntabel tidak apa, tapi isu yang beredar adalah proyek untuk orang dalam. Ini yang tidak benar plus tidak baik,” ujar pengamat asal Universitas Diponegoro Semarang yang terkenal ceplas – ceplos.*** (Slamet Widodo)
