Wartatrans.com, KALBAR — Suara kritis datang dari Noven Honarius, tokoh pemuda asal Kalimantan Barat. Melalui sejumlah pernyataan di media sosial, Noven melontarkan seruan “Merdeka untuk Kalimantan” sebagai ekspresi kekecewaan atas persoalan struktural yang dinilainya tak kunjung terselesaikan di Pulau Borneo.
Seruan tersebut, menurut Noven, berangkat dari akumulasi masalah yang selama ini menekan kehidupan masyarakat adat, khususnya Dayak. Ia menyinggung maraknya operasi penindakan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), kelangkaan bahan bakar minyak dan gas, hingga ketimpangan pengelolaan sumber daya alam yang dinilai tak berpihak pada penduduk asli.
“Masyarakat Dayak hari ini hidup seperti tamu di tanah sendiri,” tulis Noven. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk penjajahan gaya baru yang dibungkus narasi pembangunan dan investasi.
Kalimantan, yang dikenal sebagai salah satu wilayah terkaya di Indonesia, menyimpan cadangan emas, batubara, minyak dan gas bumi, bauksit, hingga hasil hutan. Namun, menurut Noven, kekayaan itu tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat adat yang telah mendiami wilayah tersebut selama ratusan tahun.
Kekecewaan itu kian menguat ketika Noven menyoroti konfigurasi politik nasional pasca-Pemilu 2024. Ia menilai absennya putra Dayak dalam Kabinet Prabowo–Gibran sebagai simbol terpinggirkannya suara masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat pusat.
“Ini bukan semata soal jabatan, tapi tentang representasi dan keberpihakan,” ujarnya.
Noven juga mengkritik operasi penertiban PETI yang belakangan gencar dilakukan aparat penegak hukum. Menurutnya, penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan ekonomi masyarakat adat yang menggantungkan hidup pada alam. Ia menilai negara kerap hadir dengan pendekatan represif, namun minim solusi alternatif yang berkeadilan.
“Negara tegas saat menindak, tetapi absen ketika masyarakat membutuhkan perlindungan dan keadilan,” kata Noven.
Ia menilai berbagai regulasi justru kerap digunakan sebagai pembenaran atas perampasan ruang hidup masyarakat adat. Dalam kerangka pembangunan yang ada, rakyat diposisikan sebagai objek, bukan subjek utama.
Isu tersebut, menurut Noven, tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang Pulau Borneo yang terbelah menjadi tiga negara—Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Pembagian wilayah itu, kata dia, membawa konsekuensi panjang terhadap nasib masyarakat adat yang tersebar di ketiga negara.
Noven bahkan membandingkan kondisi masyarakat adat di Kalimantan dengan Dayak di Malaysia dan Brunei. Ia menilai tingkat kemiskinan masyarakat adat di wilayah Indonesia jauh lebih memprihatinkan, meski berada di atas tanah yang kaya sumber daya.
“Sulit dipahami bagaimana masyarakat adat bisa hidup miskin di wilayah dengan kekayaan alam yang luar biasa,” ujarnya. Ia mencontohkan, satu sumur minyak disebut mampu menghasilkan keuntungan miliaran rupiah per hari, namun dampaknya nyaris tak terasa bagi penduduk lokal.
Meski menggunakan diksi “merdeka”, Noven menegaskan seruannya bukan ajakan separatisme. Ia menyebutnya sebagai kritik keras untuk menggugah kesadaran nasional tentang ketidakadilan yang masih berlangsung di Kalimantan.
Bagi Noven, kemerdekaan sejati tidak hanya soal kedaulatan politik, tetapi juga keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata. Selama masyarakat adat masih hidup dalam kemiskinan di atas tanah yang kaya, seruan “Merdeka untuk Kalimantan” akan terus bergema sebagai tuntutan perubahan.***
DWIGYDZIGY
