Wartatrans.com, JAKARTA — Swasembada pangan tidak lagi berhenti sebagai slogan. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah melalui Kementerian Pertanian mencatat capaian penting: delapan komoditas strategis telah mencapai swasembada.
Delapan komoditas itu adalah beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar dan cabai rawit.

Yang menarik bukan hanya jumlah komoditasnya, tetapi neraca produksinya.
Kementerian Pertanian memproyeksikan produksi delapan komoditas tersebut mencapai 72,91 juta ton, sedangkan kebutuhan nasional sekitar 68,22 juta ton. Artinya, terdapat potensi surplus sekitar 4,69 juta ton.
Angka itu menjadi pijakan penting bagi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk melanjutkan agenda kemandirian pangan. Pemerintah kini tidak hanya mengejar produksi, tetapi mulai memikirkan bagaimana surplus tersebut dapat dijaga agar memberi nilai ekonomi lebih besar bagi petani.
Di sinilah tantangan berikutnya muncul.
Produksi yang tinggi harus diikuti kemampuan menyerap, menyimpan dan mengolah hasil panen. Kementan bahkan menyiapkan penguatan infrastruktur pascapanen, termasuk cold storage untuk sayuran, cabai dan bawang merah, agar lonjakan produksi tidak justru membuat harga jatuh ketika panen raya.
Dari sawah hingga meja makan, rantai pangan harus dijaga. Kebijakan ini sekaligus menunjukkan perubahan orientasi pembangunan pertanian. Swasembada tidak cukup dimaknai sebagai kemampuan menghasilkan pangan sendiri, tetapi juga bagaimana produksi tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga harga tetap terjangkau bagi masyarakat.
Pemerintah juga mulai menyiapkan tahap berikutnya. Setelah delapan komoditas mencapai swasembada, bawang putih menjadi salah satu pekerjaan rumah berikutnya yang akan mendapat perhatian lebih besar.
Untuk 2027, Komisi IV DPR RI telah menyetujui pagu anggaran Kementan sebesar Rp28,02 triliun, dengan sekitar Rp16,6 triliun diarahkan untuk sejumlah sektor prioritas, termasuk padi, hortikultura, hilirisasi perkebunan dan peternakan.
Langkah itu memperlihatkan bahwa pemerintah sedang mencoba membangun politik pangan yang bertahap: mempertahankan yang sudah swasembada, memperkuat yang mulai surplus, dan mengejar komoditas yang masih bergantung pada pasokan luar negeri.
Mentan Amran menyebut strategi tersebut harus dilakukan satu per satu agar anggaran dan program tidak terpecah tanpa hasil yang jelas.
Capaian delapan komoditas ini juga datang ketika pemerintah menghadapi tantangan iklim. Pada awal September, Amran memastikan produksi dan ketersediaan beras nasional tetap aman di tengah El Nino dan musim kemarau yang lebih panjang. Pemerintah bahkan menambah alokasi 1 juta ton beras SPHP medium untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga hingga periode berikutnya.
Dengan demikian, agenda pangan pemerintahan Prabowo kini memasuki fase yang lebih menentukan.
Bukan lagi sekadar: bisa memproduksi atau tidak. Tetapi apakah produksi itu mampu membuat petani sejahtera, harga pangan terkendali, dan Indonesia semakin tidak bergantung pada impor.
Delapan komoditas telah menjadi pijakan. Pekerjaan berikutnya adalah memastikan swasembada tidak menjadi angka sesaat, melainkan menjadi sistem pangan nasional yang permanen.*** (Dull)





























