Wartatrans.com, JAKARTA – Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia merupakan prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan ibadah haji, khususnya di tengah dinamika situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang terus berkembang.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Presiden Prabowo telah memberikan arahan yang sangat jelas kepada seluruh jajaran pemerintah agar memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji.
“Perintah Presiden sangat jelas, yaitu memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan berangkat menunaikan ibadah haji. Keselamatan jemaah haji harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan langkah yang kita ambil,” tutur Wamenhaj di Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Menurutnya, pemerintah terus memantau secara intensif perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah yang saat ini sangat dinamis.
Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penting yang harus dipertimbangkan secara matang dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Seluruh kebijakan akan didasarkan pada pertimbangan yang komprehensif dengan mengedepankan keselamatan jemaah.
“Situasi di Timur Tengah saat ini sangat dinamis dan tentu menjadi salah satu pertimbangan penting. Karena itu, kami diminta untuk menyiapkan berbagai skenario secara seksama dan memastikan seluruh langkah mitigasi risiko telah dipersiapkan dengan baik,” jelasnya.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah skenario dan langkah mitigasi risiko untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat memengaruhi penyelenggaraan ibadah haji. Ia juga menegaskan bahwa seluruh skenario tersebut nantinya akan dibahas secara komprehensif bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bagian dari mekanisme pengambilan keputusan.
“Kami sedang menyiapkan berbagai skenario dan langkah mitigasi risiko secara komprehensif. Semua skenario harus disiapkan dengan cermat agar pemerintah memiliki kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan. Skenario akan kami siapkan secara matang dan akan dibahas bersama dengan DPR,” kata Wamenhaj.
Sementara itu, terkait pelaksanaan ibadah umrah, Kemenhaj sejalan dengan Kemenlu yang mengimbau masyarakat Indonesia yang berencana melaksanakan umrah dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya.
“Untuk jemaah umrah, mengikuti saran dari Kementerian Luar Negeri, kami mengimbau masyarakat yang berencana berangkat umrah dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya hingga situasi lebih kondusif,” ujarnya.
Dengan pendekatan yang hati-hati dan penuh pertimbangan tersebut, pemerintah berharap penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tetap dapat berjalan dengan aman, tertib, dan memberikan perlindungan terbaik bagi seluruh jemaah Indonesia. (omy)
