Wartatrans.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memaparkan sejumlah capaian dan langkah pembenahan dalam refleksi 100 hari kepemimpinan Sudaryono sebagai Kepala BGN. Evaluasi yang disampaikan pada 29 Oktober 2026 tersebut menitikberatkan pada transformasi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), efisiensi anggaran, pengawasan keamanan pangan, serta transparansi pelayanan.
Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah klaim efisiensi dan pengembalian anggaran negara mencapai Rp44 triliun. Angka tersebut terdiri atas efisiensi anggaran BGN sebesar Rp38 triliun, efisiensi insentif yayasan Rp2,5 triliun, efisiensi operasional dapur Rp3 triliun, serta pengembalian saldo virtual account yang disebut bermasalah sekitar Rp500 miliar.
Dalam laporan tersebut, BGN juga menyebut telah melakukan penyesuaian pagu anggaran dari Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun. Selain itu, terdapat pengembalian dana sekitar Rp311,25 miliar dari penyisiran rekening Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Rp160,37 miliar terkait tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dari sisi pelayanan, BGN melaporkan lebih dari 58 juta penerima manfaat telah terverifikasi. Jumlah dapur yang terverifikasi mencapai 26.723 unit dari total pendataan 27.485 unit. Program ini juga disebut melibatkan sekitar 1,03 juta tenaga kerja aktif dan 80.315 pemasok bahan pangan lokal. Sebanyak 82,83 persen pemasok berasal dari kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Penertiban Dapur dan Pengawasan Diperketat
Pembenahan operasional menjadi salah satu agenda penting dalam 100 hari kepemimpinan Sudaryono. BGN memperketat pengawasan terhadap dapur MBG, mulai dari pengadaan bahan baku, proses memasak, penyimpanan, hingga pendistribusian makanan kepada penerima manfaat.
Kepala SPPG diwajibkan hadir lebih awal untuk memastikan proses persiapan makanan berjalan sesuai standar. BGN juga mengembangkan pemantauan berbasis CCTV dan kecerdasan buatan (AI) untuk membantu mengawasi kepatuhan terhadap standar operasional prosedur.
Dalam upaya penertiban, BGN melaporkan sebanyak 1.288 dapur permanen ditutup dan 1.999 dapur disuspend untuk pemeriksaan. Selain itu, 137 kepala SPPG disebut telah dicopot dari jabatannya.
BGN juga mengungkap adanya proses pemeriksaan terhadap ribuan pegawai serta penanganan dugaan penyimpangan, termasuk pengadaan fiktif, pungutan liar, dan praktik jual-beli SPPG.
Digitalisasi Menuju MBG 2.0
Dalam transformasi yang disebut sebagai MBG 2.0, BGN memperkenalkan sejumlah instrumen digital untuk memperkuat transparansi dan pengawasan.
Di antaranya Radar MBG, platform yang memungkinkan masyarakat mengetahui menu makanan harian, serta LokaMBG, platform pengadaan bahan baku yang diarahkan untuk mencegah praktik markup dan monopoli pemasok.
Digitalisasi tersebut diharapkan dapat memperbaiki tata kelola sekaligus membuka ruang pengawasan publik terhadap pelaksanaan program.
Keamanan Pangan Masih Menjadi Tantangan
Meski sejumlah capaian pembenahan telah dilaporkan, pelaksanaan MBG masih menghadapi pekerjaan rumah, terutama terkait keamanan pangan, kualitas menu, ketepatan sasaran, dan pemerataan pelayanan.
Kasus gangguan kesehatan akibat makanan serta persoalan standar higiene dan sanitasi menjadi pengingat bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah dapur dan penerima manfaat.
BGN perlu memastikan seluruh SPPG memenuhi standar keamanan pangan, memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), serta menjalankan pengawasan kualitas bahan dan makanan secara konsisten.
Di sisi lain, transparansi penggunaan anggaran dan efektivitas penghematan Rp44 triliun juga perlu diperkuat melalui pemeriksaan dan audit yang dapat dipertanggungjawabkan.
Refleksi 100 hari kepemimpinan Sudaryono dengan demikian menjadi momentum untuk mengukur sejauh mana pembenahan tata kelola berjalan dan bagaimana hasilnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Program MBG tidak hanya dituntut menjangkau puluhan juta penerima manfaat, tetapi juga harus menjamin makanan yang aman, bergizi, tepat sasaran, serta memberikan dampak ekonomi bagi petani, peternak, nelayan, dan UMKM lokal.*** (Septi)
