Wartatrans.com, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih terus diperluas. Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat, dari lebih 580.000 satuan pendidikan yang terdata di seluruh Indonesia, lebih dari 340.000 telah mendapatkan layanan MBG. Namun, sekitar 240.000 satuan pendidikan masih belum menerima program tersebut.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperluas layanan MBG secara lebih terukur. BGN tidak akan memberikan layanan secara serentak kepada seluruh satuan pendidikan yang belum menerima, melainkan melakukan investigasi dan pemetaan terlebih dahulu.
“Kami menerima banyak sekali surat permohonan dari sekolah-sekolah yang belum mendapatkan MBG sampai saat ini dan itu akan kami investigasi untuk kemudian kami layani program MBG secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan yang kami punyai,” kata Sudaryono.
Prioritas diberikan kepada satuan pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), serta daerah yang memiliki angka stunting tinggi. Kebijakan ini menunjukkan bahwa perluasan MBG tidak hanya mengejar jumlah penerima, tetapi juga diarahkan kepada wilayah yang paling membutuhkan intervensi gizi.
Untuk mendukung perluasan tersebut, BGN menyiapkan sekitar 2.700 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T. Aktivasi dapur-dapur tersebut ditargetkan dilakukan secara bertahap mulai September 2026.
Sudaryono mengatakan, sekitar 2.700 dapur tersebut telah siap dioperasikan. Pembukaan akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah, sehingga tidak seluruh dapur dibuka secara bersamaan. Selain wilayah 3T, perluasan juga diarahkan ke pondok pesantren serta sejumlah daerah di luar Pulau Jawa yang masih membutuhkan layanan MBG.
BGN juga menyatakan tidak akan membuka seluruh titik yang masuk dalam antrean secara sekaligus. Dari sekitar 13.000 titik dalam antrean, pemerintah akan melakukan penyisiran dan mengaktifkan titik yang dinilai siap serta sesuai kebutuhan wilayah.
Menariknya, perluasan tersebut diupayakan tanpa meminta tambahan anggaran pada 2026. Sudaryono menyatakan BGN akan memaksimalkan anggaran yang telah tersedia untuk mengaktifkan dapur-dapur baru.
Dengan demikian, tantangan MBG ke depan bukan hanya bagaimana memperluas jumlah penerima, tetapi juga memastikan dapur tersedia di wilayah yang selama ini sulit terjangkau.
Masih adanya sekitar 240.000 satuan pendidikan yang belum menerima MBG sekaligus menjadi pekerjaan besar BGN. Di sisi lain, penyiapan 2.700 dapur di wilayah 3T menjadi langkah konkret pemerintah untuk membawa program tersebut semakin jauh ke pelosok Indonesia.*** (PG)
