Wartatrans.com, JAKARTA – Aplikasi MyPertamina bikin Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (DPP APTRINDO) catatkan kerugian hingga Rp90 miliar. Kenapa?
Ya, para pengusaha angkutan barang itu mempertanyakan sikap Pertamina terhadap kelancaran angkutan logistik, menyusul beragam kesulitan mendapatkan bahan bakar solar subsidi, sehingga distribusi barang menjadi terhambat.
Ketua DPP Aptrindo Gemilang Tarigan menyampaikan, permasalahan itu telah berulang kali disampaikan kepada pihak Pertamina, namun, belum juga memberikan solusi yang tepat.
“Mulai dari kelangkaan solar subsidi di SPBU, terutama di daerah-daerah hingga persoalan QR Code MyPertamina,” ujarnya di Jakarta, Senin (15/12/2025).
Menurutnya, saban melaporkan kesulitan yang terjadi, pihaknya selalu dipingpong, mereka punya beribu alasan.
“Pertanyaan kami, Pertamina ini suport distribusi logistik nasional enggak se?” tegasnya.
Misalnya soal berlarut-larutnya persoalan implementasi QR CodeMyPertamina dalam pembelian BBM Subsidi Bio Solar yang hingga saat ini akhirnya menghambat operasional angkutan barang dan mengganggu kelancaran distribusi logistik nasional.
“Kami telah sampaikan berbagai persoalan ke pihak Pertamina, namun tidak pernah ada solusi. Kami menilai perusahaan BUMN yang satu itu kurang berpihak pada kelancaran distribusi logistik,” kata dia.
DPP APTRINDO juga telah dua kali melaksanakan audiensi ke manajemen PT Pertamina Patra Niaga (Pusat), tetap tidak ada solusinya.
“Alasannya sangat klasik. PT Pertamina Patra Niaga mengaku tidak bisa memberikan solusi karena hanya menjalankan kuota yang bersumber dari BP Migas,” ungkapnya.
DPP APTRINDO mencatat saat ini 3.000 truk tidak bisa mengisi solar subsidi, karena QR Code MyPertamina telah diblokir.
“Dampak pemblokiran yang tidak jelas itu kami kehilangan pendapatan Rp90 miliar per bulan. Distribusi barang juga menjadi terhambat,” imbuhnya.
Kondisi ini berdampak langsung pada, terhentinya operasional kendaraan angkutan barang, kerugian ekonomi yang harus ditanggung pengusaha dan pengemudi, terganggunya rantai pasok dan distribusi logistik nasional
Lebih memprihatinkan, proses pengajuan ulang maupun pengurusan QR Code yang terblokir membutuhkan waktu 7 hingga 14 hari, bahkan dalam banyak kasus berlarut-larut tanpa kepastian
penyelesaian.
Selama periode tersebut, kendaraan praktis tidak dapat beroperasi, sementara kewajiban operasional dan biaya tetap terus berjalan.
Gemilang menegaskan, beragam problem, dan hilangnya solar subsidi Pertamina di lapangan menjadi persoalan yang sangat sistemik berskala nasional.
Keluhan serupa disampaikan pengusaha dan pengemudi truk di berbagai daerah, mulai dari kawasan industri, pelabuhan, hingga jalur distribusi antardaerah.
Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya mempertimbangkan
realitas operasional dunia angkutan barang, yang selama ini menjadi tulang punggung distribusi logistik nasional.
Kebijakan Nasional Tanpa Dukungan Layanan yang Memadai DPP APTRINDO mengkritisi keras ketidakseimbangan antara skala kebijakan dan kesiapan sistem
layanan pengaduan.
DPP APTRINDO menegaskan bahwa kendala akses QR Code MyPertamina semakin memperparah kondisi iklim bisnis dunia angkutan barang. (omy)
