Wartatrans.com, JAKARTA — Beberapa waktu lalu, dalam sebuah obrolan bersama Aqiel Siradj, muncul satu pembahasan menarik tentang amanah Tuhan kepada seorang pemimpin keluarga. Bahwa tugas utama seorang ayah sesungguhnya bukan sekadar meninggalkan harta berlimpah bagi anak cucunya, melainkan mendidik mereka setinggi mungkin dalam ilmu, akhlak, dan kemanusiaan.
Obrolan itu terasa relevan di tengah zaman ketika ukuran keberhasilan sering kali dihitung dari seberapa banyak kekayaan yang mampu diwariskan. Muncul kebanggaan tentang “harta tujuh turunan”, bahkan ada yang bercita-cita membangun kekayaan untuk 21 keturunan.
Padahal cara berpikir semacam itu bisa melahirkan ketimpangan sosial yang serius. Ketika seseorang terlalu bernafsu mengumpulkan kekayaan tanpa batas demi garis keturunannya sendiri, maka pada saat yang sama ia berpotensi membiarkan masyarakat lain hidup dalam kemiskinan dan ketertinggalan.
Indonesia tidak dibangun dengan semangat seperti itu.
Pancasila menempatkan keadilan sosial sebagai fondasi bernegara. Ada nilai gotong royong, keseimbangan, dan tanggung jawab bersama agar kesejahteraan tidak hanya berputar pada segelintir kelompok.
Namun dalam praktiknya, kerakusan ekonomi sering menemukan jalannya sendiri. Apa yang bisa diakali, diakali. Apa yang bisa diraup, diraup. Bahkan berbagai praktik kejahatan kerah putih seperti transfer pricing, manipulasi pajak, hingga eksploitasi sumber daya berlangsung bertahun-tahun, sering kali tanpa rasa bersalah.
Yang dirugikan bukan hanya negara secara angka, tetapi juga rakyat, lingkungan, dan masa depan generasi berikutnya. Alam rusak, ketimpangan melebar, sementara segelintir elite terus memperbesar akumulasi kekayaan mereka.
Dalam obrolan itu, terasa sekali pesan moral yang sederhana namun mendalam: mendidik anak menjadi manusia baik jauh lebih penting dibanding mewariskan kerakusan yang dibungkus nama kesuksesan.
Sebab bangsa ini tidak kekurangan orang kaya. Yang sering kurang adalah rasa cukup, rasa malu, dan tanggung jawab sosial.
Dan mungkin di situlah pendidikan keluarga menjadi titik awal perubahan.***
Jakarta – 2026.
