Wartatrans.com, TAKENGON — Aceh kerap disebut dalam pidato kenegaraan sebagai bagian penting dari fondasi Republik. Namun di luar simbol dan narasi heroik, Aceh hari ini justru tampil sebagai potret paling jujur tentang bagaimana negara ini memperlakukan wilayah pinggiran yang kaya sumber daya tetapi miskin perlindungan. Melihat Aceh bukan semata melihat sebuah provinsi, melainkan membaca ulang arah etika pembangunan Indonesia.
Selama puluhan tahun, Aceh berada di garis depan ekonomi berbasis ekstraksi. Gas, minyak, hutan, dan laut menjadi mesin pertumbuhan nasional. Dalam statistik makro, kontribusi itu tercatat rapi. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, yang tertinggal justru jejaknya: lingkungan rapuh, lapangan kerja terbatas, dan risiko bencana yang kian sering. Di sinilah paradoks pembangunan bekerja—keuntungan terdistribusi secara nasional, sementara ongkosnya bersifat lokal.
Banjir, longsor, dan lumpur yang menenggelamkan kampung-kampung Aceh tidak bisa lagi dipahami sebagai anomali alam. Ia adalah konsekuensi kebijakan. Negara memilih model pembangunan yang menempatkan hutan sebagai komoditas, bukan sebagai sistem penyangga kehidupan. Dalam pilihan itu, risiko dialihkan ke masyarakat lokal, sementara kontrol dan keuntungan bergerak menjauh dari lokasi dampak.
Respons negara terhadap bencana di Aceh sebenarnya menunjukkan satu hal penting: negara hadir, tetapi belum sepenuhnya bertanggung jawab. Kehadiran cepat dalam bentuk bantuan darurat dan kunjungan pejabat sering kali tidak diikuti dengan evaluasi struktural. Pola ini menandakan bahwa negara lebih siap mengelola krisis ketimbang mencegahnya. Padahal, pencegahan adalah ukuran paling jujur dari kepedulian jangka panjang.
Aceh, dalam konteks ini, menjadi semacam laboratorium sosial yang pahit. Ia menunjukkan bahwa pembangunan tanpa partisipasi lokal akan melahirkan ketidakpercayaan. Bahwa kebijakan yang dirancang jauh dari tapak akan kehilangan sensitivitas ekologis dan kultural. Dan bahwa daerah yang terus diminta berkorban, tanpa diajak menentukan arah, akan mengalami kelelahan sosial yang dalam.
Yang sering luput dari perbincangan nasional adalah soal pengakuan. Bukan sekadar pengakuan sejarah, melainkan pengakuan atas kapasitas dan martabat masyarakat Aceh hari ini. Selama Aceh hanya dibaca sebagai wilayah penerima bantuan atau lokasi bencana, negara gagal melihat potensi pengetahuan lokal, tata kelola berbasis adat, dan praktik keberlanjutan yang sesungguhnya bisa menjadi solusi.
Dalam situasi krisis iklim global, Aceh seharusnya tidak diposisikan sebagai beban, melainkan sebagai peringatan dini. Apa yang terjadi di Aceh hari ini bisa terjadi di wilayah lain besok. Kerusakan hutan, konflik lahan, dan ketimpangan distribusi bukan persoalan daerah tertentu, melainkan konsekuensi logis dari model pembangunan yang belum beranjak dari paradigma lama.
Membaca Aceh secara adil berarti membaca ulang diri kita sebagai bangsa. Apakah pembangunan dimaknai sebagai pertumbuhan semata, atau sebagai tanggung jawab antargenerasi? Apakah solidaritas hanya muncul saat bencana, atau juga hadir dalam kebijakan sehari-hari?
Aceh masih bertahan—bukan karena sistem yang melindungi, melainkan karena daya tahan masyarakatnya. Pertanyaan pentingnya bukan lagi seberapa besar Aceh memberi pada Indonesia, tetapi seberapa jujur Indonesia mau belajar dari Aceh. Sebab masa depan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh keberanian kita mengubah cara memandang wilayah yang selama ini hanya dianggap sebagai sumber, bukan sebagai mitra.***
