Wartatrans.com, BANDAA ACEH – Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Batee Iliek, Darwis Jeunib, menanggapi pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menyebut dirinya tidak memiliki “tongkat Nabi Musa” saat mendapat kritik publik terkait lambannya penanganan banjir di Aceh.
Menurut Darwis, pernyataan Presiden tersebut justru menunjukkan keterbatasan pemerintah pusat dalam menangani bencana banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun di sisi lain, Presiden Prabowo menolak menetapkan status bencana nasional serta menegaskan Indonesia mampu menanggulangi bencana tanpa bantuan internasional.
Padahal, hingga hari ke-21 pascabanjir, masih banyak wilayah yang terisolasi dan belum tertangani secara optimal. Daerah-daerah tersebut antara lain Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tamiang.
“Benar Presiden tidak punya tongkat Nabi Musa. Tapi dunia internasional punya tongkat Nabi Musa,” ujar Darwis Jeunib dalam sebuah video pernyataan yang juga dihadiri Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Teungku Malik Mahmud Al-Haytar.
Darwis yang juga menjabat sebagai Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Bireuen menilai, untuk membantu Aceh dan Sumatra, pemerintah pusat seharusnya membuka jalur bantuan internasional.
“Kalau memang pusat tidak punya tongkat itu, silakan minta kepada dunia luar untuk membantu Aceh. Karena mereka punya kemampuan,” katanya.
Ia menegaskan, berdasarkan pengamatannya, tanpa keterlibatan bantuan internasional, dampak bencana banjir di Aceh akan sulit dipulihkan dalam waktu singkat.
“Kalau tidak ada bantuan dari negara-negara luar, sampai 20 tahun pun Aceh masih akan terbenam lumpur dan kayu,” ujarnya.
Darwis juga menyoroti belum adanya penanganan serius terhadap material kayu yang menghantam permukiman warga akibat banjir, serta belum terlihatnya penindakan terhadap pelaku kejahatan lingkungan yang diduga turut memperparah bencana.
“Mana orang-orang itu sekarang? Kita harap kepada pemerintah pusat, kalau memang tidak sanggup, buka pintu bantuan internasional untuk membantu Aceh dan Sumatera Barat,” pungkasnya.*** (Jasa)
