Wartatrans.com, JATENGA — Ratusan simpatisan Sudewo mendatangi Pengadilan Tipikor Semarang, mereka menggelar puluhan poster penyemangat untuk Bupati Pati non aktif yang tengah tersandung kasus dugaan korupsi, Rabu (21/10/2026).
Dua hari sebelumnya, simpatisan orang yang sama menggeruduk Kantor Satpol PP Pati Jawa Tengah, Senin (19/10/2026). Mereka marah karena spanduk yang mereka pasang di jalanan Pati dicopot aparat.
Spanduk termaksud berisi dukungan moral kepada Sudewo jelang sidang pembacaan vonis kasus korupsinya. Spanduk yang dicopot akhirnya dipasang lagi oleh Satpol PP. Dasarnya ada izin.
Sebelumnya, sehari setelah Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, sejumlah orang mengirim karangan bunga berbau simpati. Jumlahnya mencapai puluhan sehingga memenuhi trotoar rumah dinas Bupati.
Jauh harinya lagi, mantan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq tersangka kasus dugaan korupsi juga mendapat simpati dari beberapa warganya. Bentuknya berupa status penyemangat dan meme yang di upload ratusan kali di media sosial. Hal serupa terjadi pada Bupati Sukoharjo Etik Suryani.
Intinya, empat dari enam Bupati daerah Jateng yang kena OTT KPK kasus dugaan korupsi sama – sama mendapat simpati dari warganya. Dan ini menjadi perhatian serius Masyarakat Pemantau Program Pemerintah (MP3) karena tren ini tidak terjadi di daerah lain. Umumnya masyarakat marah jika pejabatnya berbuat kriminal.
MP3 lewat SW Selaparang menilai perkara yang menyeret kepala daerah turut memunculkan dinamika sosial di masyarakat. Di sini terjadi polarisasi antara kelompok masyarakat yang menyuarakan kritik dengan pihak yang simpatik. Ada yang pro dan ada yang kontra.
“Munculnya gerakan masyarakat adalah bentuk keresahan publik sekaligus tuntutan terhadap proses hukum yang transparan. Sedangkan gesekan pro kontra yang terjadi menunjukkan kuatnya patronase politik di tingkat akar rumput,” ungkap Selaparang.
Lebih lanjut pakar politik jebolan Universitas Diponegoro Semarang ini mengatakan bahwa perkara korupsi yang melibatkan kepala daerah tidak berhenti pada persoalan hukum individual. Dampaknya terjadi pada sisi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Karenanya pejabat wajib punya integritas dan menjalankan amanah dengan tanggung jawab.
“Ini sekaligus menjadi pengingat bahwa penggunaan kewenangan memiliki konsekuensi hukum apabila disalahgunakan. Kondisi demikian juga bisa menimbulkan simpati publik, terlepas dari baik maupun buruk,” demikian Selaparang staf ahli MP3.***
(Aditiya Widodo Putra)
